Undername QQ

Butuh undername QQ dengan harga terbaik, silahkan hubungi kami :

Yohanes Saputra : 085210023774

Gappmi Usul Bedakan Jalur Pemeriksaan Impor Bahan Baku dan Jadi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta untuk membenahi mekanisme arus keluar barang impor yang sudah masuk ke pelabuhan. Ini perlu dilakukan agar barang yang sudah masuk benar-benar memiliki standar sekaligus terjamin dari sisi keamanannya. Alasan lain, agar industri dalam negeri lebih terlindungi.

Pemerintah bisa lebih mendahulukan bahan baku untuk keluar dari pelabuhan karena digunakan demi mendukung proses industri di dalam negeri. Artinya, ada proses memilih memilah sebelum barang keluar dari pelabuhan.

"Percepatan impor dan penyederhanaan proses impor harus lebih diutamakan bahan baku. Meskipun secara regulations tidak bisa ada diskriminasi, namun bisa dibuat jalur berbeda antara bahan baku dan barang jadi," ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman di Jakarta, seperti dikutip Kamis (11/5/2017).

Bahkan, jika perlu ada jalur pemeriksaan tambahan, untuk produk-produk kategori konsumsi atau bahan pangan yang langsung konsumsi. "Jalur bahan baku dan produk jadi dipisah. Kemudian persyaratan produk impor pun harus diperketat demi keamanan konsumen di dalam negeri," ujar Adhi. 

Hingga saat ini, industri sektor makanan minuman lebih mampu menahan gempuran produk impor. Kalau pun ada impor, nilai dan volumenya sangat kecil.

Meski data BPS menyebut ada lonjakan barang konsumsi, hal itu tak berlaku untuk sektor makanan minuman. "Kalau sektor mamin saya lihat memang tidak ada lonjakan," dia menjelaskan.

Industri makanan dan minuman, Adhi menegaskan, saat ini sudah menjadi tuan di dalam negeri sehingga tidak khawatir dengan serbuan impor. Tak heran, produk impor jadi di sektor ini pun presentasinya sangat sedikit.

Alhasil, jika konsumsi dalam negeri terus naik didorong pertumbuhan ekonomi membaik, industri mamin dalam negeri siap memenuhi setiap kenaikan permintaan.

"Industri sangat siap. Karena mamin ada filter rasa selera dan budaya. Sehingga relatif lebih sulit mamin global menyerang masuk. Perkiraan impor mamin jadi sekitar 7 persen dari total peredaran dalam negeri," tegas Adhi.

Untuk itu, industri berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dan menerapkan perlindungan sekaligus juga menghilangkan berbagai hambatan yang memberatkan pengusaha. Mulai dari regulasi, birokrasi, hingga masih besarnya suku bunga untuk industri.

"Suku bunga. Regulasi yang kurang kondusif. Memang ada deregulasi. Tapi ada juga regulasi baru. Misal soal sertifikasi halal, wacana cukai ke industri, hingga Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap impor bahan baku kemasan plastik Polythelen Terephalate (PET) dan lain-lain," kata dia.

Ia berharap, pemerintah benar-benar memperhatikan masukan industri dan bisa bersinergi. Jangan lagi ada kementerian mendukung, sebagian lagi menolak, atas masukan yang diberikan industri. Sudah seharusnya pemerintah benar-benar membuktikan keberpihakan pada industri nasional.

"Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi dengan menjadikan national Interest dan daya saing di pasar global sebagai pedoman," ujar Adhi.

Kebijakan impor harus disinergikan dengan dukungan nyata pada industri sebagai sektor penyerap tenaga kerja besar. Impor jangan lagi dimaknai membuka pintu untuk semua barang masuk leluasa.

Kemendag Bakal Atur Impor Bawang Putih

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyusun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk mengatur impor bawang putih . Selama ini impor komoditas tersebut tidak diatur secara detail sehingga sulit untuk diawasi.

Sekretaris Jenderal Kemendag Kiryanto Supri mengatakan, tidak seperti komoditas pangan lain, tata niaga bawang putih termasuk ekspor-impor selama ini tidak diatur. Sehingga importir bisa secara bebas mengimpor bawang putih tanpa adanya ketentuan mengenai jenis dan jumlahnya.

‎

"Kan sekarang tata niaganya belum diatur. Sekarang sedang dibuat pengaturannya, yang namanya ekspor impor kan wewenang Kemendag. Kita sekarang sedang menyusun Permendag-nya untuk bawang putih," ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Dalam Permendag tersebut, lanjut Karyanto, nantinya akan ditentukan jenis, kualitas dan kuota impor yang diberikan. Namun hal tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut di internal Kemendag.
‎
"Nanti kita atur, spesifikasinya seperti apa, berapa yang mesti masuk. Kalau Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) kan atur soal karantinanya, ini harus connected. Kita dari ekspor-impornya," kata dia.

Dengan adanya Permendag ini, diharapkan pemerintah bisa memastikan kebutuhan bawang putih di dalam negeri, baik untuk industri atau rumah tangga. Juga diharapkan bisa mendorong petani untuk meningkatkan produksi bawang putih di dalam negeri.

"Kita inginnya semua ini produk dalam negeri, ini kita hitung. Kalau kita nggak ada ya berapa kurangnya. (Penerbitan Permendag) Ya segera lah," tandas dia.

Peningkatan Impor Tanda Produk Lokal Belum Mampu Jadi Subtitusi

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudistira menilai tren kenaikan impor nasional yang makin besar menandakan industri di dalam negeri belum mampu menjadi substitusi impor.

Pernyataan Bhima mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan secara total nilai impor selama kuartal I-2017 sebesar US$ 36,68 miliar, naik 14,83 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Nilai impor ini antara lain pada sektor konsumsi yang melonjak 58,21 persen pada Maret 2017. Kenaikan tertinggi pada impor buah-buahan serta gula dan permen.

Sementara, impor barang modal naik 18,8 persen didorong kenaikan impor telepon seluler dan notebook. Adapun impor bahan baku dan penolong naik 13,31 persen pada Maret dibanding Februari 2017. 

Padahal, kata dia saat ini, tren konsumsi kian membesar ditopang konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang mencapai 50 persen.

"Dengan lonjakan konsumsi, artinya butuh barang yang makin banyak. Kalau industri dalam negerinya tidak bisa memenuhi itu, tentu impor makin besar. Atau bisa juga, impor makin besar ini bukan juga karena industri tidak bisa memenuhi, tapi harga di dalam negeri tidak kompetitif, sehingga membuka keran impor besar-besaran," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip Selasa (2/5/2017).

Bhima menjelaskan, impor konsumsi yang makin melonjak antara lain berasal dari barang elektronik dan impor makanan jadi dari China yang naik hingga 40 persen.  Semua produk tersebut masuk kategori barang konsumsi.

Ia mengingatkan, jika impor yang selalu didahulukan sementara kelas menengah kian banyak dengan konsumsi yang makin besar dikhawatirkan akan berdampak negatif. Dampaknya antara lain bisa menyebabkan daya saing rendah, dan jika impor terus menjadi ketergantungan berdampak ke inflasi yang tinggi.

Apalagi, dia menilai, saat ini, ada tren struktur perekonomian mulai bergeser dari sektor industri ke perdagangan. Ini juga sudah terlihat dari hasil survei Susenas BPS di 2017, yang mencatat 12,3 juta orang bergerak di bidang usaha perdagangan dan eceran.

"Sehingga sektor industri pengolahan tidak lagi diminati, lebih berpikir lebih baik menjadi importir barang jadi," dia menambahkan.

Padahal, dia mengatakan industri pengolahan merupakan penyerap sektor tenaga kerja yang ikut memberikan transfer teknologi sekaligus salah satu sektor industri strategis.

Dampak lain, dia khawatir akan memukul daya beli masyararakat. Apalagi Indonesia digaungkan dengan bonus demografi di 2030. Bila industri pengolahan meleesu dan tergempur barang impor bisa membuat penyerapan tenaga kerja menurun.

"Sekarang saja, satu persen petumbuhan ekonomi hanya menciptakan 110 ribu tenaga kerja baru. Dulu, satu persen pertumbuhan ekonomi menciptakan 500 ribu tenaga kerja. Artinya dengan lima persen pertumbuhan ekonomi hari ini hanya sekitar 550 ribu orang tenaga kerja baru," dia menuturkan.

Dia pun meminta pemerintah menciptakan industri substitusi impor. Kemudian mempercepat hilirisasi, tak hanya ekspor barang baku mentah.

Adapun 15 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dinilai belum berdampak besar. Ini terlihat pada industri pengolahan yang tetap lesu.

Hal lain yang harus diperhatikan, pemerintah harus menciptakan hambatan non tarif untuk melindungi industri dalam negeri dan konsisten menerapkannya.

"Negara boleh enggak menerapkan non tariff barrier,  harusnya itu sah dan legal. Di Indonesia kalau tidak salah ada 270 hambatan non tarifnya. Amerika Serikat yang disebut negara bebas tanpa hambatan, justru hambatan tarif bisa 2.000-4.000 lipat. China bisa sampai 4.000 hambatan non tarifnya. aIni rtinya kenapa pemerintah tidak membuat hambatan non tarif, agar industri di dalam makin bagus, mampu bertahan dari serbuan impor," dia menandaskan.

Konektivitas Laut Indonesia-Filipina Diteken

Bisni.com, JAKARTA - Disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi dan Menteri Perhubungan Filipina, Arthur P. Tugade menandatangani Deklarasi Bersama tentang Konektivitas Laut Indonesia-Filipina dengan menggunakan Kapal RoRo Rute Bitung-Davao/General Santos pada 28 April 2017.

Penandatanganan ini dilaksanakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Brunei Indonesia Malaysia Philipines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) ke-12 di Manila, Filipina.

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan BIMP-EAGA Sea Linkages Working Group di Manado tanggal 19-20 April 2017 lalu, yang dihadiri oleh perwakilan dari Negara anggota BIMP EAGA Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina, serta perwakilan dari BIMP Facilitation Centre (FC), BIMP EAGA Business Council (BEBC) dan Asian Development Bank (ADB).

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo, bersama dengan Presiden Rodrigo Duterte dijadwalkan akan menghadiri peluncuran pelayaran perdana Kapal RoRo pada tanggal 30 April 2017.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa implementasi proyek konektivitas laut ini mempunyai arti penting bagi Indonesia, karena selain akan menciptakan rute pelayaran dan perdagangan baru, juga mendukung program prioritas nasional Presiden RI yaitu menjadikan Pelabuhan Bitung sebagai hub internasional.

”Konektivitas ini akan memberikan peluang besar bagi kedua belah pihak, dilihat dari sisi ekonomi, waktu, maupun peluang dalam meningkatkan perdagangan,” ujar Menhub Budi dalam siaran persnya

Menhub menambahkan bahwa pembukaan rute pelayaran kapal RoRo baru ini juga dapat membantu mengembangkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pariwisata serta investasi daerah.

”Pembukaan rute pelayaran ini juga sejalan dengan program nasional untuk membangun kelautan dan kemaritiman Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tambah Menhub.

Rute baru ini dinilai akan menjadi sangat kompetitif, dilihat dari segi jarak dan waktu tempuh yang lebih singkat sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan logistik. Selain itu, adanya rute baru ini diharapkan juga dapat meningkatkan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Filipina.

“Rute Bitung-Davao hanya membutuhkan waktu tempuh 1-2 hari. Jauh lebih singkat dibandingkan dengan rute Bitung-Surabaya/Jakarta-Manila-Davao, yang membutuhkan setidaknya 1- 2 minggu. Tentunya biaya transportasi dan logistik pun akan berkurang,” jelas Menhub.

Selain meningkatkan perdagangan, pembukaan rute pelayaran baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan pariwisata di Indonesia Timur dengan memberikan kontribusi dalam meningkatkan hubungan people-to-people contact di masa mendatang. Untuk sekarang ini, yang dilakukan memang baru pada tahap perdagangan barang. Pada tahap awal yang akan dikirim oleh Filipina melalui Davao menuju Bitung adalah produk tepung. Sedangkan komoditas yang akan dibawa dari Bitung antara lain: jagung, kopra, dan mesin.

Ditemui di tempat berbeda, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyatakan kapal yang rencananya akan digunakan untuk melayani rute Bitung-Davao/General Santos adalah Super Shuttle RoRo 12 dengan kapasitas 500 TEUS yang dioperasikan oleh Asian Marine Transport Corporation (AMTC). Kapal ini rencananya akan bersandar di Dermaga IV/IKD, Bitung.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Bisnis.com, CHANGSHA - Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd. (Sunward), salah satu produsen alat berat asal China yang menyalurkan produknya ke Indonesia, gencar mencari proyek infrastruktur di Indonesia.

Presiden Office Sunward Group He Qinghua menegaskan, bahwa Indonesia merupakan pasar yang harus mendapat perhatian lebih oleh perusahaan, karena saat ini sedang banyak pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sehingga akan perlu lebih banyak alat berat.

"Indonesia adalah pasar yang besar, kantor cabang telah bekerjasama dengan perusahaan lokal. Tahun lalu penjualan tidak bagus, tapi tahun ini penjualan meningkat," katanya saat menerima rombongan China-AseanMedia Journey on The 21st Century Maritime Silk Road 2017 yang berlangsung 17-27 April 2017.

Sejumlah proyek dikerjakan oleh kantor cabang di Indonesia yakni PT. Sunward Indonesia Machinery dengan potensi nilai volume penjualan mencapai ratusan juta reminbi. Kini pihaknya mengincar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh konsorsium dari China dengan cara menyediakan peralatannya.

"Benar jika proyek kereta ekspress dari Jakarta ke Bandung kita berharap bekerjasama dengan kontraktor untuk menyediakan mesin dan teknologi konstruksi. General manajer Chan akan mendukung proyek pembangunan di Indonesia. Kami memberikan perhatian yang tinggi untuk pasar Indonesia," ujarnya.

Sunward masuk Indonesia pada 2005 dan menjadikan pasar terbesar di Asean dengan memasang 200 unit alat tiang pancang di Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Proyek yang dikerjakan Sunward juga berada di Surabaya Selatan berupa apartemen dengan alat Sunward ZY J680 dan ZY J420.

Sunward ZY J460 bekerja di Sidoarjo untuk pembangunan proyek apartemen, juga membangun jalur kereta api jalur ganda, proyek grup Lippo di Cibatu, PT Hutama Karya.

Sunward tidak hanya memproduksi alat berat, pabrik yang berdiri pada 1999 ini juga memproduksi pesawat ringan, helikopter tak berawak, pesawat pemetaan udara tak berawak, pesawat bermotor sampai yacht.Bisnis.com berkesempatan untuk mengunjungi pabrik yang berlokasi di kawasan industri Sunward Intelligent Industrial park, Xingsha, Changsha China atas undangan Asean China Centre (ACC).

Perusahaan ini memiliki ruang perakitan yang cukup besar dan bersih. Di pintu masuk berjajar aneka foto kantor cabang di seluruh dunia yang mencapai 30 kantor di China dan 60 distributor di luar negeri termasuk Indonesia.

Di pabrik ini juga menggunakan teknologi canggih seperti pengelasan oleh robot, jalur perakitan hidrolik, hingga menggunakan laser pemotong berpresisi tinggi. Perakitan eskavator, forklip, tiang pancang, serta bolduser, alat mesin bor berada di lokasi yang berdekatan.

Tidak hanya itu, bor tanah raksasa yang biasa digunakan untuk membuat terowongan jalur kereta juga dimiliki oleh Sunward. Perusahaan berencana menambah lokasi perakitan seluas 1,8 kilometer persegi dengan anggaran US$80 juta untuk menjadikan Sunward sebagai produsen eskavator terbesar di China bagian Tengah-Selatan.

Di halaman bagian samping menjadi tempat penampung alat tiang pancang yang siap untuk diekspor. Ada puluhan alat yang siap dipasarkan salah satunya ke Indonesia.

Para tamu juga disajikan atraksi dua alat berat berupa eskavator tanpa awak yang dikemudikan menggunakan remote control dan traktor mungil yang mampu berdiri miring hingga 90 derajat dan berputar 360 derajat.

Traktor bernama SWL/SWTL Series ini cocok untuk infrastruktur perkotaan, pemeliharaan jalan, lokasi konstruksi, dermaga, dek, ruang sempit seperti kabin kapal, konten pekerjaan sering berubah luas, lahan pertanian dan padang rumput dengan pekerjaan berat. Alat ini sudah diekspor ke Eropa, Timur Tengah dan lainnya.

Sunward bekerjasama dengan seluruh negara di kawasan Asean. Kerja sama saling menguntungkan dengan lebih dari 100 negara. Sunward mengawali pertukaran ekonomi dan perdagangan bersama Asean pada 2005 dan sudah mendirikan anak usaha di Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Myanmar dan sebagainya.

Asean menjadi pasar yang penting untuk Sunward Group dengan pertumbuhan bisnis paling cepat. Tahun lalu perdagangan di Asean tumbuh dua kali lipat. Malaysia masuk 2008, Myanmar.

Turunnya Harga Komoditas Global Berdampak Kepada Ekspor Indonesia

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tiga tahun terakhir kondisi perdagangan Indonesia di dunia menghadapi tekanan berat. Penyebabnya turunnya harga komoditas di pasar internasional. Ini berdampak kepada Indonesia dan banyak negara yang menggantungkan ekonominya dari ekspor komoditas. 

Menurunnya harga komoditas di pasar global, kata Sri Mulyani, membuat beberapa negara mengalami kemerosotan angka neraca perdagangan. 

"Komoditas ekspor banyak merosot, hal yang sama dialami Indonesia. Ini ditengarai karena lingkungan ekonomi regional dan global masih belum pulih benar," paparnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Dan tidak dapat dipungkiri, ketika pasar di China, Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara maju lain mengalami penurunan neraca perdagangan, maka kondisi ekspor Indonesia minus. Situasi ini bertolak belakang dengan keadaan 10 tahun lalu.

"Indonesia di 10 tahun yang lalu, ekspornya bisa selalu tumbuh. Bahkan sampai delapan persen. Tapi kalau sekarang-sekarang, yang kita tahu minus dua persen," katanya.

Namun, sekarang ini tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia mulai terasa. Hal ini dibuktikan dengan berangsur membaiknya harga komoditas global. Sri Mulyani berharap ini bisa diperhatikan agar gejolak tidak kembali terjadi, khususnya di sektor ekonomi.

"Kita menunggu momentum ekonomi akan pulih lagi. Kuartal terakhir 2016 kontraksi ekspor sudah agak menciut dan kita harap momentum ini dapat dijaga dari sisi permintaan dari negara lain," tandasnya. 

GINSI Sambut Ratifikasi Trade Facilitation Agreement

JAKARTA - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) saat menggelar acara seminar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta hari ini menegaskan bahwa pihaknya menyambut ratifikasi trade facilitation agreement.

Seminar dengan tema "Melalui Munas GINSI X Kita Persiapkan GINSI yang Mumpuni di dalam Menyambut Ratifikasi Trade Facilitation Agreement (TFA)" ini menghadirkan narasumber Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Robert Leonard Marbun.

Dalam pemaparannya, Robert Marbun menjelaskan bahwa Bea Cukai turut berpartisipasi dalam memudahkan proses impor dengan fasilitas-fasilitas yang dikembangkan oleh instansi ini. Menurutnya, Bea Cukai terus berupaya untuk memperbaiki diri.

"Termasuk menciptakan lingkungan logistik yang lebih baik dan berkerja sama dengan negara-negara lain demi kelancaran kemudahan transaksi impor," ujarnya, Jumat (24/3/2017). 

Robert menuturkan, saat ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara, dan mudah-mudahan ketika perjanjian telah ditandatangani. "Semoga barang-barang dari Indonesia dapat lebih cepat proses clearance-nya," kata dia.

Pencabutan Izin 31 Importir Holtikultura

VIVA.co.id – Kementerian Perdagangan mencabut surat persetujuan impor, atau SPI dari 31 importir produk hortikultura. Keputusan ini diambil, karena para importir terbukti tidak mempunyai gudang dan tidak memiliki alamat yang jelas. 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan dapat mengajukan izin impor selama setahun sejak tanggal pencabutan SPI. 

Penegakan aturan ini diambil sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.71/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Perusahaan dapat dikenai sanksi pencabutan SPI, apabila terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan SPI. 

"Kemendag akan tegas dalam mengawasi Impor. Tak ada komprami bagi importir yang tidak taat aturan. Padahal, salah satu persyaratan untuk melakukan importasi adalah kepemilikan gudang. Karena itulah, SPI-nya dicabut,” ujar Enggar di Kantor Kemendag Jakarta pada Kamis 23 Maret 2017.

Pencabutan ini dilakukan pihaknya, setelah terlebih dahulu diambil langkah pengawasan sejak 3 Januari 2017 oleh Tim Pengawasan dan Tertib Niaga. Tim itu memeriksa 142 perusahaan dari 160 perusahaan holtikultura pemegang izin impor semester I (Januari-Juni) 2017. 

Kemudian, dalam pengawasan itu, tim menemukan beberapa ketidaksesuaian persyaratan yang digunakan dalam pengajuan permohonan SPI, antara lain bukti kepemilikan gudang dan kendaraan pengangkut yang sesuai dengan karakteristik produk. (asp)

Ini Terobosan Kemendag Genjot Kinerja Ekspor RI

Di tengah perlambatan ekonomi dunia, Indonesia harus mampu meningkatkan kinerja ekspor di samping mengendalikan impor sehingga neraca perdagangan nasional terus membaik. Berbagai cara dilakukan, mulai dari pemanfaatan teknologi sistem informasi, memfasilitasi Pusat Logistik Berikat (PLB) hingga mengurangi disparitas harga supaya produk Indonesia memiliki daya saing.

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita saat kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur menegaskan pemerintah terus mendorong ekspor. Berbagai terobosan pun dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi.

“Kinerja perdagangan kita selama dua tahun terakhir terlihat membaik. Pemerintah berupaya terus mengendalikan impor, serta mengejar peningkatan ekspor," kata Enggar, Kamis (15/3/2017).

Sebagai catatan, kinerja neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2016 mengalami surplus US$ 8,8 miliar atau naik dibandingkan surplus periode tahun sebelumnya yang senilai US$ 7,6 miliar.

Enggar mengungkapkan, pemanfaatan teknologi informasi dengan aplikasi Dashboard Peningkatan Ekspor dan Pengendalian‎ Impor (PEPI) merupakan terobosan yang harus didukung dalam rangka memacu ekspor.

Lebih jauh dijelaskannya,  aplikasi tersebut dapat mendorong ekspor dan pengendalian impor dengan mengumpulkan data ekspor impor, serta mengidentifikasi masalah dan hambatan proses ekspor. Pihaknya mengapresiasi langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan mengembangkan aplikasi PEPI.

“Aplikasi ini nantinya mampu menunjang program Pemerintah Provinsi Jatim sebagai upaya peningkatan kualitas produk lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatim, dan melindungi konsumen dari barang-barang impor berbahaya yang masuk ke Jatim,” jelasnya.

Selain itu, aplikasi tersebut mampu memonitor aktivitas ekspor impor yang memperlihatkan perkembangan barang secara spesifik dan periodik, serta mengetahui nilai transaksi dan persentase perbandingan barang tersebut.

Tekan Disparitas Harga

Dalam kesempatan itu juga Enggar menyampaikan pemerintah berkomitmen terus mengurangi disparitas harga antar daerah atau antarpulau, khususnya untuk daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Hal ini sejalan dengan visi poros maritim Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui kebijakan tol laut.

“Kita selama setahun terakhir telah mengembangkan program Gerai Maritim dalam memanfaatkan kebijakan tol laut untuk mengurangi disparitas harga dan meningkatkan ketersediaan," ujar Enggar.

Kebijakan tol laut pelayaran kapal barang secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia, dan sebaliknya. Tol laut diyakini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing produk dalam negeri, karena bahan baku yang dihasilkan daerah Timur Indonesia dapat diangkut dengan lebih murah dan efisien untuk diproses lebih lanjut menjadi produk di daerah industri.

“Pemerintah memberikan subsidi ongkos angkutan laut untuk mendukung tol laut. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi disparitas harga, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar regional dan pasar global,” lanjut Enggar

Resmikan Pusat Logistik Berikat

Di Kota Pahlawan, Enggar juga meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Indra Jaya Swastika di Tanjung Perak. ‎Pemerintah serius memberikan fasilitas PLB untuk mendukung efisiensi, menurunkan biaya logistik kegiatan industri, mendukung ketersediaan bahan baku, dan mempermudah ekspor dan impor bahan baku.

PLB masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan ‎Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 tentang
Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari PLB.

Ketentuan ini memberi kelonggaran kepada importir bahan baku industri yang memanfaatkan gudang PLB, yaitu penundaan ketentuan impor sampai paling lama tiga tahun, penundaan kewajiban membayar bea masuk dan penundaan pajak impor, serta barang impor yang masuk PLB (kecuali limbah non B3) dapat dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat (negara asal)

Mendag Enggar mengungkapkan, saat ini sudah ada 32 PLB yang berlokasi di Jawa (Surabaya, Karawang, Cikarang, Cibitung, Purwakarta, Cilegon, Cakung, Bandung), Bali (Denpasar), Aceh, dan Kalimantan (Balikpapan). PLB yang ada mendukung berbagai sektor industri, meliputi minyak dan gas, pertambangan, tekstil, kimia, makanan, kosmetik, dan otomotif.

Enggar mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen sampai 5,8 persen di 2017 dan meningkat menjadi 6,1 persen di 2018. "‎Dengan adanya berbagai terobosan di bidang perdagangan tersebut mampu menambah optimisme pada pencapaian target pemerintah di 2017," tandas Enggar.