INVESTASI ASING: China incar sektor manufaktur & pengolahan RI

JAKARTA: Pemerintah China akan memperluas kerjasama di bidang ekonomi dengan memperbanyak investasi di bidang manufaktur dan industri pengolahan, dan tidak hanya mengandalkan kerjasama perdagangan semata.

Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jianchao mengatakan Indonesia merupakan mitra ekonomi dan perdagangan penting bagi China di kawasan Asia dan peluang kerja sama berbagai bidang masih bisa ditingkatkan terutama investasi di sektor manufaktur.

"Kami lihat ada potensi kerja sama investasi karena banyak perusahaan China yang semakin mengetahui potensi di Indonesia," katanya seusai menemui Wapres Boediono, Kamis (26/7/2012).

Para pengusaha China, kata Jianchao, akan selalu makin meningkatkan upaya menanamkan modal di Indonesia, terutama di sektor manufaktur, pertambangan, semen, perikanan, dan juga pariwisata.

Pertemuan tersebut merupakan perkenalan Jianchao kepada Wapres Boediono karena baru menjabat sebagai duta besar selama 4 bulan.

Menurut dia, saat ini Indonesia dan China merupakan negara yang sama-sama mengalami lonjakan ekonomi. Pemerintah China berkomitmen terus memperkuat hubungan ekonomi yang selama ini telah berjalan.

Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menambahakan Jianchao juga menyampaikan kepada Wapres Boediono bahwa China berminat lebih banyak melakukan investasi di sektor industri.

Misalnya pembangunan pabrik semen di Papua sebab kerja sama seperti ini lebih memperkuat hubungan kedua negara dibandingkan kerja sama perdagangan.

China juga ingin memperbanyak investasi di idnsutri pengolahan sumber daya alam sejalan dengan rencan pemerintah yang akan membatasi ekspor bahan mentah.

"Kerjasama investasi pembangunan pabrik lebih stabil memperkuat hubungan kedua negara dibandingkan sektor perdagangan yang fluktuatif," kata Yopie. (ra)

IMPORTASI BERAS: Legislator kecam kebijakan Kementerian Perdagangan

JAKARTA: Komisi IV DPR mengecam kebijakan Kementerian Perdagangan yang memberlakukan importasi beras di tengah meningkatnya produksi beras petani lokal dan serapan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin mencatat impor beras hingga kini telah mencapai 2,5 juta ton. Dia khawatir pemerintah akan terus membuka keran impor untuk merealisasikan target pasokan hingga 3 juta ton.

Menurut Ma’mur, pengapalan beras impor tahun ini meningkat 38,8% ketimbang tahun lalu sebesar 1,8 juta ton. Tren impor yang melaju cepat, kata Ma’mur, menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap komoditas pangan lokal.

“Padahal, Kementerian pertanian sedang berjibaku untuk meningkatkan produksi. Kebijakan ini sangat menciderai upaya dalam mendukung swasembada beras berkelanjutan pada 2014 nanti,” ungkapnya kemarin (21/7).

Ma’mur menuturkan pemerintah seharusnya peka dalam mendukung penguatan serta proteksi yang maksimal terhadap produksi beras nasional yang diprediksi naik 4,3% tahun ini. Bahkan, survei Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan akan terjadi surplus sebesar 5 juta ton.

Di samping itu, hingga kini Bulog mampu menyerap beras nasional hingga 2,5 juta ton. Artinya, 50% surplus produksi petani telah dikuasai Bulog. Stok beras selama Ramadhan dan hari raya Lebaran juga telah diklaim aman dengan cadangan sebesar 468.000 ton.

“Kebijakan melakukan impor ketika produksi dan serapan tinggi sangat menunjukan adanya koordinasi yang lemah di antara pemerintah terutama pada Kementerian Koordinator perekonomian,” serunya.

Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras tahun ini dapat mencapai 41 juta ton atau setara 74,1 juta ton gabah kering giling. Proyeksi pencapaian itu naik sebesar 7,9% dari target produksi beras pada awal tahun yang semula diperkirakan hanya 38 juta ton atau setara 70,6 juta ton gabah kering giling.

“Untuk mendukung pencapaian itu, Kementan telah mengantongi dana subsidi pangan hingga Rp 41,9 triliun. Dengan begitu, peningkatan produksi harus didukung bukan terus diperlemah dengan kebijakan importasi,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengakui tahun ini rencana impor beras tetap akan dilanjutkan. Meskipun produksi beras tahun ini surplus 2—3 juta ton, Dia menilai importasi tetap diperlukan untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

“Impor itu jangan dikaitkan dengan swasembada, tetapi untuk lebih aman stok. Maka tidak salah kalau kita impor, lebih semata-mata supaya cadangan lebih aman, juga untuk mengurangi spekulasi harga,”

IMPOR KEDELAI: Pemerintah bebaskan bea masuk

JAKARTA: Setelah mendapat protes keras dari kalangan industri olahan kedelai, pemerintah akhirnya memberikan insentif pembebasan bea masuk kedelai yang berlaku sampai akhir 2012.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bea masuk komoditas kedelai yang sebelumnya ditetapkan 5% diubah menjadi 0%. Penerapan insentif ini hanya berlaku sementara hingga harga kedelai kembali normal, yakni sampai akhir tahun ini.

Dia berharap keputusan tersebut bisa mendorong pedagang kedelai maupun pangan olahan kedelai segera menurunkan harga.

“Kita meminta dengan pembebasan bea masuk sementara ini para pedagang segera menurunkan harga dan tidak mengambil keuntungan berlebih,” ujarnya usai menggelar Rapat Koordinasi Pangan di kantornya, Rabu(25/7/2012).

Selain itu, tuturnya, pemerintah juga akan memfasilitasi para perajin tahu dan tempe untuk melakukan importasi langsung guna meminimalisasi penaikan harga berlapis. Dalam prosesnya, perajin akan dibantu oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM).

Dia juga meminta Kementerian Perindustrian untuk terus membenahi sistem produksi dan distribusi yang akan berpengaruh pada kelangsungan kegiatan para perajin olahan kedelai.

Hatta mengungkapkan kebutuhan kedelai Indonesia mencapai 2,2 juta ton, sementara produksi yang sudah terserap di dalam negeri hanya sekitar 700.000 ton. “Paling tidak importasi yang dibutuhkan sebanyak 1 juta ton kedelai,” katanya.

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menambahkan pihaknya akan menggelar rapat pekan ini dengan tim tarif untuk memutuskan skema perubahan bea masuk kedelai. Selanjutanya, Kementerian Keuangan akan menerbitkan peraturan untuk melegalisasi kebijakan tersebut.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai Indonesia sulit mengurangi ketergantungan atas impor kedelai. Sementara itu di Brazil dan Argentina, negara penghasil kedelai, sedang terjadi anomali cuaca yang menyebabkan produksi terganggu.

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengkonsumsi kedelai di tengah melambungnya harga bahan baku tempe tersebut.

Persoalan Lahan
Menteri Pertanian Suswono memaparkan melambungnya harga kedelai internasional sebenarnya bisa ditangani dengan swasembada kedelai. Persoalannya, menurut dia, ialah memperoleh lahan untuk menanam.

Sampai saat ini, dia menyebutkan lahan yang telah digunakan untuk memproduksi kedelai hanya sekitar 600.000 hektar. Padahal, dengan produktifitas lahan yang hanya menghasilkan 1,5 ton per hektar, idealnya dibutuhkan sebanyak 1,5 juta hektar lahan produksi kedelai.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat terdapat sebanyak 7,2 juta hektar lahan terlantar, tetapi lahan yang tercatat ‘bersih’ hanya sekitar 13.000 hektar. Menurut Suswono, angka tersebut jauh dari kebutuhan lahan tambahan yang sebesar 500.000 hektar.

“Problem kita untuk kedelai adalah masalah lahan. Sejak awal saya sampaikan untuk bisa swasembada kita butuh minimal 500.000 hektar,”ungkapnya.

Selain itu, dia menambahkan minimnya keuntungan yang dihasilkan kedelai, membuat para petani seringkali berganti tanam komoditas sejenis yang dinilai lebih menguntungkan seperti jagung.(msb)

PELUANG USAHA: Ekspor furnitur ke AS masih kencang

DENPASAR: Pemasaran hasil aneka barang kerajinan berbahan baku kayu laris ke pasar ekspor, terutama perabotan rumah tangga berupa kursi dan meja tamu berukuran besar dengan tujuan ke Italia dan Amerika Serikat.

Kursi bersama meja tamu berukuran besar dari kayu yang dibuat dan dicat yang dengan warna yang seolah-olah barang antik laris ke pasar ekspor, kata Perajin merangkap eksportir Made Renge asal Kabupaten Gianyar, Kamis (26/07).

Pasaran hasil kerajinan boleh agak sepi, tetapi pintu yang dibuat dari kayu dan dinding berukir khas Bali, masih menjadi salah satu daya tarik konsumen mancanegara sehingga perolehan devisanya juga bertambah banyak.

Dalam kondisi pasar ekspor yang lesu, pesanan terhadap ukiran kayu yang dibuat jenis antik masih saja ada datang dari luar negeri, walau tidak sebanyak tempo hari, sehingga perajin tetap berproduksi di daerah pedesaan.

Pintu rumah dan dinding setelah diukir dan dicat sehingga kelihatannya seolah-olah antik menjadi barang seni bernilai jual tinggi dan barang seni jenis ini hasil karya seniman Bali masih laku ke luar negeri.

Made Renge yang memiliki tenaga ukir puluhan orang itu menyebutkan barang seni yang semakin berkembang ini ternyata banyak diminati dan dikoleksi pecinta seni mancanegara mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat.

Perajin ukir yang tersebar di Pulau Dewata kreatif mengembangkan disain baru yang sesuai dengan selera dan kondisi keuangan konsumen mancanegara, maupun calon pembeli yang datang dari Nusantara.

Pintu ukiran berbahan baku kayu jati semakin laris ke luar negeri merupakan salah satu penyebab perolehan devisa dari aneka kerajinan jenis ini dari Bali, disamping masyarakat lokal yang berduit juga ikut memborongnya.

Penduduk lokal juga semakin ramai membeli ukiran kayu untuk hiasan rumah-rumah kunonya, disamping banyak muncul bangunan pondok wisata yang juga memanfaatkan ukiran kayu sebagai daya tarik agar wisatawan bermalam di sana.

Kepala Seksi Ekspor Disperindag Bali, Putu Bagiada SE membenarkan, bahwa perolehan devisa hasil kerajinan kayu meningkat keras dari bernilai 23,9 juta dolar Januari-Mei 2011 menjadi 37,3 juta dolar periode sama 2012. (Antara/Bsi)

DISTRIBUSI KARGO: Forwarder diminta siasati jelang Lebaran

JAKARTA: Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (Alfi) mengimbau perusahaan forwarder dan jasa pengurusan transportasi yang mewakili pemilik barang di pelabuhan Tanjung Priok dapat merencanakan matang jadwal pengangkutan/pengeluaran barang menghadapi libur Lebaran tahun ini.

Ketua ALFI DKI Jakarta Sofian Pane mengatakan,hal itu untuk menghindari terjadinya stagnasi pelabuhan menyusul adanya pembatasan operasional angkutan barang  untuk menyukseskan angkutan Lebaran.

"Kalau armada tidak operasional, bakal mendongkrak kegiatan penimbunan barang di dalam pelabuhan,"ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/7/2012).

Dia mengatakan penumpukan barang di dalam pelabuhan tidak boleh melebihi kapasitas tampung lapangan yang tersedia, untuk menghindari terjadinya kongesti.

"Jika kargo sudah over kapasitas di dalam pelabuhan, maka akan menyulitkan manuver alat bongkar muat dan trucking, sehingga berpotensi stagnasi," tuturnya.

Pemerintah telah mengatur pembatasan operasional angkutan barang dalam rangka mendukung kelancaran masa angkutan penumpang lebaran tahun ini dimulai sejak 15 Agustus 2012 pukul 00.00 Wib (H-4) s/d 19 Agustus 2012 (H1) pukul 24.00 Wib.

Pembatasan operasional berlaku untuk kendaraan angkutan barang di provinsi Lampung, Jawa, dan Bali tersebut dituangkan dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat  Suroyo Alimoeso No: SK.2381/AJ.201.DRJD/2012 tentang pengaturan lalu lintas, pengoperasian angkutan barang, dan pengoperasian jembatan timbang pada masa angkutan Lebaran 2012.

Dalam peraturan itu disebutkan, kendaraan yang dilarang beroperasi masa itu  meliputi; kendaraan pengangkut bahan bangunan, truk tempelan, truk gandengan maupun kendaraan pengangkut peti kemas (kontainer) dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

Sedangkan untuk kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM), ternak, kebutuhan pokok, pupuk, susu murni dan barang antaran pos-tidak diberlakukan pembatasan operasional sebagaimana perdirjen tersebut.

Sofian mengatakan, kegiatan industri/pabrik tetap beroperasi pada masa pembatasan waktu distribusi yang ditetapkan pemerintah itu, dan arus kunjungan kapal pengangkut kargo internasional maupun domestik juga tetap berlangsung seperti biasanya.

Menyiasati kondisi ini, kata dia, operator terminal petikemas di pelabuhan mesti mengosongkan lapangan penumpukannya sedini mungkin dengan melakukan pindah lokasi penumpukan ke tempat penimbunan sementara (TPS) di luar pelabuhan. (ra)

Produk impor banyak langgar ketentuan barang beredar

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, produk impor mendominasi 421 kasus pelanggaran ketentuan barang beredar yang terjadi di seluruh Indonesia. Kebanyakan produk impor itu diduga berasal dari China.
"Dari 421 kasus ternyata 67,7 persen adalah barang impor," sebut Bayu dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (26/7/2012).

Bayu menjelaskan, Pemerintah telah mengintesifkan pengawasan barang beredar sejak Januari 2012.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun menemukan sebanyak 421 kasus pelanggaran ketentuan barang beredar.

Ia mengingatkan, kasus tersebut intinya adalah pada perusahaan atau produk. Tetapi, jumlah barangnya sendiri bisa ribuan buah.

Misalnya, jelas Bayu, kementerian menemukan sebuah merek atau perusahaan ban yang melanggar ketentuan di Manado. Tapi jumlah bannya mencapai 5.500 unit.

Dari 421 kasus, ia menjelaskan, sebanyak 32,54 persen adalah produk elektronika dan alat listrik, 23,04 persen adalah alat rumah tangga, 10,9 persen adalah sparepart kendaraan, dan 8 persen adalah tekstil dan produk tekstil. Sebagian besar produk yang melanggar yakni 67,7 persen adalah barang impor.

Bayu mengatakan, sementara diduga barang impor tersebut berasal dari China. Sekarang ini masih ditelusuri kebenarannya.

"Sementara kita duga karena memang kadang-kadang namanya juga kadang-kadang barang dipalsukan dia bisa mengaku dari negara mana. Jadi kita akan melakukan pendalaman. Yang patut diduga yang cukup banyak adalah yang datang dari RRT," tuturnya.

Dan, bentuk pelanggarannya, terang Bayu, dari 421 kasus ada 42 persen terkait label.

Maksudnya, label tidak berbahasa Indonesia atau tidak menjelaskan dengan baik isi barang. Sebanyak 36,8 persen adalah pelanggaran SNI wajib.

"Dan 20,7 persen itu melanggar ketentuan buku manual dan kartu garansi," tambah dia.

Dan dari temuan 421 kasus, sebanyak 9,8 persen telah diserahkan atau dalam proses penyerahan ke Kejaksaan Agung.

Artinya, ia menjelaskan, terdapat pelanggaran pidana sesuai Undang-undang terkait perlindungan konsumen.

Sebanyak 42,8 persen dari kasus telah ditindaklanjuti dengan teguran. Ini dilakukan bila tidak ada unsur kesengajaan.

"(Sebanyak) 50 persen sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan. Ini akan dilaporkan pada tahap berikutnya apakah itu akan menjadi proses pidana atau cukup hanya teguran," pungkas Bayu.

kompas.com