Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan tiga isu besar yang selama ini INSA gembor-gemborkan yakni persoalan fiskal, biaya pelabuhan yang meningkat dan persoalan tumpang tindih penegakan hukum di laut juga harus didukung. Namun ketiga isu itu juga harus dibarengi dengan terobosan usaha yang dilakukan pelaku usaha pelayaran nasional.
Paling tidak, Siswanto menuturkan ada dua peluang usaha yang belum dimaksimalkan para pengusaha. Pertama adalah optimalisasi pengangkutan barang dan penumpang. Menurutnya, peluang pengangkutan di Indonesia baru 30% yang tergarap, sedangkan 70% sisanya belum tersentuh.
Terutama pada rute-rute di bagian timur Indonesia yang selama ini masih minim pemain. Dia menilai, di rute-rute perintis itu masih banyak diambil oleh usaha-usaha pemerintah. Sementara para pengusaha masih enggan untuk mengambil jalur tersebut.
Padahal, Siswanto mengatakan meski tidak sebesar rute lainnya, tapi pendapatan yang didapat dari rute-rute tersebut juga cukup lumayan untuk menambah isi kantong para pengusaha.
"Mereka harus juga berani pelopori. Dari pada mengeluh kenapa tidak memperlihatkan kinerja," ujarnya, Selasa (18/2/2014).
Kedua, para pelaku usaha di sektor pelayaran juga semestinya bisa mengembangkan usaha mereka pada pengelolaan pelabuhan. Menurutnya, pengelolaan pelabuhan sudah cukup terbuka semenjak disahkannya Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran.
Namun sayang, hingga kini sedikit sekali pelaku usaha pelayaran yang mau mengembangkan usahanya pada sektor pengelolaan pelabuhan. "Misalnya terminal dan pelabuhan, kan baru Samudera Indonesia. Kan ada MP3I itu, ada nggak INSA untuk masuk mengelola," ujarnya.
Dia mengatakan, usaha di sektor pelayaran memang membutuhkan investasi besar sedangkan pendapatan dan keuntungan baru akan dirasakan dalam jangka waktu cukup lama. Namun dia melanjutkan, perusahan pelayaran nasional perlu mengembangkan usaha agar dapat bersaing pada AEC tahun depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar