Layanan satu atap ini terkait dengan persyaratan instansi lain atau goverment agent (GA) karena sistem online kepengurusan dokumen itu belum berjalan optimal.
Wakil Ketua Bidang Kepabeanan dan Perdagangan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan selama ini jika mengurus dokumen kepabeanan impor yang juga terkait dengan instansi lain, petugas forwarder maupun PPJK mesti bolak balik.
Dia mengakatan dokumen impor tersebut berhubungan dengan isntansi a.l Badan POM, Kementerian Perdagangan, Karantina, dan Kementerian Perindustrian, serta Kementrian Lingkungan Hidup.
"Kalau ada pusat layanan satu atap untuk kepengurusan dokumen yang melibatkan GA terkait,akan sangat membantu petugas forwarder dan PPJK dilapangan. ALFI meminta agar Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dapat memfasilitasi hal ini," ujarnya, Rabu (18/6/2014).
Widijanto mengatakan, Pusat Pelayanan Satu Atap untuk kepengurusan dokumen kepabeanan impor tersebut juga perlu di lengkapi dengan petugas/SDM yang terlatih sehingga mampu menyelesaikan jika ada permasalahan di lapangan.
"Selama ini pelaku usaha logistik di pelabuhan menghadapi kendala jika terjadi permasalan dokumen kepabeanan, karena nyatanya petugas instansi terkait yang dimintai penjelasannya seringkali menghindar," ujar dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar