IPC Pacu Kualitas SDM Bidang Logistik

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Port Corporation (IPC)–dahulu PT  Pelindo II–menyelenggarakan program In-House Executive Master of Business Administration (EMBA) tahap ke-2 dengan kepesertaan 15 orang karyawan BUMN tersebut.
Program kerjasama IPC dengan Kuhne Logistics University (KLU) Jerman itu dibuka langsung oleh Meneg BUMN Dahlan Iskan, di kantor Pelindo II  hari ini, Kamis (24/10/2013).
RJ.Lino , Dirut IPC, mengatakan mengulang keberhasilan angkatan sebelumnya, program ini dimaksudkan mengembangkan personil IPC agar bisa berdaya saing dengan pelaku logistik global.
"Program EMBA ini dilaksanakan selama 15 bulan," ujarnya.
Dia mengatakan KLU merupakan universitas swasta dan independen yang menyediakan pembelajaran dibidang logistik,manajemen dan ekonomi.
Selain program EMBA, kata dia, IPC juga memiliki beberapa program pengembangan eksekutif karyawan untuk program master lainnya.
Hingga 2013, telah dilaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM dalam berbagai bidang baik operasional maupun non operasional di dalam maupun luar negeridengan total kepesertaan mencapai 3.058 orang.
"Sejak 2009-2013 perusahaan telah mengirimkan 125 karyawan untuk program master ke luar negeri,"ujarnya.

Meneg BUMN Serahkan Hitungan Konsesi Pelabuhan Ke Pelindo

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Negara BUMN Dahlan Iskan menyerahkan kewenangan masalah dan perhitungan konsesi pelabuhan yang sudah dilaksanakan/penguasaannya oleh  Pelindo I s/d IV kepada internal BUMN jasa kepelabuhanan itu.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan tidak akan turut campur soal penghitungan konsesi terhadap fasilitas pelabuhan yang sudah ada, maupun yang baru di bangun oleh Pelindo.
"Yang tahu hitungannya, kan Pelindo,jadi saya serahkan soal konsesi itu ke BUMN Pelindo," ujarnya menjawab Bisnis seusai membuka program In-house Executive MBA Batch II Bidang Manajemen Logistik dan Leadership antara IPC dan Kuhne Logistics University (KLU), hari ini, Kamis (24/10/2013).
Dia mengatakan hal itu menanggapi telah dibentuknya Tim Konsesi Pelabuhan yang dikelola BUMN oleh pemerintah gagasan empat kantor otoritas pelabuhan, yakni OP Tanjung Priok, Makassar, Belawan, dan Tanjung Perak Surabaya.
Tim tersebut juga melibatkan unsur Pelindo dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.
 Dirut IPC RJ.Lino mengatakan, mendukung  pembentukan tim konsesi pelabuhan sebagaimana semangat UU No:17/2008 tentang Pelayaran.
Akan tetapi, kata Lino, hendaknya Tim Konsesi yang dibentuk oleh pemerintah terkait pelabuhan itu hanya terhadap fasilitas pelabuhan yang belum dikelola atau belum eksisting.  "Sedangkan yang sudah ada saat ini atau sudah dilaksanakan oleh Pelindo tidak perlu dikonsesikan,"ujarnya.

Layanan 30 Kapal Ro-Ro Domestik Akan Direlokasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pelayanan 30  kapal roll on- roll off (ro-ro) yang mengangkut kendaraan dan kargo antarpulau melalui dermaga konvensional Pelabuhan Tanjung Priok akan direlokasi ke terminal khusus mobil , yang di kelola Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Pasalnya mulai awal 2014, PT Pelabuhan Indonesia II /IPC  memfokuskan Pelabuhan Tanjung Priok  hanya untuk melayani kegiatan sandar kapal dan bongkar muat peti kemas serta kargo umum jenis curah dan breakbulk (nonkontainer) rute ekspor impor maupun antarpulau untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas tampung pelabuhan.
General Manager Pelindo II Tanjung Priok, Ari Henryanto mengatakan fokus pelayanan  peti kemas dan breakbulk tersebut akan dimulai pada 2014 sehingga terhadap kegiatan kapal dan kargo lainnya akan dialihkan  ke fasilitas dermaga lain yang sudah tersedia.
“Untuk layanan kapal jenis ro-ro domestik akan dialihkan semuanya ke fasilitas dermaga khusus mobil yang di saat ini dikelola Indonesia Kendaraan Terminal (IKT). Kami juga sedang merancang untuk merelokasi kegiatan layanan kapal penumpang ke lokasi lain,” ujarnya kepada Bisnis, pagi hari ini, Rabu (23/10/2013).
Dia mengatakan kegiatan kapal roll on-roll off (ro-ro) pengangkut kendaraan dan kargo domestik  yang selama ini dilayani di dermaga konvensional pelabuhan Priok cukup banyak yakni mencapai  30 kapal dengan total kunjungan rata-rata 73 ship call/bulan.
Produktivitas bongkar muat kendaraan yang diangkut kapal ro-ro domestik di dermaga konvensional pelabuhan Tanjung Priok tersebut bisa mencapai  13.353 unit perbulan atau setara 160.236 unit/tahun.
“Kami sudah bicara dengan manajamen IKT untuk mengalihkan kegiatan kapal ro-ro domestik itu ke fasilitas IKT,” paparnya.
Ari mengatakan meskipun perolehan pendapatan cabang pelabuhan Priok berpotensi tergerus dengan pengalihan kegiatan kapal ro-ro ke IKT tersebut, namun hal itu hanya bersifat sementara karena di sisi lain kondisi kapasitas dermaga sandar kapal dan lapangan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok akan bertambah.
“Tidak masalah (soal pendapatan) yang tergerus itu, lagipula IKT itu kan juga anak perusahaan IPC,” tuturnya.
Dia juga mengatakan,pembenahan terhadap kapasitas tampung pelayanan kapal dan peti kemas antarpulau di Pelabuhan Tanjung Priok terus dilakukan dengan sasaran agar produktivitas bongkar muat peti kemas domestik  bisa menyamai  produktivitas peti kemas internasional.
“Selain peti kemas internasional, potensi arus peti kemas domestik di Priok setiap tahunnya juga cukup besar,” ujarnya.

APBMI Gelar Munaslub, Kemenhub Nyatakan Sikap Netral

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan sikap netral merespon kemelut ditubuh organisasi asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) yang berujung pada penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa asosiasi tersebut.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby R.Mamahit mengatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian organisasi APBMI itu kepada perusahaan bongkar muat yang menjadi anggotanya.
“Secara profesional, APBMI semestinya bisa menyelesaikan masalah internalnya itu. Soal Munaslub yang akan dilaksanakan asosiasi tersebut, pemerintah akan bersikap netral,” ujarnya dikonfirmasi Bisnis, pagi hari ini, Selasa (22/10/2013).
Bobby berharap, organisasi APBMI dapat lebih solid serta berkontribusi pada peningkatan produktivitas  dan efisiensi layanan jasa kepelabuhanan di tanah air mengingat cukup banyak PBM (perusahaan bongkar muat) yang bernaung dibawah asosiasi tersebut.
APBMI akan menggelar Munaslub pada 26-27 Oktober 2013 di Semarang Jawa Tengah untuk menyelamatkan roda organisasi. Munaslub tersebut akan meminta pertanggungjawaban kinerja kepengurusan DPP APBMI yang saat ini dinilai tidak aspiratif dan banyak melanggar ketentuan roda organisasi sesuai AD/ART APBMI.
Romulu Simangunsong, Ketua Panitia Pelaksana  Munaslub APBMI 2013 yang juga sebagai Ketua DPW APBMI Jawa Tengah mengklaim  dukungan Munaslub dari DPW dan DPC di seluruhh daerah Indonesia saat ini terus bertambah.
“Sebelumnya, Munaslub APBMI di usung oleh 8 pengurus DPW dan 2 pengurus DPC APBMI. Saat ini sudah lebih dari 10 DPW dan 17 DPC menyatakan siap hadir untuk mengikuti Munaslub tersebut,” ujarnya.