Turunnya Harga Komoditas Global Berdampak Kepada Ekspor Indonesia

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tiga tahun terakhir kondisi perdagangan Indonesia di dunia menghadapi tekanan berat. Penyebabnya turunnya harga komoditas di pasar internasional. Ini berdampak kepada Indonesia dan banyak negara yang menggantungkan ekonominya dari ekspor komoditas. 

Menurunnya harga komoditas di pasar global, kata Sri Mulyani, membuat beberapa negara mengalami kemerosotan angka neraca perdagangan. 

"Komoditas ekspor banyak merosot, hal yang sama dialami Indonesia. Ini ditengarai karena lingkungan ekonomi regional dan global masih belum pulih benar," paparnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Dan tidak dapat dipungkiri, ketika pasar di China, Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara maju lain mengalami penurunan neraca perdagangan, maka kondisi ekspor Indonesia minus. Situasi ini bertolak belakang dengan keadaan 10 tahun lalu.

"Indonesia di 10 tahun yang lalu, ekspornya bisa selalu tumbuh. Bahkan sampai delapan persen. Tapi kalau sekarang-sekarang, yang kita tahu minus dua persen," katanya.

Namun, sekarang ini tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia mulai terasa. Hal ini dibuktikan dengan berangsur membaiknya harga komoditas global. Sri Mulyani berharap ini bisa diperhatikan agar gejolak tidak kembali terjadi, khususnya di sektor ekonomi.

"Kita menunggu momentum ekonomi akan pulih lagi. Kuartal terakhir 2016 kontraksi ekspor sudah agak menciut dan kita harap momentum ini dapat dijaga dari sisi permintaan dari negara lain," tandasnya. 

GINSI Sambut Ratifikasi Trade Facilitation Agreement

JAKARTA - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) saat menggelar acara seminar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta hari ini menegaskan bahwa pihaknya menyambut ratifikasi trade facilitation agreement.

Seminar dengan tema "Melalui Munas GINSI X Kita Persiapkan GINSI yang Mumpuni di dalam Menyambut Ratifikasi Trade Facilitation Agreement (TFA)" ini menghadirkan narasumber Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Robert Leonard Marbun.

Dalam pemaparannya, Robert Marbun menjelaskan bahwa Bea Cukai turut berpartisipasi dalam memudahkan proses impor dengan fasilitas-fasilitas yang dikembangkan oleh instansi ini. Menurutnya, Bea Cukai terus berupaya untuk memperbaiki diri.

"Termasuk menciptakan lingkungan logistik yang lebih baik dan berkerja sama dengan negara-negara lain demi kelancaran kemudahan transaksi impor," ujarnya, Jumat (24/3/2017). 

Robert menuturkan, saat ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara, dan mudah-mudahan ketika perjanjian telah ditandatangani. "Semoga barang-barang dari Indonesia dapat lebih cepat proses clearance-nya," kata dia.

Pencabutan Izin 31 Importir Holtikultura

VIVA.co.id – Kementerian Perdagangan mencabut surat persetujuan impor, atau SPI dari 31 importir produk hortikultura. Keputusan ini diambil, karena para importir terbukti tidak mempunyai gudang dan tidak memiliki alamat yang jelas. 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan dapat mengajukan izin impor selama setahun sejak tanggal pencabutan SPI. 

Penegakan aturan ini diambil sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.71/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Perusahaan dapat dikenai sanksi pencabutan SPI, apabila terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan SPI. 

"Kemendag akan tegas dalam mengawasi Impor. Tak ada komprami bagi importir yang tidak taat aturan. Padahal, salah satu persyaratan untuk melakukan importasi adalah kepemilikan gudang. Karena itulah, SPI-nya dicabut,” ujar Enggar di Kantor Kemendag Jakarta pada Kamis 23 Maret 2017.

Pencabutan ini dilakukan pihaknya, setelah terlebih dahulu diambil langkah pengawasan sejak 3 Januari 2017 oleh Tim Pengawasan dan Tertib Niaga. Tim itu memeriksa 142 perusahaan dari 160 perusahaan holtikultura pemegang izin impor semester I (Januari-Juni) 2017. 

Kemudian, dalam pengawasan itu, tim menemukan beberapa ketidaksesuaian persyaratan yang digunakan dalam pengajuan permohonan SPI, antara lain bukti kepemilikan gudang dan kendaraan pengangkut yang sesuai dengan karakteristik produk. (asp)

Ini Terobosan Kemendag Genjot Kinerja Ekspor RI

Di tengah perlambatan ekonomi dunia, Indonesia harus mampu meningkatkan kinerja ekspor di samping mengendalikan impor sehingga neraca perdagangan nasional terus membaik. Berbagai cara dilakukan, mulai dari pemanfaatan teknologi sistem informasi, memfasilitasi Pusat Logistik Berikat (PLB) hingga mengurangi disparitas harga supaya produk Indonesia memiliki daya saing.

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita saat kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur menegaskan pemerintah terus mendorong ekspor. Berbagai terobosan pun dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi.

“Kinerja perdagangan kita selama dua tahun terakhir terlihat membaik. Pemerintah berupaya terus mengendalikan impor, serta mengejar peningkatan ekspor," kata Enggar, Kamis (15/3/2017).

Sebagai catatan, kinerja neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2016 mengalami surplus US$ 8,8 miliar atau naik dibandingkan surplus periode tahun sebelumnya yang senilai US$ 7,6 miliar.

Enggar mengungkapkan, pemanfaatan teknologi informasi dengan aplikasi Dashboard Peningkatan Ekspor dan Pengendalian‎ Impor (PEPI) merupakan terobosan yang harus didukung dalam rangka memacu ekspor.

Lebih jauh dijelaskannya,  aplikasi tersebut dapat mendorong ekspor dan pengendalian impor dengan mengumpulkan data ekspor impor, serta mengidentifikasi masalah dan hambatan proses ekspor. Pihaknya mengapresiasi langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan mengembangkan aplikasi PEPI.

“Aplikasi ini nantinya mampu menunjang program Pemerintah Provinsi Jatim sebagai upaya peningkatan kualitas produk lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatim, dan melindungi konsumen dari barang-barang impor berbahaya yang masuk ke Jatim,” jelasnya.

Selain itu, aplikasi tersebut mampu memonitor aktivitas ekspor impor yang memperlihatkan perkembangan barang secara spesifik dan periodik, serta mengetahui nilai transaksi dan persentase perbandingan barang tersebut.

Tekan Disparitas Harga

Dalam kesempatan itu juga Enggar menyampaikan pemerintah berkomitmen terus mengurangi disparitas harga antar daerah atau antarpulau, khususnya untuk daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Hal ini sejalan dengan visi poros maritim Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui kebijakan tol laut.

“Kita selama setahun terakhir telah mengembangkan program Gerai Maritim dalam memanfaatkan kebijakan tol laut untuk mengurangi disparitas harga dan meningkatkan ketersediaan," ujar Enggar.

Kebijakan tol laut pelayaran kapal barang secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia, dan sebaliknya. Tol laut diyakini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing produk dalam negeri, karena bahan baku yang dihasilkan daerah Timur Indonesia dapat diangkut dengan lebih murah dan efisien untuk diproses lebih lanjut menjadi produk di daerah industri.

“Pemerintah memberikan subsidi ongkos angkutan laut untuk mendukung tol laut. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi disparitas harga, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar regional dan pasar global,” lanjut Enggar

Resmikan Pusat Logistik Berikat

Di Kota Pahlawan, Enggar juga meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Indra Jaya Swastika di Tanjung Perak. ‎Pemerintah serius memberikan fasilitas PLB untuk mendukung efisiensi, menurunkan biaya logistik kegiatan industri, mendukung ketersediaan bahan baku, dan mempermudah ekspor dan impor bahan baku.

PLB masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan ‎Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 tentang
Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari PLB.

Ketentuan ini memberi kelonggaran kepada importir bahan baku industri yang memanfaatkan gudang PLB, yaitu penundaan ketentuan impor sampai paling lama tiga tahun, penundaan kewajiban membayar bea masuk dan penundaan pajak impor, serta barang impor yang masuk PLB (kecuali limbah non B3) dapat dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat (negara asal)

Mendag Enggar mengungkapkan, saat ini sudah ada 32 PLB yang berlokasi di Jawa (Surabaya, Karawang, Cikarang, Cibitung, Purwakarta, Cilegon, Cakung, Bandung), Bali (Denpasar), Aceh, dan Kalimantan (Balikpapan). PLB yang ada mendukung berbagai sektor industri, meliputi minyak dan gas, pertambangan, tekstil, kimia, makanan, kosmetik, dan otomotif.

Enggar mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen sampai 5,8 persen di 2017 dan meningkat menjadi 6,1 persen di 2018. "‎Dengan adanya berbagai terobosan di bidang perdagangan tersebut mampu menambah optimisme pada pencapaian target pemerintah di 2017," tandas Enggar.