Pengangkatan Dirut Pelindo Diprotes, Ini Tanggapan Dahlan Iskan

Bisnis.com, JAKARTA - Pada awal pekan ini, Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II menolak pengangkatan kembali R.J. Lino sebagai direktur utama, karena dinilai tidak menjalankan tugas sesuai tata kelola perusahaan dan diduga terlibat dalam sejumlah kebijakan yang merugikan perusahaan.
Menanggapi itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan R.J. Lino memang dinilai keras, tetapi perusahaan pengelola pelabuhan pelat merah itu memang membutuhkan orang dengan karakter seperti itu.
“Pak Lino orangnya memang keras. Akan tetapi, di beberapa tempat perlu orang yang tegas. Kalau memimpin pelabuhan, orangnya nggak tegas, ya sulitlah. Ini untuk kemajuan negara, nggak untuk gagah-gagahan,” tuturnya, Kamis (20/3/2014).
Dahlan mengatakan penolakan di suatu korporasi dinilai memang hal yang biasa. Jika serikat pekerja menolak, pasti di pihak lain ada juga yang menerima.
“Nanti serikat perikat yang lain minta, terus yang lain juga minta. Terus gimana pengangkatannya?” tegasnya.
Kementerian BUMN mengangkat kembali R.J. Lino sebagai Direktur Utama Pelindo II, bersama tiga anggota direksi lainnya.
Hal itu dituangkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-48/MBU/2014 pada 11 Maret 2014, selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo II tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo II.
Dalam SK Meneg BUMN No. 48 tersebut yang diperoleh Bisnis pada Kamis (20/3), R.J. Lino menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo II dan didampingi tiga orang anggota direksi yakni, Ferialdy Noerlan, Saptono R. Irianto dan Dede R. Martin.
R.J. Lino, sebelumnya juga diangkat sebagai Dirut Pelindo II melalui Surat Keputusan Meneg BUMN; Kep-108/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009 dan berakhir masa jabatannya pada 11 Mei 2014.
Dalam SK Menteri BUMN No:SK-48 itu juga dipertegas bahwa Cipto Pramono (anggota direksi sebelumnya) yang mengundurkan diri telah di berhentikan melalui SK Meneg BUMN No:43/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013.
Keputusan Meneg BUMN tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi Pelindo II itu juga ditembuskan kepada presiden dan Wakil Presiden, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menko Perekonomian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perhubungan dan sejumlah instansi lainnya.

Pengusaha Bisnis Jasa Truk Ubah Konsep

Bisnis.com, JAKARTA - Kepadatan jalan raya mengakibatkan profit para pengusaha jasa pengiriman bisnis truk menyiapkan konsep bisnis ke depan, berupa pemanfaatan pengoperasian kereta barang.

Head Office Eureka Logistics Paul S Hutauruk mengatakan saat ini pelaku jasa pengiriman melalui truk (trucking) menghadapi kendala inefisiensi biaya. Dengan angka kepadatan jalan raya tiap tahun tingkat ritase armada pun kian berkurang.

Hingga saat ini, ritase armada truk dengan jarak tempuh Jakarta-Surabaya, umumnya hanya empat hingga tujuh ritase.

Karena itu, pelaku jasa pengiriman inipun bersiap memaksimalkan peranan kereta api, terlebih dengan kehadiran jalur ganda rel di Utara Jawa serta pembangunan lintas selatan.

"Kami memanfaatkan kereta api untuk maskimalkan bisnis, kereta jadi moda dan penambahan fasilitas kita," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/3).

Pelaku jasa pengiriman kewalahan menanggapi permintaan para pelanggan. Mereka, kata Paulus, memiliki frekuensi pengiriman padat dan volume yang besar.

Sebagaimana perusahaannya, kerap kali tak bisa mengimbangi permintaan pengiriman barang berbobot 60 ton, dengan target waktu sehari sampai Surabaya. "Karenanya kami minta bantuan dari kereta."

Tidak hanya itu, dengan ritase yang terpangkas saban tahun, pelaku usaha menanggung beban operasional yang meningkat. Untuk biaya bahan bakar solar, pengusaha harus mengeluarkan uang separuh dari tarif jasa.

"Bahan bakar hampir 50% dari tarif kami. Makanya kami pun sudah menyiapkan pola bisnis ke depan dengan memanfaatkan moda lain, kereta api dan kapal," ungkapnya.

Para pelaku jasa inipun mengintip peluang di bidang pengangkutan melalui truk khusus dari terminal kereta maupun pelabuhan hingga ke gudang konsumen. Dengan variasi armada, mulai dari truk trailer hingga box, pelaku jasa berharap dapat memangkas biaya operasional tanpa mengenakan tarif tinggi ke konsumen.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Operasional Lookman Djaja Kyatmaja Lookman. Menurutnya, operasi truk ke depan sudah tidak memungkinkan, profit tidak bisa bertambah sedangkan biaya operasional selalu bertambah.

"Lima tahun armada truk hanya punya ritase tiga, karena itu  harga atau tarif pasti naik," ujarnya.

Dengan kenyataan demikian, secara strategis selain akan memukul jasa pengiriman melalui truk, tarif mahal itupun berakibat pada daya saing industri nasional. Sewaktu pengiriman Jakarta-Surabaya lebih mahal daripada pengangkutan langsung  dari Vietnam, banyak produsen melarikan pusatnya ke negara-negara Asean lainnya.

Terlebih lagi, lanjut Kyatmaja, kondisi seperti itu akan jadi kenyataan manakala pemberlakuan AEC 2015. "Pengiriman dari negara Asean lain bisa menggunakan satu kapal besar, biayanya lebih murah sampai di Surabaya," tukasnya.

Utilisasi kereta rendah. Kerta lewat kosong lama. Inilah bersama kita pindahkan. Tambah dari 200-300, profit tdk naik, beban menanggung masyarakat. Ketika efeknya td kompetitif industri di luar, mereka kan bisa masukin. Nanti dari malaysia dan vietnam.

KENDALA

Walau demikian, banyak pengusaha jasa pengiriman truk, melihat kereta api masih belum menunjukkan penurunan biaya. Tidak lebih kompetitif dibanding pengiriman truk.

Paulus menyebutkan banyaknya pelanggan mereka yang ditawari paket pengiriman melalui kereta, namun menolak. "Padahal biaya trailer dari priok cimanggis Rp1,5 juta, kalau dengan box Rp900 ribu, kuli bongkar 150 ribu. Mereka tak mau ambil risiko leadtime yang lama, sehingga biaya pun jadi lebih mahal."

Oleh karena itu, pelaku jasa pengiriman inipun mengharapkan adanya pembangunan pusat-pusat distribusi, dan pembenahan akses stasiun barang. Dengan sistem terintegrasi, pengumpulan barang konsumen serta volume pun bisa melonjak.

"Biaya pengiriman dari stasiun ke stasiun itu Rp3 juta, tetapi bagaimana dengan pra dan purna pengiriman kereta ini. Kalau biayanya bisa Rp500 ribu, pengusaha trucking pasti akan beralih," ujar Kyatmaja.

INSA Berharap Presiden Terpilih Berpihak Pada Industri Pelayaran

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian National Shipowners Association (INSA) berharap pemimpin Indonesia masa depan memiliki keberpihakan terhadap industri pelayaran nasional.

Lolok Sudjatmiko, Wakil Ketua Umum III INSA, mengharapkan pemimpin dari produk pemilu mendatang dapat memberikan perhatian lebih kepada pelayaran nasional mengingat industri tersebut bersangkut paut dalam hal distribusi logistik.

"Febuari terjadi banjir. Keperluan logsitik tidak masuk. Dan banyak hewan ternak, seperti sapi mati," ujarnya disela-sela acara gelar dialog 'Prospek Ekonomi Maritim di Mata Pemimpin Nasional Mendatang', Kamis (20/3/2014).

Di sisi lain, Lolok mengutarakan transportasi darat mendapat subsidi, baik subsidi spare part kendaraan ataupun minyak, tapi tidak demikian dengan industri pelayaran.

Kendati demikian, katanya, sejak 2012 lalu INSA menegaskan tidak menginginkan subsidi langsung, hanya saja pihaknya membutuhkan insentif lain seperti pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pengahasilan (PPh).

"Insentif perlu, tapi tidak secara lansgung, tapi seperti insentif PPN dan PPh," ujarnya.

R.J. Lino Diangkat Lagi Sebagai Dirut Pelindo II

Bisnis.com, JAKARTA -  Kementerian Negara BUMN mengangkat kembali R.J. Lino sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, bersama tiga anggota direksi lainnya.
Hal itu dituangkan melalui  Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-48/MBU/2014 pada 11 Maret 2014, Selaku Rapat Umum Pemegang Saham  PT Pelindo II tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi  Pelindo II.
Dalam SK Meneg BUMN No. 48  tersebut yang di peroleh Bisnis pada hari ini (20/3/2014), R.J. Lino menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo II dan didampingi tiga orang anggota direksi yakni, Ferialdy Noerlan, Saptono R. Irianto dan Dede R. Martin.

R.J. Lino, sebelumnya juga diangkat sebagai Dirut Pelindo II melalui Surat  Keputusan Meneg BUMN; Kep-108/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009 dan berakhir masa jabatannya pada  11 Mei 2014.
Dalam SK Menteri BUMN No:SK-48 itu juga dipertegas bahwa Cipto Pramono (anggota direksi sebelumnya) yang mengundurkan diri  telah di berhentikan melalui SK Meneg BUMN No:43/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013.
Keputusan Meneg BUMN  tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi Pelindo II itu juga ditembuskan kepada presiden  dan Wakil Presiden, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menko Perekonomian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perhubungan dan sejumlah instansi lainnya.
R.J. lino yang dikonfirmasi Bisnis pertelpon tidak membantah  adanya surat tersebut. “Benar itu tetapi saya gak ingat nomer suratnya berapa,” ujarnya singkat.