Jawaban Pengusaha Soal Mogok Buruh Bekasi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk turun tangan dalam konflik yang terjadi antara pengusaha dan buruh dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi.
Seperti diketahui, buruh di kawasan Bekasi hari ini menggelar aksi mogok masal dengan menutup akses jalan di jalan tol Jakarta-Cikampek. Demo dipicu oleh keputusan Pengadilan Tata Usaha Niaga (PTUN) Bandung yang memenangkan gugatan pengusaha dalam kasus UMK.
Salah satu anggota Apindo yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Industri Alas Kaki Indonesia (Aprisindo), Binsar Marpaung, mengatakan Apindo saat ini sedang melangsungkan rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, untuk menjelaskan akar permasalahan aksi mogok buruh ini.

"Perundingannya kan tripartit. Pengusaha sudah sepakat, tapi dari pihak buruh sendiri yang berubah. Kami mengharapkan dari pemerintah turun tangan," kata Binsar, di Jakarta, Jumat, 27 Januari 2012.
Committee of Manpower, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Mulyadi Djaya menambahkan, permasalahan demo masal buruh hari ini sebenarnya tak ada kaitannya dengan kemenangan gugatan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Para pengusaha ini justru menilai permasalahan muncul karena adanya pengingkaran penerbitan Surat Keputusan (SK).

"SK Gubernur saya lihat juga karena hasil dari sebelum ada perundingan-perundingan, ada penyimpangan. Hasil perundingan lain di keputusannya lain, sehingga Gubernur harus turun tangan," kata Mulyadi.

Apindo menjelaskan pihaknya sama sekali tidak ikut menandatangani jumlah kesepakatan UMK antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian pengusaha menilai keputusan UMK hanya disepakati sepihak.
"Kami sangat menyesalkan, kami dari API, kita semua rugi, investor asing akan pergi, kalau keadaan seperti ini apa yang bisa kami perbuat, buruh juga jadi rugi kan," ujarnya.

Dia menegaskan, seharusnya pemerintah turut campur tangan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadi kerugian yang berkepanjangan. Menurutnya, aturan yang sudah ada dan baku harus dapat dilaksanakan. (eh)
• VIVAnews

Ikan Kembung Impor Rugikan Nelayan Lokal

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan terkait serbuan ikan kembung (makarel) impor yang ditengarai merugikan nelayan.

"Penyelidikan kami lakukan karena adanya laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengenai lonjakan impor ikan kembung yang mengakibatkan kerugian serius dan mengganggu usaha perikanan tangkap para nelayan di Indonesia," kata Ketua KPPI, Halida Miljani, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, Jumat 27 Januari 2012.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memohon agar importir ikan kembung dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures). Permohonan tersebut didukung oleh data yang menunjukkan adanya kerugian serius yang telah mengganggu usaha perikanan tangkap para nelayan di Indonesia yang mengancam keberlanjutan usaha para nelayan di Indonesia.

Halida mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan melakukan penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya hubungan kausal antara kenaikan jumlah impor dengan kerugian serius yang dialami oleh usaha perikanan nelayan di Indonesia.

"Sebagai langkah awal, kami telah meneliti permohonan tersebut dan memperoleh informasi adanya lonjakan jumlah impor barang dimaksud. Serta beberapa hal terkait dengan faktor yang menyebabkan kerugian sebagaimana dilaporkan Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.

Terkait hal tersebut, KPPI memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan tertulis terkait permohonan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan tersebut ke KPPI yang beralamatkan di kantor Kementerian Perdagangan, Gedung 1 Lantai 9, Jalan MI Ridwan Rais No 5 Jakarta 10110. (art)• VIVAnews

Bisnis Korporat Industri Finansial Market Data Pilih Domestik, Ekspor Indocement Turun Tajam

PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk mengaku ekspor semen pada 2011 turun akibat banyaknya permintaan domestik. Bahkan di kuartal ketiga turun hingga 40 persen (year on year) menjadi 500 ribu ton dibanding 2010 mencapai 800 ribu ton.

"Tahun ini akan turun lagi ekspornya. Kita ekspor ke Bangladesh, Vietnam dan beberapa negara lain. Kalau semen mending tidak ekspor, karena biaya transportnya mahal," kata Corporate Sekretary Indocement, Sahat Panggabean, di kantornya, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2012.

Sahat menuturkan penurunan itu bukan karena permintaan ekspor dari negara tetangga yang menurun, namun karena permintaan lokal di tanah air meningkat. Hal itu menyebabkan Indocement kewalahan memenuhi permintaan ekspor dari negara lain. "Nggak bisa di enuhi pasar ekspor, karena semen itu  mahal pemindahannya. Selama domestik butuh kita memilih domestik," ujarnya.

Porsi untuk pasar lokal mencapai 10,9 juta ton hingga kuartal III/2011. Sedangkan untuk ekspor hanya 500 ribu ton. Menurutnya porsi ekpor itu selalu turun karena memang pertumbuhan penjualan domestik lebih menjanjikan.

"Tren di kuartal IV pasti naik, karena lebaran kan sudah lewat, akhir tahun itu pasti bakal meningkat," kata dia.

Indocement sendiri diperkirakan meraih pendapatan lebih dari Rp10 triliun pada 2011. Hingga kuartal III/2011 saja pendapatan bersih perusahaan mencapai Rp9,77 triliun atau naik 20,6 persen dari 2010 sebesar Rp8,1 triliun. "Sepanjang 2011 akan divatas Rp10 triliun, " ujarnya.

Sementara konsumsi domestik mencapai 16,3 persen dengan volume penjualan mencapai 10,9 juta ton atau naik 16,4 persen pada kuartal III/2011. Jika digabungkan untuk pasar lokal dan ekspor, maka total penjualan mencapai 11,4 juta ton atau naik 12 persen dari tahun sebelumnya sebesar 10,2 juta ton. Pangsa pasar Indocement sendiri mencapai 32 persen. (umi)• VIVAnews

REGULATED AGENT: Upaya Hukum Pembatalan Tarif Kargo Udara Disiapkan

JAKARTA: Operator pengiriman barang melalui moda transportasi udara di Bandara Soekarno—Hatta menyiapkan upaya hukum untuk membatalkan tarif pemeriksaan kargo udara atau regulated agent yang  masih diberlakukan.

Tarif RA  sebesar Rp450 per kg atau meningkat hampir 700% dibandingkan dengan sebelumnya Rp60 per kg sudah diberlakukan operator RA sejak 1 Desember, meskipun pemerintah dan pelaku usaha masih membahas komponen yang akan dijadikan acuan untuk menetapkan tarif.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bandara Soekarno-Hatta Arman Yahya mengatakan asosiasinya sedang mempertimbangkan untuk membatalkan tarif RA dengan membawa masalah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut dia, langkah itu diperlukan karena hingga kini pemerintah belum mengeluarkan satu kebijakan untuk membatalkan tarif RA. “Padahal banyak pihak yang menolak dan tarif sebesar itu berpengaruh ke daya saing produk ekspor nasional,” ujarnya Kamis 26 Januari 2012.

Namun, katanya, asosiasinya masih berharap lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) segera mengeluarkan keputusan agar sektor pengiriman barang maupun ekspor melalui moda transportasi udara tidak terganggu.

Dia mengungkapkan dalam pertemuan KPPU, lembaga tersebut mempertanyakan dasar hukum Kementerian Perhubungan yang mengizinkan perusahaan RA menarik dana dari masyarakat dengan alasan keamanan penerbangan.
Oleh karena itu, katanya, dalam pertemuan itu, KPPU akan terus melakukan pemeriksaan mengenai RA. “KPPU juga menyatakan pengenaan tarif RA yang tinggi itu akan mengganggu daya saing dalam berusaha,” tegasnya.

Asosiasinya  menyesalkan kebijakan pemeriksaan RA dengan alasan keamanan penerbangan dinilai berdasarkan perhitungan bisnis, padahal pemeriksaan barang kargo udara itu terkait dengan keamanan nasional.

Sebelumnya, Ketua KPPU Tadjuddin Neor Said mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Kemenhub untuk mengizinkan atau merestui swasta, perusahaan RA untuk menarik biaya pemeriksaan kargo dari masyarakat.

Menurut dia, masalah keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab negara, bukan ditangani oleh pihak swasta. “Swasta itu kan untuk mencari untung, jadinya biaya pemeriksaan akan mahal,” katanya.

Selain itu, ujarnya, biaya pemeriksaan kargo oleh perusahaan RA di Bandara Soekarno-Hatta terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tarif pemeriksaan kargo di Singapura  yang hanya sekitarRp70 per kg.(bas)

TANJUNG PERAK: Pelindo III siapkan lima rencana strategis

SURABAYA: PT Pelabuhan Indonesia III setidaknya telah menyiapkan lima rencana besar berskala strategis guna megembangkan dan memacu produktivitas kinerja sektor usaha kepelabuhanan khusus dalam proses bongkar muat arus barang dan petikemas termasuk proses sandar dan
berlabuhnya kapal.

Kepala Humas PT Pelindo III, Edi Priyanto menegaskan manajemen BUMN Kepelabuhanan itu memang telah mebuat lima scenario atas proyek pengembangan dan peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Kelima proyek ini kini ada yang telah dilakukan, ada yang sedang didesain serta dimintakan persetujuan pemerintah serta ada yang masih proses pembangunan. Intinya untuk pengembangan dan peningkatan kinerja proses bongkar muat barang serta petikemas dan peningkatan sektor
usaha lainnya guna memacu pendapatan perusahaan,” kata Edi kepada Bisnis, hari ini, (Kamis, 26/1).

Kelima program kerja berdurasi pendek dan menengah itu terdiri atas pertama, rekonfigurasi atau penataan ulang terminal di Perak menjadi dedicated terminal atau terminal yang memiliki fungsi khusus.

Kedua, pengadaan peralatan proses bongkar muat, termasuk mendatangkan tujuh Harbour Mobile Crane untuk terminal Jamrud.

Ketiga pembangunan terminal teluk lamong. Keempat merevitalisasi alur pelayaran barat Surabaya dan kelima Pembangunan terminal penumpang skala internasional khususnya untuk bisa disandari kapal-kapal pesiar mewah.

“Untuk pembiayaan total kini tengah dihitung, khusus untuk proyek Teluk Lamong ditaksir menelan Rp2,2 triliun. Proyek revtalisasi APBS sendiri sekitar US$73,33 juta atau sekitar Rp654,97 miliar.”

General Manager PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya, I Putu Ariawan mengatakan proses penataan terminal konvensional di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi dedicated terminal tengah dilakukan.

“Proses memoderninasi teminal konvensional itu dimulai pada Terminal Nilam Timur dan telah selesai, kini sedang dlakukan untuk terminal Jamrud. Proses ini juga akan dilakukan pada terminal Mirah, Berlian serta terminal Kalimas,” kata Putu kepada pers, hari ini, (Kamis, 26/1).

Harapannya, kata Putu, dengan dimulainya revitalisasi dermaga konvensional maka proses bongkar muat untuk arus barang khususnya petikemas dapat berjalan lebih lancar sehingga ada peningkatan kinerja kepelabuhanan yang berujung pada proses penekanan biaya.(api)

KMP ANDIKA NUSANTARA beroperasi lagi

JAKARTA: Kapal KMP Andika Nusantara hari ini sudah bisa beroperasi setelah  kemarin kandas di perairan antara Padangbai, Bali—Lembar, Nusa Tenggara Barat akibat cuaca buruk.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Lembar Sukartadi Anwar mengatakan kapal tersebut sudah beroperasi. "Sudah bisa beroperasi lagi,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis hari ini.

Kapal KMP Andika Nusantara kemarin kandas. Sebanyak 182 penumpang yang terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak  12 orang dan penumpang di atas kendaraan sebanyak 170 orang terpaksa dievakuasi dengan kapal lainnya.

Selain penumpang, kapal juga mengangkut kendaraan roda dua sebanyak 55 unit, sedangkan kendaraan roda empat ukuran kecil tercatat 8 unit dan truk sedang dan besar sebanyak 10 unit serta satu unit bus besar.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S. Ervan memaparkan kronologis kapal Andika Nusantara yang kandas. Kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Padangbai, Bali bersama KMP Sindu Dwitama pukul 11.30.

Dia menjelaskan akibat kondisi ombak yang masih cukup besar,  beberapa lassing tali pengikat kendaraan yang dimuat di atas kapal putus sehingga terdapat pergerakan kendaraan di deck kapal.

Kondisi itu menyebabkan kapal mengalami kemiringan hingga 10 derajat sehingga kapal segera melakukan antisipasi dengan berteduh di balik pulau hingga kondisi laut kembali bersahabat.

Pada pukul 16.00 WITA, datang bantuan KMP Perdana dan KMP  Citra  serta bantuan dari Basarnas untuk melakukan evakuasi seluruh penumpang. "Seluruh penumpang sore kemarin telah dievakuasi ke darat dan selanjutnya diangkut Bus Damri." (sut)

PELINDO III: Revitalisasi APBS sangat mendesak

SURABAYA: PT Pelabuhan Indonesia III mengungkapkan kendala utama dari rendahnya pertumbuhan volume bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak pada 2011 yang mencapai kisaran 10% karena alur pelayaran barat Surabaya (APBS) yang belum ideal sehingga perlu
direvitalisasi.

"Pertumbuhan volume handling container di Pelabuhan Tanjung Priok pada 2011 mencapai 20%, masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Pelabuhan Tanjung Perak pada periode sama yang tidak mencapai 10%. Hambatan utama pertumbuhan itu terletak pada alur pelayaran," kata
Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Surjanto kepada Bisnis hari.

Letak geografi Tanjung Priok, kata Djarwo, memang lebih ideal untuk pelabuhan skala internasional dibandingkan Tanjung Perak.

"Posisi Tanjung Priok yang berhadapan langsung dengan laut Jawa sangat ideal, sehingga tidak ada kendala alur termasuk soal pendangkalan. Beda dengan Tanjung Perak yang sangat tergantung dengan APBS [alur pelayaran barat Surabaya] yang memiliki banyak kendala," tegasnya.

Kendala APBS itu, ungkap Djarwo, berupa seringnya terjadi sedimentasi mengingat APBS merupakan muara sejumlah aliran sungai besar seperti Kalimas, Kali Lamong dan Bengawan Solo.

"Selain sering mengalami sedimentasi atau pendangkalan, APBS juga memiliki lebar alur yang terbatas dengan lebar  pada sisi tertentu  mencapai 100 meter. Untuk kedalaman masih bervariasi, namun kebanyakan berkisar antara 9,5 meter -10,5 meter. Lebar dan kedalaman APBS sangat jauh dari ideal sehingga mesti direvitalisasi," terangnya.

Djarwo menilai revitalisasi APBS sangat mendesak mengingat pihaknya kini tengah merampungkan proyek terminal multi fungsi Teluk Lamong yang ditargetkan awal 2014 bisa beroperasi.

"Terminal multi purpose Lamong Bay yang dibangun dengan nilai investasi Rp2,2 triliun itu telah diset memiliki kedalaman minus 14 meter LWS [low water spring], sehingga sangat butuh dukungan APBS yang memiliki tingkat kedalaman relatif sama sekitar minus 13 meter  LWS. Lebar alur diharapkan menjadi 200 meter," ujarnya.

Tunggu Izin

Djarwo menegaskan pihaknya telah lama menjalin kesepakatan dengan Pemprov Jatim untuk proses pendalaman maupun pelebaran APBS.
"Tahapan  studi lapangan telah tuntas, kini semuanya tinggal menunggu perizinan dari Kementrian Perhubungan. Harapannya revitalisasi ini bisa segera digarap," katanya.

Djarwo menerangkan pihaknya tidak mempersoalkan terkait harus siapa yang mengerjakan proses revitalisasi APBS itu.

"Monggo saja bila nantinya revitalisasi itu dikerjakan pemerintah pusat, namun bila diserahkan ke Pelindo III juga tidak jadi soal. Manajemen Pelindo III sudah punya pengalaman dalam soal itu
[revitalisasi alur] seperti di alur sungai Barito yang bekerjasama dengan Pemprov Kalsel [Kalimantan Selatan]," ungkapnya. (sut)

SPESIAL IMLEK

Kami Keluarga Besar PT.SINAR PRATAMA TRANSPORT mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek.