Infrastruktur transportasi butuh Rp2.800 triliun

JAKARTA: Pemerintah menyiapkan proyek infrastruktur transportasi senilai Rp2.800 triliun, hampir 40% dari total PDB RI yang Rp7.300-an triliun, dalam usulan kegiatan prioritas penguatan konektivitas nasional fase I.

Dari total dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, pemerintah hanya menyediakan 10%, sisanya akan diberikan ke pihak swasta maupun BUMN baik berupa kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) atau bentuk lainnya.

"Proyek ini menjadi bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek ini masuk sebagai usulan kegiatan transportasi prioritas dalam penguatan konektivitas nasional fase I atau quick wins," kata

Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Bambang Prihantono usai seminar Percepatan Implementasi MP3EI dalam konteks pembangunan moda dan sistem transportasi publik yang ideal, di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan dana yang dibutuhkan untuk sementara ditetapkan Rp2.800 triliun, namun angka itu masih belum final karena masih dalam studi yang harus dikoordinasikan dengan sejumlah pihak.

Dari total dana tersebut, pemerintah hanya mampu menyediakan 10% dan sisanya akan diserahkan kepada swasta maupun BUMN dalam bentuk KPS ataupun bentuk lainnya.

Dalam materi seminar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan usulan kegiatan prioritas quick wins fase I transportasi dalam MP3EI tersebut antara lain pengembangan perkeretaapian berupa pembangunan infrastruktur baru yang terdiri dari delapan proyek.

Termasuk di dalamnya yakni pembangunan jalur ganda kereta api (KA) Lintas Utara Jawa, KA double-double track jalur Manggarai-Cikarang, pengembangan KA akses ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, KA akses ke Bandara Juanda Surabaya, KA angkutan batu bara di Sumatera Selatan, KA angkutan batu bara di Kalimantan Tengah, KA Tanjung Priok, dan KA jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung.

Selanjutnya pengembangan transportasi perkotaan Jabodetabek yang terdiri dari empat proyek yamni pengembangan KA loopline Jabodetabek, MRT Jalur Utara-Selatan, pelaksanaan studi MRT jalur Timur-Barat, dan Jakarta Monorail.

Proyek lainnya berupa optimalisasi dan pembangunan infrastruktur baru, yakni meningkatkan pelayanan penerbangan yang terdiri dari enam proyek.

Keenam yakni pengembangan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, pembangunan Bandara Kuala Namu Medan, pengembangan Bandara Ngurah Rai Denpasar, persiapan pembangunan bandara baru di Bali Utara dengan skema KPS, pengoperasian Bandara Internasional Lombok, dan persiapan pembangunan bandara Kertajati dengan skema KPS.

Proyek lainnya yakni merevitalisasi angkutan penyeberangan antar pulau atau Ro-Ro dan optimalisasi subsidi perintis serta pemberian Public Service Obligation (PSO).

Terdiri dari tiga proyek yakni pembangunan Dermaga Merak-Bakauheni, penambahan jumlah kapal yang melayani Merak-Bakauheni, dan revitalisasi angkutan Ro-Ro antar pulau.

Armida menjelaskan masih banyak lagi proyek yang masuk dalam fase I quick wins, di antaranya meningkatkan konektivitas terminal kontainer Internasional Tanjung Priok dan mempercepat pembangunan pelabuhan alternatif Tanjung Priok, pengembangan Pelabuhan Belawan, peningkatan layanan jalan, serta pembangunan pusat distribusi di Indonesia Bagian Timur.

Asisten Deputi Infrastruktur Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kemenko Bidang Perekonomian Tulus Hutagalung mengatakan permasalahan sistem transportasi di Tanah Air sangat kompleks.

Permasalahan-permasalahan tersebut, lanjut Tulus, biaya transportasi publik menjadi tinggi. Di Jakarta, rata-rata 30% dari pendapatan untuk transportasi kota. Di Afrika Selatan saja hanya 10%, Amerika Serikat 4,68%. Waktu tunggu angkutan umum di kota metropolitan rata-rata 46 menit pada jam sibuk.

Masalah lainnya yakni transportasi publik tidak efektif. Hanya 7 kota yang menggunakan bus besar. Rasio antar panjang jalan yang dilayani trayek dengan total panjang jalan diperkotaan rata-rata masih di bawah 70%, bahkan di beberala kota mempunyai rasio di bawah 15%.

Tulus menambahkan permasalahan lainnya yakni ketergantungan terhadap kendaraan pribadi semakin tinggi. Hal ini terlihat dari kecepatan rata-rata lalu lintas di Jakarta turun 3,6% per tahun, di Bandung turun 3,2% per tahun.

Selain itu, jelas Tulus, Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) akan mengalami kerugian ekonomi Rp65 triliun per tahun pada 2020.

Kerugian ini dihitung berdasarkan faktor kecelakaan, polusi, bahan bakar minyak, kerusakan jalan. Kota Bandung akan merugi Rp47,35 triliun per tahun pada 2030. "Kota-kota lain akan mengalami hal serupa," katanya.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan sistem logistik harus mampu mengaitkan sistem transportasi fisik, sistem tataniaga komoditi, dan sistem pembiayaan distribusi.

"Transportasi bertanggung jawab atas 20%-25% harga akhir dari produk pertanian yang diusahakan masyarakat miskin, tetapi hanya lebih kecil dari 2% dari komoditi pertanian industri besar," kata Danang. (Bsi)

Kadin serahkan rekomendasi Indonesian Logistic Summit ke Wapres

JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia segera menyerahkan rekomendasi Indonesian Logistic Summit (ILS) 2011 kepada Wakil Presiden Boediono.

Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kadin, mengatakan rekomendasi tersebut diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan di sektor logistik.

Menurut dia, rekomendasi itu diharapkan segera dilaksanakan karena isinya bersifat mendesak dalam kerangka menciptakan tatanan logistik nasional yang efisien. "Segera kami serahkan kepada Wapres," katanya, Kamis 17 November.

ILS 2011 yang berlangsung selama 10--11 November di Jakarta Convention Center (JCC) menghasilkan 9 rekomendasi.

Rekomendasi itu antara lain perlunya percepatan pembangunan terminal peti kemas di kawasan Utara Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Pembangunan terminal peti kemas tersebut hingga kini belum dimulai karena pemerintah belum menunjuk operator yang menjadi operator dalam lelang yang diselenggarakan sejak semester I 2011.

Dokumen pokok-pokok dan rekomendasi ILS 2011 yang diterima Bisnis menyebutkan percepatan pembangunan terminal tersebut untuk mengantisipasi pertumbuhan muatan dalam empat tahun ke depan.

ILS juga merekomendasikan perlunya pembenahan 25 pelabuhan terbuka di Indonesia dan  seluruh pelabuhan utama provinsi  serta menggenjot efisiensi operasional pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal kargo.

Selain itu, perlu dilaksanakan penerapan kebijakan operasional pelayanan 24 jam dan 7 haru di seluruh pelabuhan nasional yang kini baru diterapkan di empat pelabuhan utama yakni Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Belawan. (ea)
 

Biaya logistik dipatok turun 1% per tahun

JAKARTA: Pelaku usaha logistik nasional menargetkan penurunan biaya logistik nasional sebesar 1% setiap tahun sehingga pada 2015 rata-rata biaya logistik akan turun menjadi 10%.

"Kami mengupayakan minimal turun 1% per  tahun. Targetnya tetap menjadi 10% pada 2015 saat liberalisasi masyarakat ekonomi Asean diberlakukan," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan penurunan biaya logistik nasional dibutuhkan supaya industri dan aktivitas perdagangan di dalam negeri dapat bersaing mengingat gempuran produk luar negeri semakin tinggi.

Menurut dia, pihaknya sudah mengukur kekuatan industri logistik nasional melalui program Indonesian Logistik Summit yang pertama kali diadakan pada November 2011.

Dari kegiatan itu, katanya, sejumlah rekomendasi sudah disiapkan untuk diserahkan kepada pemerintah. "Rekomendasi itu berisi tentang program-program utama dalam memangkas biaya logistik nasional."

Natsir menambahkan pihaknya segera menyerahkan rekomendasi   ILS 2011 kepada Wakil Presiden Boediono. "Rekomendasi tersebut diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan di sektor logistik."

Menurut dia, rekomendasi itu diharapkan segera dilaksanakan karena isinya bersifat mendesak dalam kerangka menciptakan tatanan logistik nasional yang efisien. "Segera kami serahkan kepada Wapres," katanya.

ILS 2011 yang berlangsung selama 10--11 November di Jakarta Convention Center (JCC) menghasilkan 9 rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Ke-9 rekomendasi itu antara lain pembenahan 25 pelabuhan terbuka di Indonesia dan  seluruh pelabuhan utama provinsi  serta menggenjot efisiensi operasional pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal kargo.

Selain itu, perlu dilaksanakan penerapan kebijakan operasional pelayanan 24 jam dan 7 hari di seluruh pelabuhan nasional yang kini baru diterapkan di empat pelabuhan utama yakni Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Belawan.

ILS juga merekomendasikan agar pemerintah menyelesaikan dengan cepat JORR dari daerah industri ke Pelabuhan Tanjung Priok dan akses jalan lainnya agar tidak terjadi bottleneck atau penyumbatan arus.

Selain itu, pelaku usaha meminta agar bandar udara di Indonesia dibuka 24 jam atau minima hingga pukul 24.00 supaya kepadatan di bandara besar seperti Soekarno--Hatta dapat terurai.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S. Sunoko mengatakan pihaknya akan memperpanjang jam operasi di empat bandara tersebut.

"Dirjen Perhubungan Udara meminta agar empat bandara ini buka 24 jam. Sekarang hanya buka sampai pukul 20.00, nantinya menjadi pukul 24.00 selanjutnya buka 24 jam," katanya.

Permintaan untuk membuka operasional bandara hingga 24 jam ini masih belum dapat dipenuhi saat ini karena masih kekurangan tenaga pengawas lalu lintas udara. (Bsi)

Penerbit buku tuntut insentif impor & harga kertas

JAKARTA: Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) mendesak pemerintah memberikan insentif berupa kemudahan impor buku dan harga kertas khusus untuk membangkitkan industri penerbitan Indonesia.

 

Ketua Umum Ikapi Lucya Andam Dewi mengatakan industri penerbitan Indonesia mengalami stagnasi atau jalan di tempat dalam 3 tahun terakhir.  Penjualan buku tidak berkembang meskipun jumlah penerbit terus tumbuh.

 

"Jumlah penerbit tambah, tapi buku yang dijual tidak bertambah. Harusnya kan sebanding, ini tidak. Omzet penjualan buku masih bertahan sekitar Rp4 triliun per tahun," katanya seusai pembukaan Indonesia Book Fair oleh Wapres Boediono hari ini.

 

Lucya mengatakan harga kertas yang terus naik juga manjadi kendala utama bagi penerbit. Jumlah buku yang dicetak per judul masih rendah, sekitar 2.000-3.000 eksemplar dan masih di bawah skala ekonomi. Namun, jika mencetak buku dalam jumlah banyak juga menjadi masalah karena akan sulit terserap pasar akibat minat baca rendah.

 

"Kalau minat baca tumbuh, per judul buku bisa dicetak lebih banyak," katanya.

 

Kekurangan penulis

 

Lucya memaparkan permasalahan lainnya adalah Indonesia masih kekurangan penulis-penulis andal berkualitas. Dari 30.000 judul buku baru per tahun, hampir separuhnya merupakan buku terjemahan dan buku impor.

 

Indonesia juga masih menerapkan pajak tinggi untuk buku impor. Penerbit masih kesulitan mendatangkan buku-buku asing berkualitas dengan harga terjangkau karena terhambat dengan pajak yang tinggi.

 

"Kami para penerbit perbukuan merindukan uluran tangan pemerintah di bidang perbukuan untuk mengatasi masalah-masalah itu," katanya.

 

Dia mengatakan saat ini sebenarnya merupakan momentum yang tepat untuk membangkitkan industri penerbitan dan perbukuan. Sejumlah penerbit dari luar negeri, terutama China dan Eropa membidik pasar Indonesia. Mereka mengharapkan Indonesia menjadi jembatan juga bagi pasar Asean.

 

Menurut Lucya, keberadaan buku impor berkualitas sangat diperlukan untuk bisa mendongkrak kualitas buku dalam negeri dan juga memacu  para penulis lokal lebih handal.

 

"Indonesia sering dilirik luar negeri untuk memajukan buku internasional. Bulan lalu kami dapat kunjungan Badan Penerbit China. Mereka mengharapkan Indonesia jadi jembatan untuk membuka pasar buku di Asean," katanya.

 

Wapres Boediono berjanji akan membantu menyelesaikan sejumlah masalah tersebut. Boediono segera melakukan diskusi  dengan Ikapi dan instansi terkait untuk memberikan insentif kepada industri penerbitan itu.

 

"Dari sisi kemudahan bagi usaha perbukuan tentunya nanti kita lihat mana yang bisa dan tidak, karena ini menyangkut instansi lain juga. Perlu dialog yang substansif. Pemerintah sekuat tenaga akan bantu.  Ini bukan janji kosong. Kita realistis dan ini niat kita bersama," katanya. (sut)

Januari 2012, ekspor rotan dilarang

JAKARTA: Keran ekspor seluruh jenis rotan akan dihentikan mulai berlaku 1 Januari 2012 seiring dengan hampir tuntasnya perumusan regulasi itu oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kehutanan.

 

Namun, hingga kini paket kebijakan terkait masih terus dibahas. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan pada 30 November 2012 diharapkan paket kebijakan mengenai larangan ekspor rotan sudah ditandatangani pihak terkait.

 

“Senin minggu depan [28 November 2011] adalah pembahasan terakhir antara tiga kementerian, sehingga bisa segera difinalisasi. Kalau semuanya lancar, paket kebijakan akan ditandatangani pada 30 November 2011 dan efektif pada 1 Januari 2012,” jelasnya siang ini.

 

Adapun paket kebijakan itu terdiri dari Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perindustrian, dan Peraturan Menteri Kehutanan.

 

Deddy mengungkapkan Permendag akan berisi mengenai larangan ekspor seluruh jenis rotan, lalu aturan mengenai angkutan antarpulau komoditas itu, dan sistem resi gudang untuk mengatur pasokan.

 

"Larangan ekspor seluruh jenis rotan untuk mengantisipasi agar tidak ada penyelundupan. Sulit mengawasinya kalau ada jenis yang boleh diekspor, dan yang tidak. Seluruh rotan itu nantinya akan didorong supaya diserap oleh industri mebel dalam negeri,” katanya.

 

Sementara itu, lanjutnya, untuk rotan yang tidak terserap industri mebel dalam negeri pemerintah menggunakan skema resi gudang supaya harga komoditas itu tidak turun.

 

“Pemerintah juga akan menetapkan harga dasar rotan. Saat ini, memang banyak pengusaha rotan yang melakukan ekspor daripada menjual di dalam negeri, karena masalah harga,” jelasnya. (arh)