Rabu, 26 Februari 2014

Wacana Operasional Kapal Roro di Pantura Harus Serius

Bisnis.com, JAKARTA--Wacana penggunaan kapal roll on roll off atau roro untuk pelayaran pantai utara Pulau Jawa perlu diseriusi sebagai alternatif transportasi logistik pascabanjir tahunan.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijopranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan ide tersebut sudah diwacanakan sejak 10 tahun silam tapi hingga kini tidak kunjung diseriusi.

Dalam wacana tersebut, nantinya truk-truk logistik akan dimasukkan ke dalam kapal roro.

"Dulu itu idenya hanya untuk mengurangi beban jalan raya tapi sekarang menjadi lebih penting lagi karena kita lihat banjir di Pantura kemarin melumpukan jalur distribusi dan transportasi," ujarnya, Rabu (26/2/2014).

Menurut Djoko, ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan logistik dan pengemudi truk seperti waktu tempuh yang lebih singkat, hanya sekitar 30 jam dari Jakarta ke Surabaya, serta bebas pungutan liar yang selama ini menjadi momok bagi penguasaha angkutan.

Ia melanjutkan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi bahan bakar sehingga pengusaha penyeberangan tertarik untuk melayani rute tersebut.

Menurut dia selama ini wacana tersebut tidak kunjung dilaksanakan karena pengusaa penyeberangan tidak melihat adanya insentif tersebut.

Selain wacana penggunaan kapal roro, alternatif sarana transportasi dan logistik lainnya bisa menggunakan fasilitas kereta api.

Akan tetapi menurut Djoko penggunaan kereta api juga tidak bisa dimasimalkan menjadi lebih dari 30 gerbong lantaran kapsitas stasiun yang terbatas sehingga perlu direnovasi terlebih dahulu.

Chairman Supply Chain Indonesia sepakat bawa harus da insentif untuk mendorong industri perkapalan dalam meningkatkan jumlah kapal nasional untuk mendukung moda alternatif di Pantura.

"Pemberian insentif bagi pelayaran nasional operator kapal pelayaran jarak dekat dan bagi penyedia jasa transportasi yang menggunakannya," katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi untuk merealisasikan pelayaran jarak dekat.

Hal ini pun dalam kerangka kerja pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

"Berdasarkan rapat dengan Kementerian Perekonomian,  Bappenas dan Badan Kebijakan Fiskal, short sea shipping akan dilaksanakan utk mengurangi beban pantura dan sisi timur Sumatera," terangnya.

Keberadaan pelayaran jarak dekat tersebut akan menyambungkan jalur laut bagi pengangkutan  barang dan orang sepanjang Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra.

"Dari  Jakarta ke Semarang lanjut ke Surabaya, sedangkan yang dari Jakarta ke Sumatra sedang dilakukan pencarian lokasi yang tepat," terangnya.

Dia memperkirakan lokasi pelabuhan sandar bagi kapal pelayaran jarak dekat, antara lain berada di Panjang, Palembang, Jambi, dan Riau.

Selain itu, Kemenhub juga diamanatkan untuk melakukan perbaikan maupun peremajaan pelabuhan yang telah ada di sepanjang Utara Jawa.

Untuk saat ini, terang Bobby, Kemenhub masih berkutat pada pengerjaan di beberapa pelabuhan. "Sementara hanya Semarang dan Surabaya dulu".

Lanjutkan Penataan Priok, Pelindo II Gelontorkan Rp1 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelindo II/IPC menggelontorkan investasi hingga Rp1 triliun untuk melanjutkan program pengembangan fasilitas dermaga dan penataan lahan penumpukan barang umum serta peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada 2014.

General Manager Pelindo II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Ari Henryanto mengatakan dana investasi yang disiapkan dari anggaran perseroan itu diselaraskan dengan program kerja Pelabuhan Tanjung Priok yang telah dituangkan dalam rapat kerja (Raker) Pelindo II/IPC pekan lalu.

Dia mengatakan, pada tahun ini, Pelabuhan Priok juga akan mengoperasikan ruang pengawas atau control tower untuk pelayanan peti kemas internasional, termasuk menyiapkan sistem online berbasis tehnologi dan informasi terhadap pelayanan kontener domestik.

"Tahun ini juga kami fokuskan untuk merealisasikan sitem klusterisasi dermaga untuk memisahkan pelayanan kapal berdasarkan jenis kargonya," ujarnya kepada Bisnis, hari ini, Selasa (25/2/2014).

Dia mengatakan, Terminal 2 Pelabuhan Priok akan difokuskan melayani kapal dan kargo breakbulk, sedangkan Terminal 3 untuk kegiatan kapal peti kemas.

Ari mengatakan, investasi 2014 tersebut juga termasuk untuk penataan gate sisi darat sebagai akses keluar masuk ke terminal atau lini 1 pelabuhan.

"Juga akan dilanjutkan penataan kawasan pergudangan di lini 2 sebagai perpanjangan atau buffer terminal lini 1.Kami targetkan semua tahun ini harus beres," ujarnya.

Senin, 24 Februari 2014

PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/1/2014

PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT UNTUK MELAKUKAN PENJUALN HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN
Ditetapkan: 
Selasa, 21 Januari 2014

Download

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.011/2014

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014
Ditetapkan: 
Jum'at, 17 Januari 2014

Download91.13 KB

Download

TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 01/BC/2014

TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Ditetapkan: 
Selasa, 7 Januari 2014

download

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.011/2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.11/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
Ditetapkan: 
Sabtu, 11 Januari 2014

download77.6 KB

download.lamp

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
Ditetapkan: 
Sabtu, 11 Januari 2014

download

TENTANG VERIFIKASI ATAS PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2013 TENTANG VERIFIKASI ATAS PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA
Ditetapkan: 
Jum'at, 3 Januari 2014

download

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2014

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN
Ditetapkan: 
Rabu, 15 Januari 2014

download

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/BIM/PER/1/2014

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB
Ditetapkan: 
Jum'at, 17 Januari 2014

Download

Akses Menuju Pelabuhan Priok Macet Parah, Kerugian Rp11 Miliar/Hari

Bisnis.com, JAKARTA - Kerugian yang diderita pelaku usaha akibat kemacetan akses jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok mencapai Rp11 miliar setiap hari.
Salah satu cara untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi kemacetan itu dengan menyelesaikan pembangunan akses tol langsung ke pelabuhan Tanjung Priok atau yang dikenal dengan proyek Jampea section E2.
Selain kerugian rupiah, kemacetan di jalur distribusi tersebut sudah mengganggu ketersedian pasok bahan baku industri di Jawa Barat dan sekitarnya akibat keterlambatan pengiriman.
Ketua Dewan Pimpinan Unit Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda Provinsi DKI Jakarta Gemilang Tarigan mengatakan kemacetan di akses jalan keluar-masuk Pelabuhan Tanjung Priok semakin parah.
Apalagi, saat musim hujan yang menyebabkan banjir di beberapa ruas jalan. Ini berdampak pada terganggunya jadwal pengiriman barang, serta kerugian perusahaan jasa transportasi.
“Kemacetan ini diperparah dengan banyaknya lubang pasca-banjir di kawasan Jakarta Utara yang merupakan akses keluar-masuk Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk itu tol Priok harus segera diselesaikan, karena akan berdampak pada tingginya ongkos angkut,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini, Senin (24/2/2014). (k1)

SNI Wajib Diterapkan, Mainan Ilegal Diprediksi Kian Marak

Bisnis.com, JAKARTA – Peredaran produk impor ilegal mainan anak diperkirakan akan semakin marak di pasar tradisional dan pasar online, pasca penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib mainan pada 30 April mendatang, jika tidak ada peningkatan pengawasan secara ketat.
Vice Chairman for Marketing Asosiasi Pengusaha Mainan Anak Indonesia (APMI) Sudarman Widjaja memperkirakan perputaran uang dari penjualan mainan impor illegal saat ini sudah mencapai sekitar US$600 juta atau 5 kali lipat dibandingkan dengan impor resmi mainan anak sebesar US$120 juta.
Penjualan tersebut, sambungnya, justru terjadi di pasar tradisional dan situs jual beli online, yang sayangnya lepas dari pantauan pemerintah. Pasar-pasar ini pula yang nantinya akan menjadi sasaran empuk para importir ilegal untuk memasarkan produk mainan tidak ber-SNI yang sebagian besar berasal dari China.
“Saat importir resmi sibuk mengurus SNI untuk memasukan produknya ke pasar-pasar ritel modern di Indonesia, pasar tradisional dan situs beli online akan dipenuhi mainan impor illegal. Apalagi, saat ini belum ada solusi dan penjelasan pemerintah mengingat ini tahun politik,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (24/2/2014).
Dia mengakui, maraknya peredaraan produk mainan impor di Indonesia terjadi karena tingginya permintaan dari masyarakat yang menginginkan berbagai varian mainan dengan harga yang lebih terjangkau. “Produk-produk China ini bentuknya bervariasi, harganya pun terjangkau sehingga sangat disukai masyarakat,”
Sudarman menyebutkan, produk illegal tersebut biasanya masuk melalui pelabuhan kecil dan pelabuhan tikus yang jarang diawasi oleh pemerintah dan Bea Cukai seperti Pangkal Pinang, Batam, Bintan, Tanjung Balai, serta pelabuhan kecil di Surabaya.
Selain itu, banyak juga importir nakal yang sudah berpengalaman, memasukan produk mainan illegal tidak melalui HS 9503 sebagai kode impor resmi mainan dari BPS tetapi menggunakan kode lainnya, atau memasukan produknya melalui trans shipment di tengah laut sehingga tidak terditeksi oleh bea Cukai.
“Jalur impor illegal ini agak susah dan sulit terdeteksi sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Apalagi produk dari China, mereka tidak butuh SNI karena sudah tahu pangsa pasarnya di tradisional,” tuturnya.
Apalagi, pemerintah akan memperketat pemberian label SNI untuk produk impor resmi dengan melakukan pengujian dan pengawasan langsung ke produsen dari negara asal, tidak bisa hanya pengujian produknya saja, kecuali untuk negara yang sudah memiliki mutual recognition agreement (MRA) dengan Indonesia.
“Hal ini justru dikhawatirkan akan semakin meningkatkan peredaran produk illegal dan terjadi kongkalikong di dalamnya.”