TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Utama Bulog Sutarto Ali Moeso yakin pembatalan ekspor beras oleh Thailand ke Indonesia tidak bakal menyebabkan lonjakan harga beras. "Karena stok dalam negeri saat ini masih cukup untuk 6 bulan ke depan," katanya, Kamis 29 September 2011.
Apalagi, saat ini sejumlah daerah juga telah memasuki musim panen yang terus akan diserap Bulog. "Kemampuan serapan Bulog per hari mencapai tiga ribu ton, kebutuhan dalam negeri saat ini cukup," tuturnya.
Terkait dengan informasi bahwa Thailand membatalkan perjanjian karena Indonesia dianggap membeli dengan harga yang terlalu rendah, Sutarto membatahnya. Menurutnya sebelum kontrak ditandatangani telah ada negosiasi harga, jumlah, kualitas hingga waktu pengiriman oleh kedua pihak. Sehingga, lanjutnya, pemerintah Indonesia semestinya tidak perlu melakukan negosiasi ulang.
Sutarto menduga pemutusan penghentian itu sebenarnya adalah masalah internal dari pemerintah Perdana Menteri Yingluck. Karena itu ia berharap pemerintah Indonesia bisa melakukan lobi ke pemerintah Thailand untuk membatalkan rencana tersebut.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan bahwa rencana penghentian impor 300 ribu ton dari Thailand itu tidak akan banyak berdampak pada pasokan dan harga beras dalam negeri.
"Karena secara jumlah juga tidak terlalu besar," katanya.
Selain itu pemerintah juga telah melakukan sejumlah langkah antisipasi jika Thailand tetap membatalkan ekspor berasnya. Sejumlah alternatif impor beras akan diambil dari India dan Pakistan.
"Juga akan ada penambahan pasokan beras dari Vietnam," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Shaleh.
Meskipun begitu pemerintah masih berharap Thailand membatalkan langkah pembatalan ekspor beras ke Indonesia tersebut. "Pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan lobi ke Thailand, oleh duta besar kita di sana," katanya.
Menurutnya semestinya Thailand tidak melakukan pembatalan secara sepihak. "Secara etis itu tidak boleh dilakukan," ujarnya. Jika Thailand tetap memaksa untuk membatalkan kontrak impor beras tersebut, maka pemerintah Thailand harus bersedian menerima konsekuensi.
"Harus terima konsekuensi sesuai dengan kesepakatan, karena kesepakatan komersial tentu akan ada dampak komersial, seperti ganti rugi, nanti akan kami lihat apakah ada ketentuan denda dalam perjanjian jual-belinya," lanjutnya.
AGUNG SEDAYU
Apalagi, saat ini sejumlah daerah juga telah memasuki musim panen yang terus akan diserap Bulog. "Kemampuan serapan Bulog per hari mencapai tiga ribu ton, kebutuhan dalam negeri saat ini cukup," tuturnya.
Terkait dengan informasi bahwa Thailand membatalkan perjanjian karena Indonesia dianggap membeli dengan harga yang terlalu rendah, Sutarto membatahnya. Menurutnya sebelum kontrak ditandatangani telah ada negosiasi harga, jumlah, kualitas hingga waktu pengiriman oleh kedua pihak. Sehingga, lanjutnya, pemerintah Indonesia semestinya tidak perlu melakukan negosiasi ulang.
Sutarto menduga pemutusan penghentian itu sebenarnya adalah masalah internal dari pemerintah Perdana Menteri Yingluck. Karena itu ia berharap pemerintah Indonesia bisa melakukan lobi ke pemerintah Thailand untuk membatalkan rencana tersebut.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan bahwa rencana penghentian impor 300 ribu ton dari Thailand itu tidak akan banyak berdampak pada pasokan dan harga beras dalam negeri.
"Karena secara jumlah juga tidak terlalu besar," katanya.
Selain itu pemerintah juga telah melakukan sejumlah langkah antisipasi jika Thailand tetap membatalkan ekspor berasnya. Sejumlah alternatif impor beras akan diambil dari India dan Pakistan.
"Juga akan ada penambahan pasokan beras dari Vietnam," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Shaleh.
Meskipun begitu pemerintah masih berharap Thailand membatalkan langkah pembatalan ekspor beras ke Indonesia tersebut. "Pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan lobi ke Thailand, oleh duta besar kita di sana," katanya.
Menurutnya semestinya Thailand tidak melakukan pembatalan secara sepihak. "Secara etis itu tidak boleh dilakukan," ujarnya. Jika Thailand tetap memaksa untuk membatalkan kontrak impor beras tersebut, maka pemerintah Thailand harus bersedian menerima konsekuensi.
"Harus terima konsekuensi sesuai dengan kesepakatan, karena kesepakatan komersial tentu akan ada dampak komersial, seperti ganti rugi, nanti akan kami lihat apakah ada ketentuan denda dalam perjanjian jual-belinya," lanjutnya.
AGUNG SEDAYU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar