Jumat, 24 Maret 2017

Turunnya Harga Komoditas Global Berdampak Kepada Ekspor Indonesia

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tiga tahun terakhir kondisi perdagangan Indonesia di dunia menghadapi tekanan berat. Penyebabnya turunnya harga komoditas di pasar internasional. Ini berdampak kepada Indonesia dan banyak negara yang menggantungkan ekonominya dari ekspor komoditas. 

Menurunnya harga komoditas di pasar global, kata Sri Mulyani, membuat beberapa negara mengalami kemerosotan angka neraca perdagangan. 

"Komoditas ekspor banyak merosot, hal yang sama dialami Indonesia. Ini ditengarai karena lingkungan ekonomi regional dan global masih belum pulih benar," paparnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Dan tidak dapat dipungkiri, ketika pasar di China, Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara maju lain mengalami penurunan neraca perdagangan, maka kondisi ekspor Indonesia minus. Situasi ini bertolak belakang dengan keadaan 10 tahun lalu.

"Indonesia di 10 tahun yang lalu, ekspornya bisa selalu tumbuh. Bahkan sampai delapan persen. Tapi kalau sekarang-sekarang, yang kita tahu minus dua persen," katanya.

Namun, sekarang ini tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia mulai terasa. Hal ini dibuktikan dengan berangsur membaiknya harga komoditas global. Sri Mulyani berharap ini bisa diperhatikan agar gejolak tidak kembali terjadi, khususnya di sektor ekonomi.

"Kita menunggu momentum ekonomi akan pulih lagi. Kuartal terakhir 2016 kontraksi ekspor sudah agak menciut dan kita harap momentum ini dapat dijaga dari sisi permintaan dari negara lain," tandasnya. 

GINSI Sambut Ratifikasi Trade Facilitation Agreement



JAKARTA - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) saat menggelar acara seminar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta hari ini menegaskan bahwa pihaknya menyambut ratifikasi trade facilitation agreement.

Seminar dengan tema "Melalui Munas GINSI X Kita Persiapkan GINSI yang Mumpuni di dalam Menyambut Ratifikasi Trade Facilitation Agreement (TFA)" ini menghadirkan narasumber Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Robert Leonard Marbun.

Dalam pemaparannya, Robert Marbun menjelaskan bahwa Bea Cukai turut berpartisipasi dalam memudahkan proses impor dengan fasilitas-fasilitas yang dikembangkan oleh instansi ini. Menurutnya, Bea Cukai terus berupaya untuk memperbaiki diri.

"Termasuk menciptakan lingkungan logistik yang lebih baik dan berkerja sama dengan negara-negara lain demi kelancaran kemudahan transaksi impor," ujarnya, Jumat (24/3/2017). 

Robert menuturkan, saat ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara, dan mudah-mudahan ketika perjanjian telah ditandatangani. "Semoga barang-barang dari Indonesia dapat lebih cepat proses clearance-nya," kata dia.

Pencabutan Izin 31 Importir Holtikultura

VIVA.co.id – Kementerian Perdagangan mencabut surat persetujuan impor, atau SPI dari 31 importir produk hortikultura. Keputusan ini diambil, karena para importir terbukti tidak mempunyai gudang dan tidak memiliki alamat yang jelas. 
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan dapat mengajukan izin impor selama setahun sejak tanggal pencabutan SPI. 
Penegakan aturan ini diambil sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.71/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Perusahaan dapat dikenai sanksi pencabutan SPI, apabila terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan SPI. 
"Kemendag akan tegas dalam mengawasi Impor. Tak ada komprami bagi importir yang tidak taat aturan. Padahal, salah satu persyaratan untuk melakukan importasi adalah kepemilikan gudang. Karena itulah, SPI-nya dicabut,” ujar Enggar di Kantor Kemendag Jakarta pada Kamis 23 Maret 2017.
Pencabutan ini dilakukan pihaknya, setelah terlebih dahulu diambil langkah pengawasan sejak 3 Januari 2017 oleh Tim Pengawasan dan Tertib Niaga. Tim itu memeriksa 142 perusahaan dari 160 perusahaan holtikultura pemegang izin impor semester I (Januari-Juni) 2017. 
Kemudian, dalam pengawasan itu, tim menemukan beberapa ketidaksesuaian persyaratan yang digunakan dalam pengajuan permohonan SPI, antara lain bukti kepemilikan gudang dan kendaraan pengangkut yang sesuai dengan karakteristik produk. (asp)

Rabu, 22 Maret 2017

Ini Terobosan Kemendag Genjot Kinerja Ekspor RI

Di tengah perlambatan ekonomi dunia, Indonesia harus mampu meningkatkan kinerja ekspor di samping mengendalikan impor sehingga neraca perdagangan nasional terus membaik. Berbagai cara dilakukan, mulai dari pemanfaatan teknologi sistem informasi, memfasilitasi Pusat Logistik Berikat (PLB) hingga mengurangi disparitas harga supaya produk Indonesia memiliki daya saing.
Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita saat kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur menegaskan pemerintah terus mendorong ekspor. Berbagai terobosan pun dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi.

“Kinerja perdagangan kita selama dua tahun terakhir terlihat membaik. Pemerintah berupaya terus mengendalikan impor, serta mengejar peningkatan ekspor," kata Enggar, Kamis (15/3/2017).
Sebagai catatan, kinerja neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2016 mengalami surplus US$ 8,8 miliar atau naik dibandingkan surplus periode tahun sebelumnya yang senilai US$ 7,6 miliar.
Enggar mengungkapkan, pemanfaatan teknologi informasi dengan aplikasi Dashboard Peningkatan Ekspor dan Pengendalian‎ Impor (PEPI) merupakan terobosan yang harus didukung dalam rangka memacu ekspor.
Lebih jauh dijelaskannya,  aplikasi tersebut dapat mendorong ekspor dan pengendalian impor dengan mengumpulkan data ekspor impor, serta mengidentifikasi masalah dan hambatan proses ekspor. Pihaknya mengapresiasi langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan mengembangkan aplikasi PEPI.
“Aplikasi ini nantinya mampu menunjang program Pemerintah Provinsi Jatim sebagai upaya peningkatan kualitas produk lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatim, dan melindungi konsumen dari barang-barang impor berbahaya yang masuk ke Jatim,” jelasnya.
Selain itu, aplikasi tersebut mampu memonitor aktivitas ekspor impor yang memperlihatkan perkembangan barang secara spesifik dan periodik, serta mengetahui nilai transaksi dan persentase perbandingan barang tersebut.

Tekan Disparitas Harga
Dalam kesempatan itu juga Enggar menyampaikan pemerintah berkomitmen terus mengurangi disparitas harga antar daerah atau antarpulau, khususnya untuk daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Hal ini sejalan dengan visi poros maritim Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui kebijakan tol laut.
“Kita selama setahun terakhir telah mengembangkan program Gerai Maritim dalam memanfaatkan kebijakan tol laut untuk mengurangi disparitas harga dan meningkatkan ketersediaan," ujar Enggar.
Kebijakan tol laut pelayaran kapal barang secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia, dan sebaliknya. Tol laut diyakini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing produk dalam negeri, karena bahan baku yang dihasilkan daerah Timur Indonesia dapat diangkut dengan lebih murah dan efisien untuk diproses lebih lanjut menjadi produk di daerah industri.
“Pemerintah memberikan subsidi ongkos angkutan laut untuk mendukung tol laut. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi disparitas harga, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar regional dan pasar global,” lanjut Enggar

Resmikan Pusat Logistik Berikat

Di Kota Pahlawan, Enggar juga meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Indra Jaya Swastika di Tanjung Perak. ‎Pemerintah serius memberikan fasilitas PLB untuk mendukung efisiensi, menurunkan biaya logistik kegiatan industri, mendukung ketersediaan bahan baku, dan mempermudah ekspor dan impor bahan baku.
PLB masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan ‎Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 tentang
Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari PLB.
Ketentuan ini memberi kelonggaran kepada importir bahan baku industri yang memanfaatkan gudang PLB, yaitu penundaan ketentuan impor sampai paling lama tiga tahun, penundaan kewajiban membayar bea masuk dan penundaan pajak impor, serta barang impor yang masuk PLB (kecuali limbah non B3) dapat dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat (negara asal)
Mendag Enggar mengungkapkan, saat ini sudah ada 32 PLB yang berlokasi di Jawa (Surabaya, Karawang, Cikarang, Cibitung, Purwakarta, Cilegon, Cakung, Bandung), Bali (Denpasar), Aceh, dan Kalimantan (Balikpapan). PLB yang ada mendukung berbagai sektor industri, meliputi minyak dan gas, pertambangan, tekstil, kimia, makanan, kosmetik, dan otomotif.
Enggar mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen sampai 5,8 persen di 2017 dan meningkat menjadi 6,1 persen di 2018. "‎Dengan adanya berbagai terobosan di bidang perdagangan tersebut mampu menambah optimisme pada pencapaian target pemerintah di 2017," tandas Enggar.

Jumat, 24 Juni 2016

Peluang Kerjasama

Sering kali terjadi kendala dalam pengurusan ekspor dan impor di Tanjung Priok adalah dengan keterbatasan armada trucking yang dimiliki oleh perusahaan jasa pengurusan pabean, sehingga pengeluaran barang sering kali tertunda dan mengakibatkan timbulnya biaya storage dan demurrage yang bisa merugikan pihak penguna jasa.

Belajar dari pengalaman tersebut, kami PT.Sinar Pratama Transport, telah memfasilitasi secara penuh dan bahkan menjamin setiap pengiriman kami akan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Silahkan mengubungi kami, jika ingin menekan biaya ekspor dan impor yang tinggi.

Marketing : 
Yohanes
021-4368449 ex : 103
0852-1002-3774
0878-7666-7642

Senin, 25 April 2016

Biaya Ekspor-Impor RI 2 Kali Lebih Mahal Dibanding Singapura

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja logistik Indonesia. Pasalnya, saat ini kinerja logistik Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan berdasarkan Logistic Performance Index yang dirilis oleh Bank Dunia pada 2014, kinerja logistik Indonesia berada jauh di bawah Singapura dan Malaysia. "Bahkan di bawah Thailand dan Vietnam," ujarnya di Jakarta, Senin (4/4/2016).

Rata-rata waktu proses ekspor dan impor Indonesia saat ini mencapai tiga setengah hari. Sementara di Singapura hanya selama dua hari. Bahkan proses ekspor dan impor di Vietnam hanya selama satu hari.

Demikian juga soal biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha saat melakukan kegiatan ekspor dan impor. Di Indonesia, proses tersebut membutuhkan biaya US$ 573, sementara biaya ekspor dan impor di Singapura hanya sekitar 50 persen dari jumlah tersebut. "Bahkan di Vietnam, biaya ini hanya 45 persen dari biaya di Indonesia," kata dia.

Sementara dalam Ease of Doing Business 2015 yang juga dirilis oleh Bank Dunia, posisi Indonesia juga berada di bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Dalam indikator perdagangan lintas negara yang menilai kinerja prosedur ekspor dan impor, Indonesia berada di peringkat ketujuh di ASEAN.

Untuk diketahui, Bank Dunia mengukur kemudahan berusaha di 189 negara melalui survei. Survei dilakukan setiap periode Maret-Juni. Hasil survei ini menempatkan Indonesia di posisi 109 pada awal tahun ini. Peringkat ini jauh di bawah posisi negara tetangga, seperti Malaysia di peringkat 18, Thailand ke-48 dan Vietnam di peringkat 90.

Melihat angka tersebut, pemerintah berencana menerbitkan pedoman dan kembali merevisi berbagai aturan yang berkaitan dengan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB). Upaya tersebut untuk menindaklanjuti target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membawa Indonesia menapaki peringkat ke-40 pada 2017 dalam indeks kemudahan berbisnis. 

Berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi dilibatkan untuk memperlancar masyarakat berusaha. Pihak yang terkait ini meliputi Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Mahkamah Agung, dan Kementerian Dalam Negeri.

Adapula Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM), serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. (Dny/Gdn
)

Selasa, 29 Desember 2015

Aturan Impor yang Dibuat Tom Lembong Diprotes Pengusaha


Jakarta -
Menteri Perdagangan Thomas Lembong atau Tom Lembong telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permendag) No 87 Tahun 2015 tentang ketentuan impor
produk tertentu, namun aturan ini menuai protes dunia usaha.

Aturan yang merupakan bagian dari deregulasi dianggap blunder, awalnya ingin mempermudah perizinan dan investasi dunia usaha namun mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan, dalam Permendag No 87 tahun 2015 yang merupakan revisi dari beberapa Permendag sebelumnya akan berlaku efektif 1 November 2015 hingga 31 Desember 2018, setelah ditetapkan oleh Mendag Tom Lembong 15 Oktober 2015.

Pemendag sebelumnya antara lain Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang kemudian diubah melalui Permendag Nomor 36/2014. Permendag Nomor 83/2012 sudah pernah diubah melalui Permendag Nomor 61/M-DAG/PER/9/2013.

"Awal semangatnya mau mempermudah dunia usaha, tapi jadi blunder. Semua asosiasi protes, nggak ada yang nggak protes, termasuk Pak Rachmat Gobel (industri elektronika)," kata Adhi kepada detikFinance,Rabu (28/10/2015).

Adhi mengatakan, dalam Permendag tersebut, produk impor tertentu yang diatur mencakup 7 produk, antara lain makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak.

Barang-barang impor tersebut harus memasuki pelabuhan laut tertentu saja saat akan masuk ke Indonesia, di antaranya untuk pelabuhan antara lain Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta, Dumai, Jayapura, Tarakan, Krueng Geukuh, dan Bitung.

Sedangkan untuk pelabuhan darat yaitu Cikarang Dry Port di Bekasi. Untuk pelabuhan udara yaitu Kualanamu, Soekarno Hatta, Ahmad Yani, Juanda, dan Hasanuddin.

Menurut Adhi, Pertama yang menjadi protes pengusaha dalam Permendag itu adalah soal ketentuan bahwa importir yang boleh melakukan impor yaitu cukup mengantongi Angka Pengenal Importir (API) Umum. Sebelumnya dalam ketentuan sebelumnya importir produk tertentu harus mengantongi dokumen Importir Terdaftar (IT), namun IT kini dihapus dalam paket kebijakan deregulasi dalam rangka penyederhanaan perizinan.

Bagi produsen dalam negeri, aturan ini justru merepotkan, alasannya selama ini mereka hanya mengantongi API Produsen. Sehingga harus membentuk perusahaan baru untuk mendapatkan API Umum atau mereka menunjuk perusahaan lain untuk mengimpor produk jadi yang dibutuhkan. Selama ini, industri dalam negeri masih harus mengimpor produk jadi sebagai cara untuk tes pasar dari pabrik atau mitra mereka yang ada di luar negeri.

"Artinya sekarang orang lebih mudah jadi pedagang saja, tak perlu investasi, hanya cukup satu karyawan bisa mengimpor semua barang," katanya.

Kedua adalah, soal ditambahnya beberapa pelabuhan pemasukan impor produk tertentu, dalam Permendag sebelumnya yang sudah beberapa kali direvisi, pintu pelabuhan lebih sedikit. Pada Permendag Nomor 83/2012 hanya ada beberapa pelabuhan yang boleh jadi pintu masuk yaitu pelabuhan laut Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Seokarno Hatta, Dumai, Jaya Pura, dan Tarakan. Untuk Bandara antara lain Polonia, Soekarno Hatta, Ahmad Yani, Juanda, dan Hasanudin.

"Misalnya asosiasi garmen, tekstil mereka mengusulkan impor garmen sebaiknya masuk di pelabuhan luar Jawa saja supaya tak mengganggu pasar dalam negeri," katanya.

Persoalan ketiga adalah, soal belum dimasukkannnya ketentuan tanggung jawab keamanan pangan terutama bagi importir yang mengimpor makanan. Padahal dengan ketentuan Permendag saat ini, sebuah perusahaan importir umum bebas memasukan barang dengan leluasa tanpa ada konsekuesi tanggung jawab pasca mengedarkan produk yang mereka jual di pasar.

"Kalau perusahaan pemegang API umum impor barang jadi, disebar ke pasar, kalau dia tutup barang masih beredar, lalu ada masalah pada barangnya, siapa yang tanggung jawab. Kan kalau produsen lebih jelas, pemerintah mudah melacak, siapa produsen ini penting. Kalau nggak saya nggak usah produksi, saya jadi pedagang saja," kata Adhi.