Banyak Pejabat Tidak Paham Kebijakan Ekonomi-SBY

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siang ini memimpin rapat paripurna membahas implementasi APBN 2011. Dalam sambutan mengawali rapat, SBY menyindir banyak pejabat pemerintahan yang tidak paham tentang kebijakan ekonomi.

"Saya mendapat berita, informasi, umpan balik atau feedback. Intinya begini, sebagian dari pejabat pemerintah, utamanya Pemda, sebagian gubernur, banyak bupati/walikota konon katanya tidak memahami benar kebijakan ekonomi termasuk kebijakan fiskal, termasuk merencanakan anggaran bagi daerahnya, APBD, yang tentunya juga berkaitan dengan APBN," kata SBY.

Hal tersebut dia katakan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (24/6/2011).

"Dikatakan pada saya, Pak yang penting daerah kami aman. Itu seperlima benar. Tapi bukan hanya itu. Yang dipimpin ini masyakarat yang semua aspek harus dibangun, oleh karena itu termasuk bagaimana penganggaran dibikin," imbuhn SBY.

SBY menuturkan, APBN/APBD yang dialokasikan ke daerah-daerah bukan warisan dari nenek moyang, melainkan dari pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus benar-benar hati-hati agar tidak diselewengkan.

"Ini bukan uang nenek moyang kita, uang yang diperoleh dari pajak dari berbagai penerimaan. Saya minta Mendagri terus upgrading tentang, APBD, kebijakan fiskal, cara meningkatkan investasi, cara meningkatkan lapangan kerja di daerah, cara mengurangi kemiskinan dari sisi ekonomi," pinta SBY.

Di Indonesia, imbuh SBY, banyak kabupaten yang jumlahnya lebih besar dibanding negara tetangga, Singapura. Sehingga, jika anggaran tidak dikelola dengan profesional, pembangunan yang ditargetkan tidak akan tercapai.

"Banyak kabupaten yang jumlah penduduk dan luas di atas Singapura. Bayangkan kalau dikelola dengan tidak professional, negara kita tidak optimal apa yang dicapai dalam pembangunan ini," SBY mengingatkan.

"Saya berharap makin ke depan, pemilukada langsung, benar-benar kita tingkatkan kualitas. Semua calon memiliki kapasitas dan popular di mata rakyat," ujar SBY.

(anw/dnl)

Berita : Impor Sapi Tak Harus dari Australia

Jakarta - Pemerintah mengegaskan sapi-sapi impor yang akan digemukan atau dikonsumsi di Indonesia tidak perlu berasal dari Australia. Sapi-sapi lokal juga berpotensi tutupi pasar impor.

"Impor ini (sapi) tentu saja tidak harus dari Australia," kata Menteri Pertanian, Suswono ketika ditemui di katornya Senin (20/6/2011).

Suswono juga memberikan sinyal untuk tidak terlalu berharap pada impor-impor sapi dari luar negeri dan lebih mengoptimalkan sapi-sapi yang berasal dari dalam negeri. Suswono mengimbau kepada para importir sapi untuk tidak terlalu banyak melakukan impor sapi.

"Kami pun sudah mengimbau para importir, tentu saja lebih mengutamakan sapi-sapi lokal terlebih dahulu," katanya

Suswono menegaskan kembali, Indonesia tidak akan terlalu bergantung kepada impor sapi. Hal ini bertujuan untuk banyak menggunakan sapi-sapi dari dalam negeri.

"Tetapi yang jelas Indonesia punya kebijakan perketat impor dalam arti lebih mengutamakn sapi lokal," tuturnya.

Namun, Indonesia masih berpotensi untuk tetap mengimpor sapi jikalau produksi sapi dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Kalau ternyata faktanya kita masih kekurangan kita impor," imbuhnya.