IPC Pacu Kualitas SDM Bidang Logistik

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Port Corporation (IPC)–dahulu PT  Pelindo II–menyelenggarakan program In-House Executive Master of Business Administration (EMBA) tahap ke-2 dengan kepesertaan 15 orang karyawan BUMN tersebut.
Program kerjasama IPC dengan Kuhne Logistics University (KLU) Jerman itu dibuka langsung oleh Meneg BUMN Dahlan Iskan, di kantor Pelindo II  hari ini, Kamis (24/10/2013).
RJ.Lino , Dirut IPC, mengatakan mengulang keberhasilan angkatan sebelumnya, program ini dimaksudkan mengembangkan personil IPC agar bisa berdaya saing dengan pelaku logistik global.
"Program EMBA ini dilaksanakan selama 15 bulan," ujarnya.
Dia mengatakan KLU merupakan universitas swasta dan independen yang menyediakan pembelajaran dibidang logistik,manajemen dan ekonomi.
Selain program EMBA, kata dia, IPC juga memiliki beberapa program pengembangan eksekutif karyawan untuk program master lainnya.
Hingga 2013, telah dilaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM dalam berbagai bidang baik operasional maupun non operasional di dalam maupun luar negeridengan total kepesertaan mencapai 3.058 orang.
"Sejak 2009-2013 perusahaan telah mengirimkan 125 karyawan untuk program master ke luar negeri,"ujarnya.

Meneg BUMN Serahkan Hitungan Konsesi Pelabuhan Ke Pelindo

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Negara BUMN Dahlan Iskan menyerahkan kewenangan masalah dan perhitungan konsesi pelabuhan yang sudah dilaksanakan/penguasaannya oleh  Pelindo I s/d IV kepada internal BUMN jasa kepelabuhanan itu.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan tidak akan turut campur soal penghitungan konsesi terhadap fasilitas pelabuhan yang sudah ada, maupun yang baru di bangun oleh Pelindo.
"Yang tahu hitungannya, kan Pelindo,jadi saya serahkan soal konsesi itu ke BUMN Pelindo," ujarnya menjawab Bisnis seusai membuka program In-house Executive MBA Batch II Bidang Manajemen Logistik dan Leadership antara IPC dan Kuhne Logistics University (KLU), hari ini, Kamis (24/10/2013).
Dia mengatakan hal itu menanggapi telah dibentuknya Tim Konsesi Pelabuhan yang dikelola BUMN oleh pemerintah gagasan empat kantor otoritas pelabuhan, yakni OP Tanjung Priok, Makassar, Belawan, dan Tanjung Perak Surabaya.
Tim tersebut juga melibatkan unsur Pelindo dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.
 Dirut IPC RJ.Lino mengatakan, mendukung  pembentukan tim konsesi pelabuhan sebagaimana semangat UU No:17/2008 tentang Pelayaran.
Akan tetapi, kata Lino, hendaknya Tim Konsesi yang dibentuk oleh pemerintah terkait pelabuhan itu hanya terhadap fasilitas pelabuhan yang belum dikelola atau belum eksisting.  "Sedangkan yang sudah ada saat ini atau sudah dilaksanakan oleh Pelindo tidak perlu dikonsesikan,"ujarnya.

Layanan 30 Kapal Ro-Ro Domestik Akan Direlokasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pelayanan 30  kapal roll on- roll off (ro-ro) yang mengangkut kendaraan dan kargo antarpulau melalui dermaga konvensional Pelabuhan Tanjung Priok akan direlokasi ke terminal khusus mobil , yang di kelola Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Pasalnya mulai awal 2014, PT Pelabuhan Indonesia II /IPC  memfokuskan Pelabuhan Tanjung Priok  hanya untuk melayani kegiatan sandar kapal dan bongkar muat peti kemas serta kargo umum jenis curah dan breakbulk (nonkontainer) rute ekspor impor maupun antarpulau untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas tampung pelabuhan.
General Manager Pelindo II Tanjung Priok, Ari Henryanto mengatakan fokus pelayanan  peti kemas dan breakbulk tersebut akan dimulai pada 2014 sehingga terhadap kegiatan kapal dan kargo lainnya akan dialihkan  ke fasilitas dermaga lain yang sudah tersedia.
“Untuk layanan kapal jenis ro-ro domestik akan dialihkan semuanya ke fasilitas dermaga khusus mobil yang di saat ini dikelola Indonesia Kendaraan Terminal (IKT). Kami juga sedang merancang untuk merelokasi kegiatan layanan kapal penumpang ke lokasi lain,” ujarnya kepada Bisnis, pagi hari ini, Rabu (23/10/2013).
Dia mengatakan kegiatan kapal roll on-roll off (ro-ro) pengangkut kendaraan dan kargo domestik  yang selama ini dilayani di dermaga konvensional pelabuhan Priok cukup banyak yakni mencapai  30 kapal dengan total kunjungan rata-rata 73 ship call/bulan.
Produktivitas bongkar muat kendaraan yang diangkut kapal ro-ro domestik di dermaga konvensional pelabuhan Tanjung Priok tersebut bisa mencapai  13.353 unit perbulan atau setara 160.236 unit/tahun.
“Kami sudah bicara dengan manajamen IKT untuk mengalihkan kegiatan kapal ro-ro domestik itu ke fasilitas IKT,” paparnya.
Ari mengatakan meskipun perolehan pendapatan cabang pelabuhan Priok berpotensi tergerus dengan pengalihan kegiatan kapal ro-ro ke IKT tersebut, namun hal itu hanya bersifat sementara karena di sisi lain kondisi kapasitas dermaga sandar kapal dan lapangan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok akan bertambah.
“Tidak masalah (soal pendapatan) yang tergerus itu, lagipula IKT itu kan juga anak perusahaan IPC,” tuturnya.
Dia juga mengatakan,pembenahan terhadap kapasitas tampung pelayanan kapal dan peti kemas antarpulau di Pelabuhan Tanjung Priok terus dilakukan dengan sasaran agar produktivitas bongkar muat peti kemas domestik  bisa menyamai  produktivitas peti kemas internasional.
“Selain peti kemas internasional, potensi arus peti kemas domestik di Priok setiap tahunnya juga cukup besar,” ujarnya.

APBMI Gelar Munaslub, Kemenhub Nyatakan Sikap Netral

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan sikap netral merespon kemelut ditubuh organisasi asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) yang berujung pada penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa asosiasi tersebut.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby R.Mamahit mengatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian organisasi APBMI itu kepada perusahaan bongkar muat yang menjadi anggotanya.
“Secara profesional, APBMI semestinya bisa menyelesaikan masalah internalnya itu. Soal Munaslub yang akan dilaksanakan asosiasi tersebut, pemerintah akan bersikap netral,” ujarnya dikonfirmasi Bisnis, pagi hari ini, Selasa (22/10/2013).
Bobby berharap, organisasi APBMI dapat lebih solid serta berkontribusi pada peningkatan produktivitas  dan efisiensi layanan jasa kepelabuhanan di tanah air mengingat cukup banyak PBM (perusahaan bongkar muat) yang bernaung dibawah asosiasi tersebut.
APBMI akan menggelar Munaslub pada 26-27 Oktober 2013 di Semarang Jawa Tengah untuk menyelamatkan roda organisasi. Munaslub tersebut akan meminta pertanggungjawaban kinerja kepengurusan DPP APBMI yang saat ini dinilai tidak aspiratif dan banyak melanggar ketentuan roda organisasi sesuai AD/ART APBMI.
Romulu Simangunsong, Ketua Panitia Pelaksana  Munaslub APBMI 2013 yang juga sebagai Ketua DPW APBMI Jawa Tengah mengklaim  dukungan Munaslub dari DPW dan DPC di seluruhh daerah Indonesia saat ini terus bertambah.
“Sebelumnya, Munaslub APBMI di usung oleh 8 pengurus DPW dan 2 pengurus DPC APBMI. Saat ini sudah lebih dari 10 DPW dan 17 DPC menyatakan siap hadir untuk mengikuti Munaslub tersebut,” ujarnya.

JASA LOGISTIK: Pemerintah Kaji Penerapan Standar Kompetensi

BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengkaji penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dalam bidang logistik guna mendukung lembaga sertifikasi profesi yang sudah ada.
Erwin Raza, Plt Asisten Departemen Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan saat ini lembaga sertifikasi profesi logistik sudah ada.

Lembaga sertifikasi itu dibentuk oleh asosiasi baik dari Asosiasi Logistisk Indonesia (ALI) maupun Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Lembaga profesi itu baru menggunakan standardisasi yang ditetapkan oleh masing-masing asosiasi.
“Jadi masih mengacu pada standar kompetensi mereka [ALI dan ALFI]. Kami akan kaji mengenai SKKNI untuk industri logistik,” katanya usai Diskusi Roundtable Balitbang Kementerian Perhubungan di Jakarta hari ini, Kamis (30/5/2013).
Erwin mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah membentuk tim untuk mengkaji hal tersebut di antaranya berasal dari asosiasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan perguruan tinggi termasuk Institut Teknologi Bandung.
Pendirian lembaga sertifikasi yang sudah ada itu, kata Erwin, hasil kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai badan yang mengurusi soal sertifikasi profesi.
SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan BNSP Rama Boedi mengatakan pihaknya memang bekerja sama dengan setiap kementerian untuk mengembangkan sertifikasi untuk setiap profesi.
Soal logistik, pihaknya mencatat di luar negeri kebutuhan atas sumber daya manusia bidang logistik cukup banyak termasuk kebutuhan untuk tenaga tingkat bawah misalnya staf biasa atau supir untuk logistik.
“Dengan adanya lembaga sertifikasi dan SKKNI maka kemampuan SDM kita itu setara, jadi misalnya supir tidak hanya punya SIM, tapi dia juga mengerti soal kecelakaan kerja, dan etika kerja,” katanya.

Source : M. Tahir Saleh

Editor : Sutarno

Diancam Mogok APBMI, Pelindo Anteng-Anteng Saja

BISNIS.COM, JAKARTA--Kegiatan pelabuhan terancam lumpuh menyusul adanya ancaman perusahaan bongkar muat (PBM) anggota asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) melakukan setop operasi  secara nasional  pada seluruh pelabuhan umum di Indonesia pada 3 Juni 2013 dengan alasan menolak  monopoli  PT Pelindo pada kegiatan jasa kepelabuhanan saat ini.

Hal itu dituangkan dalam fakta integritas yang ditandatangani  36 DPW dan DPC Pengurus APBMI di seluruh Indonesia  bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)  APBMI 2013, di Jakarta hari ini (14/5).

Rakernas tersebut di buka Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R.Mamahit dan juga dihadiri  perwakilan dari Kadin Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA ), PT Pelindo II dan Organda Angkutan Pelabuhan Tanjung Priok.

Dirjen Kemenhub Bobby R.Mamahit, mengatakan, pihaknya akan berupaya memediasi semua persoalan yang dialami oleh PBM anggota APBMI dan PT Pelindo I-IV, dan diharapkan sebelum 3 Juni 2013 sudah dicapai sistem kemitraan yang lebih baik antara Pelindo selaku BUP dengan PBM di pelabuhan.

“Kami optimistis komunikasi masih bisa dilakukan sehingga aksi setop operasi oleh PBM secara nasional itu tidak perlu terjadi. Saya akan turun langsung soal ini, sebab dampaknya akan sangat merugikan perekonomian nasional jika mogok itu (PBM) benar-benar terjadi,” ujarnya usai membuka Rakernas tersebut.

Bobby mengatakan, sesuai amanat UU No:17/2008 tentang Pelayaran, pada pasal 32 di sebutkan kegiatan bongkar muat bisa efisien jika dilaksanakan oleh PBM yang didirikan khusus untuk itu.

Sebab, kata dia, produktivitas bongkar muat di suatu pelabuhan sangat menentukan efisiensi atau tidaknya  aktivitas logistik.
Dia menambahkan, UU 17/2008 tentang Pelayaran telah secara tegas menjamin keberadaan PBM di pelabuhan, dan jika Badan Usaha Pelabuhan (BUP)/Pelindo ingin melakukan pekerjaan tersebut tetap harus memiliki izin khsusu untuk itu.

“Namun semestinya peran swasta dalam kegiatan jasa kepelabuhanan tetap bisa berjalan meskipun BUP Pelindo bisa melakukan bongkar muat. Semangatnya jangan ada monopoli agar tercipta kompetisi  dan transparansi pelayanan di pelabuhan,”tandasnya.

Kemenhub, kata dia, juga sudah mengintruksikan kepada seluruh Kepala Otoritas Pelabuhan maupun Kepala Syahbandar di seluruh pelabuhan umum yang dikelola Pelindo I-IV untuk  mengawasi pemberlakuan tarif jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan itu.

“Saya instruksikan juga agar aparat  Kemenhub di pelabuhan bersikap netral terkait hubungan kemitraan antara BUP dan PBM. Saya kumpulkan hari ini juga semua OP dan KSOP di seluruh Indonesia untuk membahas penyelesaian persoalan ini,” paparnya.

Ketua Umum DPP APBMI Bambang Ketut Rachwadi, mengatakan   Pemerintah mesti menghentikan aksi brutal BUMN Pelindo saat ini yang  semakin  arogan memonopoli kegiatan jasa kepelabuhanan.

“Banyak anggota kami yang sudah gulung tikar karena  market bongkar muatnya di rebut oleh Pelindo,” ujarnya.

Dia mengatakan, PBM anggota APBMI di seluruh Indonesia sudah bertekad  tetap melakukan aksi setop operasi  pada 3 Juni 2013 dengan tuntutan menolak monopolistik Pelindo I-IV pada  kegiatan jasa kepelabuhanan di tanah air.

“Kami (PBM) sudah lelah berteriak-teriak tetapi Pelindo seolah tidak mau merespon keluhan kami. Untuk itu kami berharap pemerintah turun tangan,” tuturnya.

Bambang mengungkapkan, setop operasi yang akan dilakukan pada 3 Juni 2013 itu yakni, PBM anggota APBMI tidak akan melayani kegiatan bongkar muat di seluruh pelabuhan Indonesia, dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Menanggapi ancaman setop operasi  PBM anggota APBMI itu, Dirut Pelindo II/IPC, RJ Lino mengatakan Pelindo II tetap menjamin kegiatan bongkar muat di cabang-cabang pelabuhan yang di kelola BUMN itu tetap akan berjalan seperti biasa.

“Saya tidak mau menanggapi mogok mereka (PBM), yang jelas Pelindo siap mengerjakannya dan saya optimistis bongkar muat tetap berjalan normal,” ujarnya.

Lino menegaskan, Pelindo telah diamanatkan dalam UU No:17/2008 agar berperan sebagai  operator, atau dengan kata lain bisa juga mengerjakan kegiatan bongkar muat di pelabuhan yang diusahakannya sendiri.

“Kalau Pelindo yang mengerjakan  itu (bongkar muat) saya jamin biaya logistik akan bisa lebih murah dari saat ini,” katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik, Carmelita Hartoto  justru mengingatkan  bahwa saat ini banyak perusahaan PBM yang sudah gulung tikar. “Kadin menerima laporan ini, dan jumlah PBM di pelabuhan terus berkurang,” ujarnya.

Carmelita yang juga Ketua Umum DPP INSA itu juga meninyalir ada grand design dari BUMN Jasa Kepelabuhanan untuk menguasai bisnis di pelabuhan.

“Padahal seharusnya BUMN itu harus menjadi mitra usaha, fasilitator swasta untuk melindungi asset Negara,” ujarnya.

Dia juga menyesalkan adanya upaya-upaya pihak tertentu  di Indonesia yang membelokkan agenda sistem logistik nasional (Sislognas) dengan konsep lain yang padat dengan kepentingan asing.

“Padahal Sislognas itu kan di susun bersama yang melibatkan para peneliti dan akademisi, tetapi kini implementasinya justru terhambat,” ujar dia.(yop)

Pemerintah Curigai Lonjakan Ekspor Nikel

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti data peningkatan ekspor nikel pada triwulan I-2013 melonjak hingga 89,6% senilai US$ 249,1 juta. Sesuai dengan ketentuan pemerintah akan melarang ekspor barang mineral mentah tahun depan.

"Pada kuartal I-2013 untuk komoditas nikel mengalami peningkatan ekspor sebesar US$ 249,1 juta atau naik sebesar 89,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (2/5/2013).

Dikatakan Bayu, hal ini akan ditindaklajuti pihaknya soal apakah ekspor ini berupa bahan jadi atau bahan mentah atau raw material. "Kita akan selidiki apakah yang diekspor ini merupakan bahan mentah atau raw material atau barang jadi," katanya.

Pasalnya kata Bayu, pemerintah mempunyai kebijakan pada 2013 untuk mendorong industri mineral mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi.

"Ini karena kita punya kebijakan pada 2013 ini untuk mendorong hirilisasi di industri mineral, apalagi pada 2014 ada aturan larangan ekspor mineral dalam bentuk bahan mentah," tandasnya.



(rrd/hen)

Pelabuhan tertua di dunia, diduga aktif sejak 4500 tahun lalu.

KOMPAS.com — Arkeolog menemukan pelabuhan tertua di dunia. Pelabuhan tersebut ditemukan di tepi Laut Merah, yang dipercaya berusia 4.500 tahun dan aktif pada masa Firaun Khufu (Cheops).

Tim arkeolog yang menemukan percaya bahwa pelabuhan yang ditemukan merupakan yang paling penting pada masa Mesir Kuno. Pelabuhan digunakan untuk membantu pengangkutan tembaga dan mineral lain ke Semenanjung Sinai.

Diberitakan Daily Mail, Selasa (16/4/2013), pelabuhan yang ditemukan dibangun di wilayah bernama Wadi al-Jarf, 180 km di sebelah selatan Terusan Suez. Pelabuhan ini diduga 1.000 tahun lebih tua dari struktur pelabuhan mana pun di dunia.



Bersama penemuan pelabuhan tersebut, peneliti juga menemukan 40 papirus yang memberi gambaran kehidupan Mesir Kuno pada masa kekuasaan Firaun Khufu.

Papirus mengungkap petunjuk bagi para pekerja di pelabuhan untuk mendapatkan roti dan bir. Papirus juga mengungkap aktivitas Merrer yang terlibat pada pembangunan Piramida Giza, kuburan Khufu.

"Dia melaporkan perjalanannya ke lahan batu kapur untuk mendapatkan bahan yang digunakan untuk membangun piramida," kata Mohhamed Ibrahim, Menteri Kebudayaan Mesir.



"Meski kita takkan belajar apa pun dari konstruksi monumen Cheops ini, catatan ini menyuguhkan wawasan pertama kali tentang hal ini," imbuh Ibrahim. Peneliti yang terlibat dalam penemuan pelabuhan ini berasal dari Badan Arkeologi Perancis.

Sumber :

Daily Mail

Editor :

yunan

INDUSTRI PERKAPALAN Tuntur Revisi Aturan Pajak & Bea Masuk

BISNIS.COM, JAKARTA – Pengusaha galangan kapal mengharapkan pemerintah segera menyesuaikan beberapa aturan terkait perpajakan dan bea masuk yang dinilai memperlambat pertumbuhan dan menurunkan daya saing industri perkapalan nasional.
Soerjono, Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, mengungkapkan pertambahan jumlah kapal saat ini tidak diimbangi oleh pertumbuhan ruang produksi galangan kapal.
Dia menuturkan hasil seminar Indonesia Maritime Advocation Forum INCAFO (2013) pada 10 - 11 April, menyimpulkan pemerintah harus segera mengambil langkah konkrit untuk memperkuat industri galangan kapal nasional.
“Saat ini industri pelayaran nasional bisa memenuhi kebutuhan kapal dalam negeri, tetapi sayang, industri galangannya belum tumbuh secepat itu,” paparnya hari ini, Senin (15/4/2013).
Data Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) memperlihatkan total armada kapal hingga Februari 2013 adalah 12.004 unit kapal, naik 98,7% dibandingkan Maret 2005 sebanyak 6.041 unit, atau saat Inpres 5 tahun 2005 tentang Azas Cabotage diberlakukan.
Dia menuturkan penambahan industri galangan kapal hanyalah sebatas ruang produksi untuk reparasi, walaupun jumlahnya minim, sehingga banyak kapal harus menunda kewajibannya untuk mereparasi.
Sejak 2009, tuturnya, sektor industri galangan kapal hanya mampu menambah ruang produksi sebesar 300.000 dwt (deadweight tonnage) pertahun, dari 600.000 dwt per tahun menjadi 900.000 dwt per tahun.
“Sedangkan sektor reparasi dapat menambah ruang produksi 2 juta dwt per tahun, dari 10 juta menjadi saat ini 12 juta,” katanya.

Editor : Sutarno

BISNIS LOGISTIK PELINDO Jadi Ancaman Pebisnis Kecil

BISNIS.COM, JAKARTA--Pelaku usaha logistik dan bongkar muat mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah nomor 61/2009 tentang Kepelabuhan.

Iskandar Zulkarnaen Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintan tentang Kepelabuhan itu karena mengancam bisnis logistik dan bongkar muat.

Iskandar menyatakan PP 61/2009 bertentangan dengan UU 17/2008 tentang Pelayaran karena sektor usaha jasa kepelabuhan dan pelayaran perlu meningkatkan peran swasta dalam jasa  kepelabuahan di Indonesia.

Dia menilai dengan adanya peraturan pemerintah itu sejumlah BUMN kepelabuhan seperti PT Pelabuhan Indonesia I-IV dapat melakukan monopoli pada layanan logistik dan bongkar muat kepelabuhan.

"Kita akan ajukan surat ke DPR RI dan Kementerian BUMN agar PP  61/2009 tentang Kepelabuhan direvisi atau dibatalkan karena  masalah menyangkut banyak perusahaan yang akan gulung tikar. Jangan sampai Pelindo monopoli dari hulu ke hilir dan asosiasi kena dampak karena tidak bisa bersaing,"ujarnya di Jakarta, Selasa (16/4).

Menurutnya pihaknya tidak dapat bersaing dengan anak usaha BUMN kepelabuhan karena menguasai pelabuhan.

Dia menjelaskan akibat Pelindo II mendirikan sejumlah anak usaha di bidang logistik dan bongkar muat akan mengancam keberlangsungan 1.852 perusahaan bangkrut.

Dia menambahkan 1.852 perusahaan itu antara lain 1.200 perusahaan logistik dan forwarding, 523  usaha angkutan khusus pelabuhan dan 129 perusahaan bongkar muat.

Dia menilai BUMN pelabuhan dapat melakukan ekspansi namun jangan mematikan usaha swasta nasional.

Sumber : Henrykus F. Nuwa Wedo

Editor : Sutarno