SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.04/2011

 Baca Perubahannya :

http://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2011/63pmk042011.pdf

Banyak Pejabat Tidak Paham Kebijakan Ekonomi-SBY

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siang ini memimpin rapat paripurna membahas implementasi APBN 2011. Dalam sambutan mengawali rapat, SBY menyindir banyak pejabat pemerintahan yang tidak paham tentang kebijakan ekonomi.

"Saya mendapat berita, informasi, umpan balik atau feedback. Intinya begini, sebagian dari pejabat pemerintah, utamanya Pemda, sebagian gubernur, banyak bupati/walikota konon katanya tidak memahami benar kebijakan ekonomi termasuk kebijakan fiskal, termasuk merencanakan anggaran bagi daerahnya, APBD, yang tentunya juga berkaitan dengan APBN," kata SBY.

Hal tersebut dia katakan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (24/6/2011).

"Dikatakan pada saya, Pak yang penting daerah kami aman. Itu seperlima benar. Tapi bukan hanya itu. Yang dipimpin ini masyakarat yang semua aspek harus dibangun, oleh karena itu termasuk bagaimana penganggaran dibikin," imbuhn SBY.

SBY menuturkan, APBN/APBD yang dialokasikan ke daerah-daerah bukan warisan dari nenek moyang, melainkan dari pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus benar-benar hati-hati agar tidak diselewengkan.

"Ini bukan uang nenek moyang kita, uang yang diperoleh dari pajak dari berbagai penerimaan. Saya minta Mendagri terus upgrading tentang, APBD, kebijakan fiskal, cara meningkatkan investasi, cara meningkatkan lapangan kerja di daerah, cara mengurangi kemiskinan dari sisi ekonomi," pinta SBY.

Di Indonesia, imbuh SBY, banyak kabupaten yang jumlahnya lebih besar dibanding negara tetangga, Singapura. Sehingga, jika anggaran tidak dikelola dengan profesional, pembangunan yang ditargetkan tidak akan tercapai.

"Banyak kabupaten yang jumlah penduduk dan luas di atas Singapura. Bayangkan kalau dikelola dengan tidak professional, negara kita tidak optimal apa yang dicapai dalam pembangunan ini," SBY mengingatkan.

"Saya berharap makin ke depan, pemilukada langsung, benar-benar kita tingkatkan kualitas. Semua calon memiliki kapasitas dan popular di mata rakyat," ujar SBY.

(anw/dnl)

Berita : Impor Sapi Tak Harus dari Australia

Jakarta - Pemerintah mengegaskan sapi-sapi impor yang akan digemukan atau dikonsumsi di Indonesia tidak perlu berasal dari Australia. Sapi-sapi lokal juga berpotensi tutupi pasar impor.

"Impor ini (sapi) tentu saja tidak harus dari Australia," kata Menteri Pertanian, Suswono ketika ditemui di katornya Senin (20/6/2011).

Suswono juga memberikan sinyal untuk tidak terlalu berharap pada impor-impor sapi dari luar negeri dan lebih mengoptimalkan sapi-sapi yang berasal dari dalam negeri. Suswono mengimbau kepada para importir sapi untuk tidak terlalu banyak melakukan impor sapi.

"Kami pun sudah mengimbau para importir, tentu saja lebih mengutamakan sapi-sapi lokal terlebih dahulu," katanya

Suswono menegaskan kembali, Indonesia tidak akan terlalu bergantung kepada impor sapi. Hal ini bertujuan untuk banyak menggunakan sapi-sapi dari dalam negeri.

"Tetapi yang jelas Indonesia punya kebijakan perketat impor dalam arti lebih mengutamakn sapi lokal," tuturnya.

Namun, Indonesia masih berpotensi untuk tetap mengimpor sapi jikalau produksi sapi dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Kalau ternyata faktanya kita masih kekurangan kita impor," imbuhnya.

PEMBERITAHUAN

Pemberitahuan kepada customer PT.Sinar Pratama Transport. Bahwa sejak tanggal 11 juni 2011 PT.Sinar Pratama Transport telah pindah ke Jl.Swasembada Timur VII No.38 Rt 008 /  Rw 010. Kelurahan Kebun Bawang Tanjung Priuk-Jakarta-Utara. Dan untuk sementara waktu bisa menghubungi kami ke Nomor Telpon: 021-43924473.
Demikianlah pemberitahuan ini kami buat, dan kami minta maaf, apabila beberapa hari ini kami tidak merespon telepon di alamat lama kami.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami'
PT.SINAR PRATAMA TRANSPORT

Yohanes Saputra
+62 852 1002 3774 

Pemerintah Akui RI Ketergantungan Impor Susu

Jakarta - Pemerintah mengakui Indonesia masih kekurangan pasokan susu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia masih sangat membutuhkan impor susu dari luar.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi ketika ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jalan Thamrin, Jakarta, Selasa (14/6/2011).

"Masih banyaklah impornya. Memang kita kurang kok susunya, mau bagaimana," ujarnya.

Menurut Bayu, sebanyak 40% pasokan susu di Indonesia masih dipenuhi dari impor. Sisanya didapat dari produksi susu lokal.

"Kita impor kalau nggak salah masih sekitar 40% dari total kebutuhan. Kita baru bisa memenuhi 60% (susu sapi lokal)," ujarnya.

Bayu menjelaskan, Indonesia hanya memiliki 3 pusat produksi susu sapi, yaitu di Bandung, Malang, dan Boyolali karena hanya di tempat tersebutlah sapi perah dapat menghasilkan susu dengan baik.

"Indonesia ini, Indonesiamu yang tercinta itu, sentra produksi susu cuma ada 3, cuma ada Bandung, Malang, sama Boyolali dan memang hanya di situ saja sapi perah bisa hidup dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bayu mengatakan pemerintah menargetkan 75% pemenuhan kebutuhan susu sapi didapat dari produksi lokal. Saat ini, Indonesia baru bisa memenuhi 60% kebutuhan susu sapinya yang berasal dari dalam negeri.

"Target kita mudah-mudahan bisa sampai 75% (pemenuhan susu dari dalam negeri). Saat ini, sudah berhasil sampai 60%," ucapnya.

Bayu menjelaskan, pemerintah sudah melakukan banyak program untuk mencapai target tersebut, beberapa diantaranya adalah memodernisasi peternakan sapi dan memperbesar skala usaha peternak sapi.

"Kita tingkatkan kualitas dari sapinya dengan ganti bibitnya dengan yang lebih tinggi, kita moderenisasi peternaknya, kita perbesar skala usaha dari peternak, kita perbaiki ransum. Semua kita lakukan," ujarnya.

(ade/dnl)

TOL PRIOK SEKSI CILINCING-JAMPEA RP. 1,04 TRILIUN SIAP DIBANGUN

Jakarta- Proyek tol akses Tanjung Priok Seksi E-2 atau Cilincing-Jampea senilai Rp. 1,040 triliun siap dibangun. Hal ini dipastikan setelah adanya penandatanganan kontrak antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kajima Waskita Karya Joint Operation.

Dana pembangunan tol ini berasal dari dana pinjaman Japan Bank or International Cooperation (JBIC). Pembangunan meliputi jalan atas (elevated) sepanjang 2,74 Km, on/off ramp sepanjang 1,97 Km dan pelebaran jalan arteri.

Sesuai dengan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 28 bulan sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan jangka waktu pemeliharaan selama 12 bulan.

Dirjen Bina Marga PU Djoko Murjanto dalam keterangan tertulisnya (29/4/2011) mengatakan bahwa Jalan Tol Akses Tanjung Priok diharapkan dapat memberi kontribusi yang penting untuk menghindari kemacetan yang terjadi dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok. Diharapkan pembangunan Tol Priok Seksi E-2 ini bisa segera dilaksanakan.

Djoko menepis anggapan bahwa pembangunan Tol Priok Ruas E-2 terhambat karena masalah pembebasan lahan makam Mbah Priok, sebab kedua area tersebut tidak memiliki kaitan.

Mengenai masalah pembebasan lahan, ruas tol ini belum sepenuhnya dibebaskan. Tanah masyarakat di daerah Semper yaitu lokasi pertemuan seksi E-1 dan E-2 merupakan tanah milik Kementerian PU dan telah dilakukan sosialisasi dan inventarisasi terhadap 48 bangunan warga.

Sementara itu, tanah milik TNI AL seluas 14.000 meter persegi sudah siap digunakan, juga tanah milik Pemprov DKI di Terminal Merdeka dan SMA 73. Khusus di daerah Kalibaru, untuk area sepanjang 196 meter masih terdapat 82 bangunan rumah yang belum dibebaskan.

Sebelumnya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah mengoperasikan tol Tanjung Priok seksi E-1 atau Rorotan-Jampea yang baru akan dibangun.

Untuk sementara ruas tol Rorotan-Cilincing digratiskan sebagai bagian uji coba operasi tol sepanjang3,4 Km ini mulai minggu (17/4/2011) hingga akhir Mei 2011.

Operasi Truk Dibatasi, Pengusaha Rugi Rp 12 Miliar/Hari

Jakarta - Pembatasan jam operasional truk di tol dalam kota beberapa waktu lalu mengakibatkan pengusaha angkutan truk mengalami kerugian Rp 12 miliar per hari.