Industri Kertas RI Ditakuti Perusahaan Dunia

VIVAnews - Sebagai produsen produk bubur kertas (pulp) dan kertas yang makin diperhitungkan di dunia, kalangan pelaku usaha di tanah air mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan sertifikasi kayu hutan yang diakui secara internasional. 

Presiden Komisaris PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Tony Wenas dalam acara 'Workshop Social Media in Asia' di Singapura mengungkapkan, kebutuhan sertifikasi itu dianggap mendesak mengingat kampanye seputar produk hutan asal Indonesia di pasar internasional semakin marak. 

Wenas menjelaskan, produk pulp dan kertas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi ancaman bagi negara pesaingnya di Eropa dan Amerika Selatan. Hal itu tak terlepas dari keunggulan produk hutan Indonesia yang dapat dipanen lebih cepat dibandingkan negara pesaing.

Untuk diketahui, tanaman akasia yang menjadi bahan baku pembuatan kertas bisa dipanen di Indonesia hanya dalam tujuh tahun. Sedangkan di Eropa atau Amerika Selatan, dibutuhkan waktu lebih dari 20 tahun. 

Keunggulan lain adalah jarak Indonesia dan China sebagai pasar utama kertas dunia relatif lebih dekat dibandingkan Brazil dan Eropa. "Industrialisasi di China dan dunia bakal tumbuh pesat. Jadi, kebutuhan kertas akan naik signifikan," ungkapnya.

Untuk mengekspor produk pulp maupun kertas ke China, produsen kertas Indonesia hanya butuh waktu tujuh hari, sedangkan perusahaan dari Eropa dan Brazil membutuhkan waktu lebih dari 30 hari.

Dalam perhitungan RAPP, produksi kertas Indonesia saat ini mencapai 12 juta ton per tahun atau 2,2 persen pangsa pasar dunia yang mencapai 350 juta ton. Saat ini, produksi kertas Indonesia merupakan yang terbesar ke-12 dunia. 

Sementara itu, produk pulp nasional saat ini ditaksir sebesar 7 juta ton per tahun dan mengisi 2,5 persen pangsa pasar dunia sebanyak 200 juta ton. Produksi pulp Indonesia merupakan terbesar ke-9 dunia.

Dengan tingkat daya saing yang tinggi, Wenas menilai, para pelaku usaha sudah sepatutnya membuat sertifikasi hutan kayu yang diakui secara internasional. Sertifikat kelestarian hutan itu selanjutnya harus didukung pemerintah sehingga bisa diakui di dunia internasional. 

"Brasil sudah berhasil karena mereka bisa membuat sertifikasi yang diakui internasional. Kita belum punya (sertifikasi) itu," tegas Wenas.

Preseden Buruk

Pada bagian lain, Wenas mengungkapkan, para pelaku industri kehutanan khawatir masalah perebutan lahan konsesi bakal menjadi preseden buruk bagi masuknya investasi dari luar negeri. Apalagi, jika sampai muncul bentrokan dengan masyarakat lokal. 

Ia menjelaskan, masalah konflik lahan yang dialami perusahaan telah mempengaruhi kebijakan perusahaan. Beruntung, sisi operasinal perusahaan tak terpengaruh secara keseluruhan.

Padahal, kata Wenas, perusahaan telah membuka diri untuk berdialog dengan masa penentang pengembangan hutan tanaman industri (HTI).

Menurutnya, dalam sejumlah kejadian yang mencuat ke permukaan, pemerintah sebetulnya mengetahui seluruh kondisi dan masalah yang dihadapi perusahaan. Namun begitu sampai ke level bawah, informasi yang disampaikan senantiasa tak sesuai. 

Munculnya berbagai preseden buruk tersebut, ujar Wenas, pada akhirnya menuntut pemerintah agar lebih tegas dalam menghadapi persoalan di lapangan. "Sekarang ini kebijakan pemerintah tak mau frontal dengan masyarakat," tegas dia. (asp)

Saya Terpaksa Jadi Pengusaha

VIVAnews - Salah satu orang terkaya Indonesia versi Majalah Forbes, Chairul Tanjung, mengaku terpaksa berbisnis untuk dapat bertahan hidup dan melanjutkan kuliah secara mandiri.

Untuk kegiatan bisnis itu, Chairul menyebut ada tiga tipe pengusaha. Pertama, menjadi pengusaha karena melihat adanya kesempatan, kedua, ada yang menjadi pengusaha karena bapaknya pengusaha, dan ketiga, ada yang terpaksa menjadi pengusaha.

"Saya termasuk yang tipe terpaksa menjadi pengusaha. Kalau tidak menjadi pengusaha, saya tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah," kata Chairul dalam acara Sharing and Book Signing "Chairul Tanjung Si Anak Singkong" di Jakarta, Senin 2 Juli 2012.

Menurut CT, panggilan akrabnya, untuk memulai usaha bisa dari sektor informal terlebih dahulu. Untuk memulai, tidak perlu rencana jangka panjang, cukup mulai sekarang juga.

Ia mengaku bahwa untuk memulai usaha pertama kali adalah hal tersulit yang harus dilakukan seorang pengusaha. Namun, jika telah berjalan, ke depan akan lebih mudah.

"Just do it, lakukan saja. Jangan pernah berpikir nanti bagaimana. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Kalau hanya memikirkan nanti gimana-gimana, maka kebanyakan plan-nya. Ada peluang, samber," katanya.

Setelah usaha berjalan, CT melanjutkan, jangan lagi menggerakkan roda usaha dengan feeling, karena bisa saja salah. Jika roda usaha sudah mulai membesar, cara berpikir sudah mulai berbeda, sehingga ia menganjurkan untuk belajar mengenai ekonomi makro.

Ilmu ekonomi makro, dia menambahkan, akan berguna untuk kelangsungan bisnis. Ia mencontohkan apa yang terjadi di ekonomi global, maka akan berdampak langsung dengan perekonomian Indonesia. "Passion dalam memulai usaha itu penting, namun tidak cukup bermodalkan itu," katanya. (art)

Kemendag Tak Tahu RI Impor Singkong dari China dan Vietnam

Jakarta - Kementerian Perdagangan belum mengetahui kebenaran Indonesia mengimpor singkong dari China dan Vietnam. Kalaupun ada, itu hanya untuk kebutuhan bahan baku industri dan bukan untuk industri pangan.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, benar atau tidaknya impor singkong akan dicek di Kementerian Perdagangan, namun impor bisa tersebut bisa terjadi hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

"Nanti saya cek dulu data-datanya, ada apa tidak Indonesia impor singkong dari China dan Vietnam," kata Deddy kepada detikFinance, Senin (9/7/2012).

Menurut Deddy, impor tersebut mungkin saja terjadi namun digunakan sebagai bahan baku industri tetapi bukan untuk industri makanan dan minuman.

"Tapi bisa saja terjadi, digunakan sebagai bahan baku industri, seperti pembuatan bahan baku alkohol yang nantinya diekspor juga ke luar negeri, jadi tidak ada masalah selama memberikan nilai tambah dan diekspor ke luar negeri," ungkap Deddy.

Deddy berujar, hal ini juga terjadi pada komoditas lain seperti jagung, garam, dan lainnya yang juga diimpor Indonesia dari negara lain.

"Jagung kita masih impor walaupun kita juga produksi di sini, namun untuk kebutuhan industri pasokannya masih kurang maka bisa dilakukan impor, garam sama kebutuhan kita tinggi, sementara produksi dalam negeri belum cukup, maka kita impor, nah seperti ini juga bisa terjadi di singkong, tapi saya yakin singkong yang diimpor merupakan singkong yang tidak bisa untuk pangan," tegasnya.



(rrd/dnl)

Singkong Impor China Dipakai untuk Produksi Tepung Hingga Lem

Jakarta - Singkong impor asal China dan Thailand banyak masuk ke dalam negeri karena dipakai untuk kebutuhan industri. Para industri lebih memilih impor karena pasokan dalam negeri.

Ketua Dewan Holtikultura Nasional, Benny Kusbini mengklaim memiliki data riil di lapangan soal tren impor singkong. Menurutnya setiap minggu Singkong asal China dan Thailand masuk ke Indonesia sebanyak 3.000 ton.

"Saya punya data riil-nya di lapangan, kalau singkong impor asal China, Thailand dan negara lainnya masuk ke Indonesia sebanyak 3.000 ton per minggu," kata Benny kepada detikFinance, Senin (9/7/2012).

Menurut Benny, banyaknya impor Singkong tersebut dikarenakan produksi dari petani tidak mencukupi untuk industri makanan dan minuman maupun industri petrokimia. "Produksi dalam negeri tidak cukup buat industri kita, makanya banyak pengusaha yang impor," kata Benny.

Dikatakan Benny, singkong impor tersebut banyak digunakan sebagai bahan baku yang akan dibuat menjadi tapioka, ada juga dijadikan bahan baku pembuatan lem dan alkohol.

"Jadi singkong-singkong impor tersebut banyak juga dijadikan untuk mie, kue dan pangan lainnya, ada pula untuk industri lem, alkohol dan banyak lagi," ungkap Benny.

Banyaknya impor singkong tersebut lebih dikarenakan tergusurnya areal tanam singkong oleh perkebunan kelapa sawit.

"Petani banyak yang beralih juga jadi petani kelapa sawit, lahan-lahan yang biasanya buat tanam singkong, jagung, kedelai dan lainnya banyak berubah jadi perkebunan sawit karena pemerintah memang sedang menggenjot produksi sawit di Indonesia, tetapi melupakan sektor lainnya sehingga kebutuhannya terpaksa kita harus impor," tandasnya.

KARANTINA PERTANIAN di Tanjung Priok dioptimalkan

SURABAYA: Kementerian Pertanian bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) membenahi prosedur masuknya produk buah dan sayur impor di pelabuhan, dengan memfungsikan Balai Karantina Pertanian sebagai pemeriksa terdepan komoditas tersebut di pelabuhan.

Kebijakan tersebut guna mencegah masuknya komoditas buah dan sayur tak layak konsumsi, sehingga merubah prosedur sebelumnya berupa pengenaan pajak terlebih dulu oleh  Bea dan Cukai.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan penarikan pajak terlebih dulu atas buah impor bisa menimbulkan masalah manakala komoditas tersebut ternyata tidak layak konsumsi.

Menurut dia, prosedur masuknya buah dan sayur impor perlu dibenahi, dimana Balai Karantina Pertanian difungsikan terlebih dulu sebelum dikenakan pajak. Sistem serupa telah dilakukan di negara-negara maju.

"Kami telah membahas pembenahan sistem masuknya buah dan sayur impor dengan PT Pelindo, dan kebijakan tersebut akan dimulai di Priok. Kementerian Keuangan juga menyatakan dukungannya," ujarnya di sela-sela pembukaan pameran Indonesia Agribusiness Expo 2012, Jumat (6/7/2012).

Pameran produk pertanian yang diselenggarakan PT Feraco itu berlangsung pada 6 - 9 Juli 2012, dengan menyediakan 118 stan yang diikuti Pemerintah Provinsi dari seluruh Indonesia serta kalangan pelaku agribisnis swasta.

Suswono menambahkan pembenahan pemeriksaan produk buah dan sayur impor itu akan diberlakukan di 4 pelabuhan pintu masuk yakni Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan) dan Soekarno Hatta (Makassar). Pihak PT Pelindo sebagai BUMN pengelola pelabuhan akan menyiapkan sarana dan prasarananya.

Dia menyatakan perlunya memperketat arus masuknya produk hortikultura asal mancanegara, supaya komoditas impor benar-benar aman dikonsumsi. Sementara pelaku agribisnis dinilai perlu memfokuskan terhadap pasar domestik yang sangat besar potensinya.

"Ekspor memang penting, tetapi lebih penting memanfaatkan potensi pasar domestik. Masyarakat perlu mengonsumsi produk hortikultura lokal yang lebih segar," ujarnya. (ra)

IMPOR BAWANG MERAH: Thailand minta kemudahan di Priok

JAKARTA: Thailand meminta fasilitas kemudahan ekspor sayur dan buah agar dapat masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, terutama untuk produk bawang merah.

Hal itu menyusul penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu masuk impor hortikultura bagi negara yang belum diakui sistem keamanan pangan oleh Indonesia.

Namun, bagi negara yang sudah diakui sistem keamanan pangan (country recognizition agreement/CRA) yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, masih dapat memasukan buah dan sayur melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini pertemuan Duta Besar Thailand  untuk Indonesia Thanatip Upatising dengan Menteri Pertanian Suswono hari ini (9/7) sebagai tindak lanjut dari World Economic Forum 2012 di Thailand belum lama ini.

“Mereka menanyakan bagaimana prosedur pengajuan MRA [mutual recognizition agreement]. Kita dengan Thailand hampir sama untuk penanganan keamanan pangan. Silakan you [Thailand] mau apply, kita dorong dengan MRA,” ujarnya seusai menerima kedatangan Dubes Thailand di Indonesia, hari ini.

Sementara itu, impor hortikultura yang bukan berasal dari AS, Kanada, dan Australia hanya diperbolehkan masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Soekarno Hatta (Makasar), Bandara Seokarno-Hatta (Tangerang), dan Free Trade Zone  Batam, Bintan, dan Karimun mulai 19 Juni lalu.

AS, Kanada, dan Australia telah diakui sistem keamanan pangan oleh Kementerian Pertanian Indonesia atau country recognition agreement, sehingga tetap diperbolehkan masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Dia menjelaskan pembahasan MRA kedua negara akan memasukkan beberapa jenis produk sayur dan buah asal kedua negara.

Pada pertemuan itu, Duta Besar Thailand di Indonesia lebih banyak berbicara soal komoditas bawang merah. Selama ini Thailand mengekspor bawang merah ke Indonesia. “Indonesia juga ekspor bawang merah ke Thailand.”

Menurutnya, kedatangan Dubes Thailand ke Kementerian Pertanian itu disebabkan sudah mulai terganggu dengan kebijakan pengetatan impor hortikultura. “Dia meng-apply ini, karena terganggu, meskipun secara eksplisit tidak mengatakan hal itu”
Impor bawang merah asal Thailand ke Indonesia pada Januari-Juni 2012 sebanyak 29.200 ton, sedangka ekspor Indonesia ke Thailand hanya 55 ton. (faa)
 

AKTIVITAS PELABUHAN: Pengapalan Via Terminal Mobil Naik 46,8%

JAKARTA: Kegiatan pengapalan ekspor dan impor yang dibongkar muat melalui terminal khusus mobil di Pelabuhan Tanjung Priok selama Januari-Juni mencapai 179.956 unit atau naik 46,8% dibandingkan dengan pencapaian periode sama tahun lalu, 122.509 unit.

Kepala Unit Tanjung Priok Car Terminal Bimo Widhiatmoko mengatakan seluruh kargo yang dibongkar muat di terminal itu terdiri dari mobil niaga, truk, alat berat dan suku cadang (sparepart).

“Kargo ekspor-impor yang di bongkar muat selama enam bulan pertama 2012 itu diangkut dengan 147 kapal internasional,” ujarnya kepada Bisnis, pagi hari ini.

Dia menjelaskan hingga kini peningkatan bongkar muat  masih didominasi oleh pengapalan ekspor impor mobil niaga menyusul  tumbuhnya produksi industri otomotif nasional maupun global dalam beberapa tahun terakhir ini.

“Di dalam negeri sendiri industri otomotif juga mengalami pertumbuhan cukup baik seiring derasnya permintaan pasar ekspor ke luar negeri,”paparnya.

Menurutnya, bongkar muat selama semester I/2012 tersebut terdiri dari impor sebanyak 90.888 unit dengan rincian impor mobil niaga 71.521 unit, truk 3.782 unit, alat berat 5.422 unit dan sparepart 10.163 unit.

“Adapun volume  ekspornya sebanyak 89.068 unit dengan rincian ekspor mobil niaga 86.170 unit, truk 53 unit, alat berat 800 unit dan sparepart 2.045 unit,” jelasnya. (k1/yus)