Jumat, 24 Juni 2016

Peluang Kerjasama

Sering kali terjadi kendala dalam pengurusan ekspor dan impor di Tanjung Priok adalah dengan keterbatasan armada trucking yang dimiliki oleh perusahaan jasa pengurusan pabean, sehingga pengeluaran barang sering kali tertunda dan mengakibatkan timbulnya biaya storage dan demurrage yang bisa merugikan pihak penguna jasa.

Belajar dari pengalaman tersebut, kami PT.Sinar Pratama Transport, telah memfasilitasi secara penuh dan bahkan menjamin setiap pengiriman kami akan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Silahkan mengubungi kami, jika ingin menekan biaya ekspor dan impor yang tinggi.

Marketing : 
Yohanes
021-4368449 ex : 103
0852-1002-3774
0878-7666-7642

Senin, 25 April 2016

Biaya Ekspor-Impor RI 2 Kali Lebih Mahal Dibanding Singapura

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja logistik Indonesia. Pasalnya, saat ini kinerja logistik Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan berdasarkan Logistic Performance Index yang dirilis oleh Bank Dunia pada 2014, kinerja logistik Indonesia berada jauh di bawah Singapura dan Malaysia. "Bahkan di bawah Thailand dan Vietnam," ujarnya di Jakarta, Senin (4/4/2016).

Rata-rata waktu proses ekspor dan impor Indonesia saat ini mencapai tiga setengah hari. Sementara di Singapura hanya selama dua hari. Bahkan proses ekspor dan impor di Vietnam hanya selama satu hari.

Demikian juga soal biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha saat melakukan kegiatan ekspor dan impor. Di Indonesia, proses tersebut membutuhkan biaya US$ 573, sementara biaya ekspor dan impor di Singapura hanya sekitar 50 persen dari jumlah tersebut. "Bahkan di Vietnam, biaya ini hanya 45 persen dari biaya di Indonesia," kata dia.

Sementara dalam Ease of Doing Business 2015 yang juga dirilis oleh Bank Dunia, posisi Indonesia juga berada di bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Dalam indikator perdagangan lintas negara yang menilai kinerja prosedur ekspor dan impor, Indonesia berada di peringkat ketujuh di ASEAN.

Untuk diketahui, Bank Dunia mengukur kemudahan berusaha di 189 negara melalui survei. Survei dilakukan setiap periode Maret-Juni. Hasil survei ini menempatkan Indonesia di posisi 109 pada awal tahun ini. Peringkat ini jauh di bawah posisi negara tetangga, seperti Malaysia di peringkat 18, Thailand ke-48 dan Vietnam di peringkat 90.

Melihat angka tersebut, pemerintah berencana menerbitkan pedoman dan kembali merevisi berbagai aturan yang berkaitan dengan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB). Upaya tersebut untuk menindaklanjuti target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membawa Indonesia menapaki peringkat ke-40 pada 2017 dalam indeks kemudahan berbisnis. 

Berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi dilibatkan untuk memperlancar masyarakat berusaha. Pihak yang terkait ini meliputi Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Mahkamah Agung, dan Kementerian Dalam Negeri.

Adapula Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM), serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. (Dny/Gdn
)

Selasa, 29 Desember 2015

Aturan Impor yang Dibuat Tom Lembong Diprotes Pengusaha


Jakarta -
Menteri Perdagangan Thomas Lembong atau Tom Lembong telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permendag) No 87 Tahun 2015 tentang ketentuan impor
produk tertentu, namun aturan ini menuai protes dunia usaha.

Aturan yang merupakan bagian dari deregulasi dianggap blunder, awalnya ingin mempermudah perizinan dan investasi dunia usaha namun mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan, dalam Permendag No 87 tahun 2015 yang merupakan revisi dari beberapa Permendag sebelumnya akan berlaku efektif 1 November 2015 hingga 31 Desember 2018, setelah ditetapkan oleh Mendag Tom Lembong 15 Oktober 2015.

Pemendag sebelumnya antara lain Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang kemudian diubah melalui Permendag Nomor 36/2014. Permendag Nomor 83/2012 sudah pernah diubah melalui Permendag Nomor 61/M-DAG/PER/9/2013.

"Awal semangatnya mau mempermudah dunia usaha, tapi jadi blunder. Semua asosiasi protes, nggak ada yang nggak protes, termasuk Pak Rachmat Gobel (industri elektronika)," kata Adhi kepada detikFinance,Rabu (28/10/2015).

Adhi mengatakan, dalam Permendag tersebut, produk impor tertentu yang diatur mencakup 7 produk, antara lain makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak.

Barang-barang impor tersebut harus memasuki pelabuhan laut tertentu saja saat akan masuk ke Indonesia, di antaranya untuk pelabuhan antara lain Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta, Dumai, Jayapura, Tarakan, Krueng Geukuh, dan Bitung.

Sedangkan untuk pelabuhan darat yaitu Cikarang Dry Port di Bekasi. Untuk pelabuhan udara yaitu Kualanamu, Soekarno Hatta, Ahmad Yani, Juanda, dan Hasanuddin.

Menurut Adhi, Pertama yang menjadi protes pengusaha dalam Permendag itu adalah soal ketentuan bahwa importir yang boleh melakukan impor yaitu cukup mengantongi Angka Pengenal Importir (API) Umum. Sebelumnya dalam ketentuan sebelumnya importir produk tertentu harus mengantongi dokumen Importir Terdaftar (IT), namun IT kini dihapus dalam paket kebijakan deregulasi dalam rangka penyederhanaan perizinan.

Bagi produsen dalam negeri, aturan ini justru merepotkan, alasannya selama ini mereka hanya mengantongi API Produsen. Sehingga harus membentuk perusahaan baru untuk mendapatkan API Umum atau mereka menunjuk perusahaan lain untuk mengimpor produk jadi yang dibutuhkan. Selama ini, industri dalam negeri masih harus mengimpor produk jadi sebagai cara untuk tes pasar dari pabrik atau mitra mereka yang ada di luar negeri.

"Artinya sekarang orang lebih mudah jadi pedagang saja, tak perlu investasi, hanya cukup satu karyawan bisa mengimpor semua barang," katanya.

Kedua adalah, soal ditambahnya beberapa pelabuhan pemasukan impor produk tertentu, dalam Permendag sebelumnya yang sudah beberapa kali direvisi, pintu pelabuhan lebih sedikit. Pada Permendag Nomor 83/2012 hanya ada beberapa pelabuhan yang boleh jadi pintu masuk yaitu pelabuhan laut Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Seokarno Hatta, Dumai, Jaya Pura, dan Tarakan. Untuk Bandara antara lain Polonia, Soekarno Hatta, Ahmad Yani, Juanda, dan Hasanudin.

"Misalnya asosiasi garmen, tekstil mereka mengusulkan impor garmen sebaiknya masuk di pelabuhan luar Jawa saja supaya tak mengganggu pasar dalam negeri," katanya.

Persoalan ketiga adalah, soal belum dimasukkannnya ketentuan tanggung jawab keamanan pangan terutama bagi importir yang mengimpor makanan. Padahal dengan ketentuan Permendag saat ini, sebuah perusahaan importir umum bebas memasukan barang dengan leluasa tanpa ada konsekuesi tanggung jawab pasca mengedarkan produk yang mereka jual di pasar.

"Kalau perusahaan pemegang API umum impor barang jadi, disebar ke pasar, kalau dia tutup barang masih beredar, lalu ada masalah pada barangnya, siapa yang tanggung jawab. Kan kalau produsen lebih jelas, pemerintah mudah melacak, siapa produsen ini penting. Kalau nggak saya nggak usah produksi, saya jadi pedagang saja," kata Adhi.

Truk yang Dilarang Jonan Beroperasi Saat Tahun Baru



Jakarta -Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengeluarkan surat edaran berisi larangan kendaraan angkutan barang tertentu beroperasi selama 30 Desember 2015 hingga 3 Januari 2016. Surat itu bernomor SE 48 tahun 2015, tanggal 25 Januari 2015, yang ditujukan kepada Kapolri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Kendaraan angkutan barang yang dilarang beroperasi itu adalah kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan truk (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan), serta kendaraan kontainer, dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 2.

Namun, larangan ini tidak berlaku untuk kendaraan angkutan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG), ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam, dan telur). Kemudian, kendaraan angkutan pupuk, susu murni, barang antara pos, dan barang ekspor/impor dari dan ke pelabuhan ekspor impor seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Makassar.

"Pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak yang melalui moda darat diberikan prioritas," ujar Jonan dalam surat edaran tersebut, Senin (28/12/2015).

Berikut isi lengkap Surat Edaran Menhub Jonan:



Senin, 05 Oktober 2015

DISCOUNT UNDERNAME EKSPOR DAN IMPORT



Kami ingin memberikan kabar baik kepada Importir dan Eksportir yang belum memiliki perijinan ekspor dan impor. Dimana kami akan memberikan discount 30% - 50% atas sewa Undername.

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kami telah memiliki dan melengkapi perijinan khusus/Lartas yang diperlukan, antara lain:

·       NPIK Elektronik
·       NPIK Pakaian Jadi
·       NPIK Alas Kaki
·       IT Elektronik
·       IT Pakaian Jadi
·       IT Alas Kaki.

Tarif  Undername sebelum discount sbb :

-         LCL                       Rp. 1.000.000 /Shipment
-         1 x 20 Feet          Rp. 1.500.000 / cont
-         1 x 40 Feet          Rp. 2.000.000 / cont


Silahkan hubungi Anes di :
085210023774
087876667642

Minggu, 10 Mei 2015

TRAILER EKSPOR-IMPOR TANJUNG PRIOK

Kami PT.Sinar Pratama Transport, mempunyai armada trailer 20 feet sebanyak 50 unit dan trailer 40 feet sebanyak 25 unit. Dengan armada yang kami miliki kami akan menjamin memberikan jadwal pengiriman yang lebih tepat waktu sesui dengan permintaan customer.

Ingin menjalin kerjasama dengan kami ??

Hubungi marketing kami :

Yohanes Saputra : 087876667642 / 085210023774

Selasa, 05 Mei 2015

Ekspor Kopi Indonesia Bakal Tersalip Ethiopia?

TEMPO.CO, Jakarta - Ethiopia tengah gencar melakukan penetrasi pasar kopi di tingkat global. Target awal, menurut Ketua Asosiasi Kopi Africa (AFCA) Abdullah Bagerish, adalah bisa masuk dalam peringkat enam besar eksportir kopi dunia.

"Kami percaya diri kopi Ethiopia mampu juara di tingkat dunia, khususnya bersaing di pasar Amerika Serikat," ujar Abdullah Bagerish, Ketua AFCA, sebagaimana dikutip All Africa, Senin, 27 April 2015.

Saat ini ekspor kopi Ethiopia ke pasar dunia mencapai 350 juta ton per tahun atau meningkat hingga 10 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jumlah ini hampir mendekati posisi Indonesia yang mencapai 500 juta ton per tahun.

Indonesia memegang peran sebagai eksportir kopi terbesar keenam dunia dengan nilai pasar 5,46 persen. Pasar kopi saat ini masih dikuasai Brazil, Kolombia, Vietnam, Kanada, dan Guatemala.

Adapun pelanggan utama kopi dunia saat ini masih dipegang oleh Amerika Serikat, kemudian menyusul Uni Eropa dan Jepang.

Ethiopia menjadi tuan rumah konferensi Asosiasi Kopi Specialty Amerika Serikat di Seattle, Washington, pada pertengahan April lalu. Di konferensi ini, sepuluh investor global menyepakati kerja sama pasokan kopi dari pebisnis Ethiopia.

Ethiopia dikenal sebagai negeri penemu kopi sejak puluhan tahun sebelum Masehi. Kopi yang diekspor sebagian besar saat ini berjenis Arabika.

Saat ini Ethiopia menjadi produsen kopi Arabika terbesar di Afrika. "Historis dan kultur adalah modal utama kami," kata Bagerish.