“Pembangunan ke-24 bandara unit pelayanan teknis (UPT) tersebut yang mayoritas berada di Timur Indonesia itu sebenarnya sudah berjalan sejak tahun lalu, namun kami targetkan dapat selesai pada tahun ini,” kata Direktur Kebandarudaraan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bambang Tjahjono kepada Bisnis, Kamis 5 Januari 2012.
Dia menambahkan dari 24 bandara UPT yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan yang akan dibangun, direhabilitasi dan dipelihara, baru sembilan bandara yang sudah menunjukkan perkembangan signifikan.
Kesembilan bandara tersebut yakni Bandara Muara Bungo Jambi, Bandara Saumlaki Baru Maluku, Bandara Tual Baru Maluku, Bandara Waisai Raja Ampat Papua Barat, Bandara Enggano Bengkulu, Bandara Sumarorong Tahap II Mamasa, Bandara Waghete Baru Papua, Bandara Kamanap Baru Papua dan Bandara Pekonserai Lampung Barat.
Bandara-bandara baru tersebut, jelas Bambang, memiliki panjang dan lebar landas pacu atau runway 900 meter x 300 meter atau 1.400 meter x 300 meter, sehingga hanya bisa didarati oleh pesawat-pesawat kecil seperti ATR-42, DHC-7, dan Cassa 212, atau pesawat Hercules 130 dan ATR-72. “Kesembilan bandara udara tersebut yang sudah bisa digunakan untuk pesawat-pesawat ukuran kecil,” ujarnya.
Bambang menambahkan hanya sembilan bandara yang dibangun tersebut karena kekurangan dana. Pada tahun lalu, dana yang sudah terpakai kebanyakan terserap untuk pembangunan bandara baru di Medan yakni Bandara Kuala Namu.
Dia menjelaskan untuk membangun atau merehabilitasi satu bandara UPT, diperlukan dana minimal Rp200 miliar. Pihaknya berharap bisa segera menyelesaikan Bandara Kuala Namu sehingga bisa fokus membangun bandara baru yang memang belum komersil.
“Kuala Namu ditargetkan selesai tahun ini, sehingga pemerintah bisa menyelesaikan ke-24 bandara baru paling cepat pada 2014,” ujar Bambang.
Menteri Perhubungan EE. Mangindaan sebelumnya mengatakan untuk Bandara Kuala Namu Medan, merupakan pembangunan baru untuk menggantikan Bandara Polonia yang sudah tidak dapat menampung perkembangan lalu lintas angkutan udara dan lokasinya di tengah kota Medan sehingga membatasi perkembangan kota Medan serta berdampak pada keselamatan operasi penerbangan.
Untuk membangun bandara ini, lanjut Menhub, pihaknya menganggarkan dana Rp3,39 triliun, dan PT Angkasa Pura II Rp1,6 triliun.
Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay mengatakan untuk bandara-bandara UPT, Kemenhub menganggarkan dana Rp2,3 triliun pada tahun ini. Dana itu untuk pengembangan dan pengelolaan.
“Baru tahun ini kami buka peluang swasta untuk mengembangkan bandara-bandara UPT. Saat ini kami.mengkaji bandara di Lampung untuk dibuka bagi investasi swasta, ini masih tahap pengkajian, dan sudah ada yang menyatakan minatnya,” kata Herry.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan untuk mengembangkan bandara-bandara yang mayoritas sudah over capacity (kelebihan daya tampung), setidaknya diperlukan dana Rp32 triliun dalam 5 tahun ke depan, dengan demikian dalam setahun diperlukan dana Rp6,4 triliun per tahun. (faa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar