Kamis, 20 November 2014

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik 7 Persen

TEMPO.COSurabaya - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan kenaikan tarif angkutan penyeberangan hanya berlaku untuk kendaraan roda empat. Rata-rata kenaikan mencapai 7,43 persen. Sedangkan tarif untuk penumpang dan sepeda motor tidak akan dinaikkan. "Ini karena untuk membantu masyarakat yang kurang mampu," kata Wahid kepada Tempo, Kamis, 20 November 2014.

Wahid mengatakan khusus untuk angkutan lintas perintis tidak akan dinaikkan. Kenaikan itu akan dibebankan kepada pemerintah. Nilainya maksimal 10 persen, sesuai dengan besaran kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kenaikan akan jadi beban pemerintah, maksimal 10 persen," ujarnya. 

Di Jawa Timur, angkutan lintas perintis di antaranya beroperasi di penyeberangan Jangkar-Kalianget, Jangkar-Sapudi-Raas-Kalianget, dan Paciran-Bawean. Wahid mengatakan kapal lintas perintis dimiliki operator dan keberadaannya dibantu pemerintah. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menetapkan kenaikan tarif angkutan maksimal 10 persen. Kenaikan ini menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak sampai Rp 2.000.

Selasa, 15 Juli 2014

PELINDO II Raup Omset Rp1,77 Triliun Triwulan I/2014

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia II mencatatkan total pendapatan bersih Rp1,77 triliun pada trwiluan I tahun ini atau naik 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II R. J. Lino mengatakan, dari total tersebut, perusahaan menerima laba bersih sebesar Rp332,28 miliar pada triwulan I tahun ini.
Dia menuturkan, pada triwulan I tahun ini realisai arus peti kemas di 12 cabang pelabuhan Pelindo II sebanyak 1,234,707 box atau sebanyak 1,617,276 TEUs. Pelabuhan Tanjung Priok sendiri, katanya, melayani 1,416,300 juta TEUs atau mencapai 88% dari seluruh kontainer yang dilayani oleh pelabuhan-pelabuhan di bawah pengelolaan perusahaan.
Di sisi lain, katanya, kenaikan tarif arus barang terjadi di dermaga curha, seperti pada curah cair (liquid bulk) yang mengalami kenaikan tipis sebesar 0,08% dari 6,521,310 ton pada triwulan I 2013 menjadi 6,526,539 ton pada triwulan I 2014.
Begitu juga dengan curah kering (dry bulk) mengalami kenaikan sebesar 5% dari 10,314,411 ton pada triwulan I 2013 menjadi 10,937,671 ton pada triwulan I 2014. Sementara realisasi general cargo yaitu sebesar 3,289,131 ton dan bag cargo sebesar 2,312,791 ton. Sedangkan, arus penumpang dalam negeri pada triwulan I 2014 jumlahnya sebesar 201,796 orang.
Menurutnya, sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin berkembang, perusahaan terus menggiatkan berbagai langkah yang menunjang efektivitas dan efisiensi layanan.
Di sisi lain, perusahaan juga menyoroti persoalan dwelling time, kami optimis dapat memperbaiki waktu tunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 4 hari sesuai arahan dari Menko Perekonomian Chairul Tanjung.
"Dengan berbagai perbaikan operasional di lapangan dan melalui koordinasi dengan Bea Cukai dan Otoritas Pelabuhan, proses keluar masuk barang akan lebih cepat dan lancar," katanya melalui siaran persnya, Senin (14/7).
Untuk dwelling time sendiri, katanya, Pelindo II telah melakukan berbagai upaya perbaikan operasional untuk meningkatkan waktu sandar kapal dan bongkar muat (dwelling time) dari 7,9 hari pada Desember 2013 menjadi 6,02 pada Juni 2014. Berdasarkan arahan dari Menteri Koordinator Perekonomian Chahriul Tandjung, IPC diminta untuk semakin meningkatkan dwelling time dengan target menjadi 4,0 hari pada akhir 2014.

Jumat, 04 Juli 2014

PEMBLOKIRAN LAYANAN IMPOR: Ini Hukuman Bagi Importir Jika Melanggar

Bisnis.com, JAKARTA -- Ditjen Bea dan Cukai tengah menjajaki regulasi pemblokiran layanan bagi importir yang tidak mengeluarkan barang dari pelabuhan, maksimal tiga hari sejak importir mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
Direktur Penerimaan, Peraturan Kepabeanan dan Cukai Susiwijono Moegiarso mengatakan proses penanganan pengeluaran barang atau post clearance selama ini masih cukup lama. Alhasil, berdampak terhadap masa tunggu dan bongkar muat pelabuhan alias dwelling time.
“Kadang importir itu meski sudah pegang SPPB, barang-barangnya masih aja belum keluar, bahkan sampai dua pekan. Padahal, seharusnya pada detik itu importir mengeluarkan barang dari pelabuhan,” kata Susiwijono, Kamis (3/7/2014).
Susiwijono mengaku pemblokiran layanan tersebut merupakan kewenangan otoritas bea dan cukai dalam konteks layanan impor. Menurutnya, upaya tersebut lebih efektif ketimbang menaikkan tarif penyimpanan barang di pelabuhan hingga ratusan persen.
Dia menilai para importir dipastikan akan membayar berapapun tarif penyimpanan barang yang ditetapkan otoritas pelabuhan. Hal itu dikarenakan masih banyak importir yang tidak memiliki gudang atau sistem penyimpanan barang di luar pelabuhan.
“Anda kalau jadi importir, mau dinaikkan hingga 300% atau 700% pasti tetap akan bayar kan, karena itu tinggal dibebankan ke komponen biaya. Sekarang kami mau atur dari regulasi, pokoknya enggak ada ampun, barang-barang importir harus keluar sebelum tiga hari,” tuturnya.
Menurutnya, batas waktu tiga hari itu sudah dilakukan simulasi oleh Ditjen Bea dan Cukai. Nantinya, regulasi itu akan disosialisasikan kepada dunia usaha. Adapun, aturan tersebut akan merevisi PMK No.144 /PMK.04/2007 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.
Meski masih dalam kajian, Susiwijono mengaku optimistis upaya tersebut mampu menurunkan waktu dalam tahap post clearance jauh lebih drastis. Alhasil, berdampak positif terhadap dwelling time di seluruh pelabuhan di Indonesia.

Kamis, 19 Juni 2014

KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Sita Ratusan Barang Ekspor dan Impor Tanpa Izin

Jakarta - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan peredaran sejumlah barang ekspor dan impor yang menyalahi larangan perbatasan (lartas). Adapun penyitaan tersebut dilakukan petugas saat pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk barang sitaan ekspor ialah berupa minerba ziolit (bahan baku kimia) dari 3 perusahaan. Tiga perusahaan tersebut ialah CV NU kedapatan akan mengekspor zeolit alam sebanyak 54 ribu Kg dan zeolit alam dalam bentuk butiran 38 ribu Kg, MBPA kedapatan akan mengekspor zeolit alam sebanyak 55 ribu Kg, dan CV BJUM kedapatan akan mengekspor zeolit alam dalam bentuk serbuk dan butiran sebanyak 100 ribu Kg.

"Untuk Ziolit, setelah diperiksa dan uji laboratorium terdapat pelanggaran kepabeanan, awal diberitahukan bukan ziolit tapi makanan ternak. Setelah kami dalami, barang ziolit ada peraturan perdagangan, jadi untuk eksportir ada berbagai persyaratan, dia (perusahaan) nggak bisa memenuhi persyaratan tersebut," kata Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok B. Wijayanta di Kantornya, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (29/4/2014).

Kemudian barang-barang sitaan impor berupa 149 keping VCD Porno, 51 eksemplar majalah dewasa, 80 eksemplar komik porno, 1 unit peraga seks, 403 botol minuman keras, dan 18 pucuk senjata air soft gun. Barang tersebut merupakan sitaan sepanjang tahun 2012 dan 2013.

"Barang tersebut masuk ke pelabuhan dari sejumlah negara. Seperti Jepang, Thailand, Australia, Fhilipina, dan USA," ujarnya.

Wijayanta menuturkan, meski menyita ratusan barang ekspor dan impor, KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok tidak menetapkan tersangka dalam kasus ini. Serta enggan menyebutkan berapa total kerugian dalam sitaan tersebut.

"Barang ini kan disita diantara barang yang legal. Barang ini harus dimusnahkan, setelah menteri keuangan mengizinkan dimusnahkan kami akan langsung musnahkan," terangnya.

Wijayanta menegaskan barang yang berhasil disita tersebut melanggar UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah UU No.17 Tahun 2006 terkait larangan atau pembatasan untuk impor dan ekspor yang diberitahukan atau tidak diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara.

"Seperti minerba ziolit ini kan merugikan negara. Harusnya diolah dulu supaya menjadi bahan dengan nilai tinggi," pungkasnya.

Forwarder Desak Layanan Satu Atap Dokumen Impor di Priok

Bisnis.com, JAKARTA--Pelaku usaha forwarder maupun perusahaan pengurusan jasa tranportasi dan kepabeanan (PPJK) mendesak otoritas pelabuhan Tanjung Priok segera menyediakan pelayanan satu atap untuk kegiatan kepengurusan dokumen kepabeanan.

Layanan satu atap ini terkait dengan persyaratan instansi lain atau goverment agent (GA) karena sistem online kepengurusan dokumen itu belum berjalan optimal.

Wakil Ketua Bidang Kepabeanan dan Perdagangan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan selama ini jika mengurus dokumen kepabeanan impor yang juga terkait dengan instansi lain, petugas forwarder maupun PPJK mesti bolak balik.

Dia mengakatan dokumen impor tersebut  berhubungan dengan isntansi a.l Badan POM, Kementerian Perdagangan, Karantina, dan Kementerian Perindustrian, serta Kementrian Lingkungan Hidup.

"Kalau ada pusat layanan satu atap untuk kepengurusan dokumen yang melibatkan GA terkait,akan sangat membantu petugas forwarder dan PPJK dilapangan. ALFI meminta agar Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dapat memfasilitasi hal ini," ujarnya, Rabu (18/6/2014).

Widijanto mengatakan, Pusat Pelayanan Satu Atap untuk kepengurusan dokumen kepabeanan impor tersebut juga perlu di lengkapi dengan petugas/SDM yang terlatih sehingga mampu menyelesaikan jika ada permasalahan di lapangan.

"Selama ini pelaku usaha logistik di pelabuhan menghadapi kendala jika terjadi permasalan dokumen kepabeanan, karena nyatanya petugas instansi terkait yang dimintai penjelasannya seringkali menghindar," ujar dia.

Senin, 09 Juni 2014

Penaikan Tarif Penanganan Kontainer Kurangi Beban Priok

Bisnis.com, JAKARTA- PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II/IPC) menyatakan penaikan tarif container handling charge (CHC) hanya sedikit menutup kebutuhan investasi Pelabuhan Tanjung Priok.
Corporate Secretary PT Pelindo II Rima Noviyanti mengatakan penaikan tarif jasa kepelabuhanan itu tidak memiliki korelasi yang signifikan bila dibandingkan dengan kebutuhan investasi pelabuhan.
Menurutnya, CHC hanya mengambil porsi kecil dari keseluruhan komponen biaya yang terdiri dari surcharge dan pajak.
“Penaikan CHC hanya sekitar 0,01% saja dibandingkan kebutuhan investasi yang dibutuhkan sekarang untuk pengembangan pelabuhan di bawah IPC/Pelindo II,” ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (8/6/2014).
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC) Richard Joost Lino mengatakan telah mengirimkan usulan penaikan container handling charge di tiga terminal Pelabuhan Tanjung Priok.
Usulan tersebut telah karena telah disepakati asosiasi pengguna jasa pelabuhan terbesar di Indonesia itu.
Sejauh ini, menurutnya, biaya CHC di Pelabuhan Tanjung Priok yang termurah di Asean setelah Thailand.
Itu pun, katanya, karena pelabuhan di Thailand selalu mendapat bantuan finansial dari pemerintah jika melakukan pembangunan.
Selain itu, penaikan CHC biar menjadi insentif bagi investor asing atau lokal untuk berinvestasi ke sektor pelabuhan meng ingat adanya kepastian ta rif kepelabuhanan.

Operator Minta Penyesuaian Tarif Pelabuhan

Bisnis.com, JAKARTA- Penyesuaian tarif container handling charge (CHC) merupakan upaya operator pelabuhan mempertahankan nilai bisnis serta mengikuti kondisi perekonomian.
Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto beranggapan bahwa usulan penaikan CHC merupakan kewajaran bagi para operator pelabuhan.
Menurutnya, penaikan lebih merupakan penyesuaian terhadap kondisi perekonomian terkini, seperti antisipasi penaikan tarif dasar listrik, upah pekerja, dan penyisihan investasi.
 “Jadi kalau ada perubahan tarif oleh operator, itu bukan penaikan melainkan penyesuaian,” ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (8/6/2014).
Sebagaimana yang terjadi pada Pelabuhan Tanjung Perak, menurutnya, sudah terlampau lama tidak terjadi penyesuaian tarif CHC.
Saat ini, tarif CHC di sana sebesar US$82 per kontainer 20 kaki, sedangkan US$123 untuk kontainer 40 kaki.
 Menurutnya, sejauh ini operator pelabuhan kesulitan untuk mendapatkan dana investasi guna mengembangkan infrastruktur maupun peningkatan pelayanan.
Satu-satunya harapan ialah mengundang investasi swasta ataupun mendatangkan pinjaman.
 “Banyak investor yang tak mau menanggung risiko untuk sektor pelabuhan, sebab harus menunggu puluhan tahun untuk pengembalian investasinya,” katanya.
 Hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan bagi penetapan penyesuaian tarif. Artinya, operator pelabuhan kerap memperhatikan laju pengembangan di saat investor lebih memilih ke bisnis yang lebih menjanjikan.
 “Mereka yang memiliki dana lebih memilih membangun mal daripada pelabuhan, sebab sudah pasti pangsanya. Kalau pelabuhan kan tidak demikian,” ujarnya.
Sejauh ini saja, Edi menambahkan, pihaknya telah mengeluarkan anggaran tak kecil untuk membangun alur laut dan biaya fasilitas listrik, meski keduanya tidak langsung mendatangkan pendapatan.
“Untuk alur itu kita keluarkan dana Rp800 miliar, untuk listrik sebagai contoh di Teluk Lamong yang belum lagi beroperasi itu abodemennya Rp2 miliar.”