PERUM BULOG : Mendag tak sepakat jadi importir tunggal

JAKARTA : Menteri Perdagangan Gita Wirjawan tidak sepakat jika Bulog menjadi importir tunggal untuk komoditas pangan di luar beras karena akan mengganggu sistem perdagangan yang sudah ada.

Menurutnya, pelaku usaha, khususnya importir kedelai, telah membina jaringan selama bertahun-tahun dengan eksportir di Amerika Serikat, Brasil dan Argentina sehingga mampu menutup kebutuhan kedelai di dalam negeri.

Jangan sampai kalau Bulog nanti berperan untuk mengambil alih importasi beberapa komoditas, itu mendisrupsi (mengganggu) operasional yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh para pedagang.

"Karena kalau disruptif, nanti konsumen juga yang dirugikan," katanya di sela buka puasa bersama di Kementerian Perdagangan, Selasa (14/8/2012).

Pihaknya meragukan apakah Bulog cukup berpengalaman menjalin jaringan bisnis dengan produsen di luar negeri dan memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan importasi.

Menurutnya, Bulog semestinya dapat bekerjasama dengan para importir dalam pengadaan kedelai. Namun, dia mengaku masih mempelajari bentuk kerjasama yang ideal antara BUMN pangan itu dengan importir.

"Ini harus dicari mekanisme yang win-win. Jangan sampai zero sum game gitu lho. Dan, saya tidak melihat mereka tidak bisa bekerjasama," ujarnya. (ra)

BARANG BEREDAR: Pemerintah tingkatkan pengawasan

JAKARTA: Kementerian Perdagangan mengawasi barang beredar serentak di lima kota, yakni Pontianak, Medan, Surabaya, Makassar dan DKI Jakarta.

Pengawasan difokuskan pada empat jenis produk, yakni ban kendaraan bermotor roda empat, baja tulangan beton (BjTB), baja lembaran lapis seng (BjLS) dan produk melamin untuk perangkat makan. Pengawasan juga dilakukan terhadap distribusi minuman beralkohol.

Pengawasan itu dilakukan selama tiga hari, yakni 13-14 Agustus 2012.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan Inayat Iman mengatakan pengawasan bersama dinas perindustrian dan perdagangan itu bertujuan mengetahui kesadaran pelaku usaha untuk tidak memproduksi, mengimpor maupun memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan.

“Ini dilakukan agar konsumen terlindungi dari barang-barang yang tidak memenuhi persyaratan,” katanya, Selasa (14/8/2012).

Di Medan, tim menemukan tiga produk yang diduga tidak memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia (SNI), yakni ban kendaraan bermotor roda empat asal impor, produk melamin untuk perangkat makan dan BjLS. BjTB yang ditemukan pun diduga tidak sesuai ukuran yang dipersyaratkan.

Di Surabaya dan Pontianak, tim juga menemukan empat produk yang sama. Sementara di Makassar, tim hanya menemukan satu produk, yakni BjTB.

Adapun di DKI Jakarta, tim mendapati tiga produk, yakni ban kendaraan bermotor roda empat asal impor, BjTB dan melamin untuk perangkat makan.

Kemendag telah melakukan pengambilan sampel dan akan ditindaklanjuti dengan uji laboratorium.

“Apabila hasil uji laboratorium terbukti tidak memenuhi persyaratan SNI, maka akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pengawasan khusus, dilanjutkan dengan pengenaan sanksi,” tuturnya.(msb)

PELABUHAN PRIOK: Organda Minta Akses Masuk ke Koja Dibuka 24 Jam

JAKARTA:  Organisasi pengusaha nasional angkutan bermotor di jalan (Organda) mendesak akses masuk ke terminal peti kemas Koja Pelabuhan Tanjung Priok - yang melalui jalan Jalan Dobo-Jampea dari  arah Cakung-Cilincing - dibuka penuh secara permanen untuk mengurangi kemacetan.

 

Wakil Ketua Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Tanjung Priok Sumihar Hutagaol mengatakan sejak pembukaan akses itu di uji coba pada Senin 23 Juli 2012, ternyata jalur itu hanya dibuka pada waktu malam hingga pagi hari yakni mulai pukul 22.00-d 05.00 Wib.

 

“Seharusnya dibuka penuh  secara permanen 1 x 24 Jam tanpa terkecuali karena kemacetan dan antrean truk sudah kerap terjadi sejak siang hingga malam hari. Terkadang pada pagi hari juga sudah macet jika ekspor-impor dan kegiatan pengangkutan pengembalian peti kemas kosong sedang ramai,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.

 

Dia menyesalkan setelah dilakukan uji coba pembukaan akses tersebut hampir satu bulan berjalan, tidak memberikan dampak signifikan pada terurainya tingkat kemacetan dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.

 “Banyak armada anggota kami mengeluh closing time saat ekspor karena akses itu tidak dibuka permanen,” ungkapnya.

 

Hingga saat ini, akses itu masih mempergunakan sistem buka-tutup dengan alasan untuk kepentingan pembangunan proyek jalan tol Pelabuhan Tanjung Priok yang akan terkoneksi dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR).

 

Sumihar mengatakan, armada truk barang dan peti kemas terpaksa masih harus berputar di dalam gate Pos 9-Pelabuhan Tanjung Priok sebelum masuk ke TPK Koja pada pagi hingga malam hari sehingga kepadatan arus kendaraan truk tidak terhindarkan.

 

“Kondisi ini berdampak pada kegiatan distribusi dari dan ke terminal lainnya di pelabuhan, termasuk JICT, Mustika Alam Lestari dan Multi Terminal Indonesia,” tuturnya. (k1/yus)

Pelindo diminta kembangkan Pelabuhan Teluk Bayur

PT Pelindo II Padang, Sumatera Barat diminta untuk mengembangkan pelabuhan Teluk Bayur agar lebih besar dari yang ada sekarang ini.

"Sudah sepantasnya Teluk Bayur di perbesar dan di kembangkan dimana merupakan, pelabuhan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Sumbar dan Sumatera bagian Barat," kata Ketua DPD-RI Irman Gusman di Padang, Senin.

Menurutnya, bila pelabuhan Teluk Bayur diperbaiki dan dikembangkan, kapal yang sandar makin nyaman. Eksportir makin guat lantaran tak perlu khawatir ketiadaan kapal.

"Tapi terus terang tentu saja pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur membutuhkan kebersamaan agar pelaksanaannya sesuai harapan,"katanya.

Bagi Pelindo II sebagai BUMN yang mengelola jasa kepelabuhan, tambah Irman Gusman pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sudah sebuah keharusan, dari pertumbuhan dan kondisi hari ini yang hampir 70 persen kapal waktunya habis menunggu antrian bongkar muat di Teluk Bayur.

Dia mengatakan, Pantai Barat Sumatera, Pelabuhan Teluk bayur merupakan gerbang perekonomian Indonesia bagian barat.menuju tujuan ekspor dari Sumbar yakni India, serta Timur Tengah.

"Dimana dua negara itu merupakan pusat pertumbuhan perekonomian masa depan di samping dari negara China,"katanya.

Menurutnya, PT Pelindo II juga dapat manfaat yakni bertambahkan perusahaan pengguna jasa pelabuhan atau setidaknya jasa yang dibutuhkan makin besar lalu tentu berdampak pada berkembangnya PT Pelindo II. Dan itu artinya juga makin berkembang pula Teluk Bayur. Dengan demikian jawaban bahwa mana yang dulu ayam atau telur tadi bisa sedikitnya terjawab.

"Bila pelabuhan diperbaiki dan dikembangkan, kapal yang sandar makin nyaman. Eksportir makin guat lantaran tak perlu khawatir ketiadaan kapal,"kata Irman Gusman.

Tidak saja Pelabuhan Teluk Bayur dikembangkan lanjutnya namun juga infrastrukny juga dalam juga harus dibangunan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan selaku penyedia jasa dan jantungnya perekonomian yang meruupakan unsur menunjang kemampuan nasional.

"Pelabuhan Teluk Bayur tidak hanya kepentingan satu dua pihak tetapi amat penting bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat," kata Irman Gusman.
(KR-ZON/M019)

Editor: Tasrief Tarmizi

IMPOR GULA MENTAH: PTPN X desak pembukaan impor raw sugar

JAKARTA: PT Perkebunan Nusantara X meminta agar rencana pemerintah untuk memberikan izin gula mentah (raw sugar) kepada pabrik gula untuk mengisi idle capacity cepat direalisasikan, karena musim giling tebu oleh beberapa pabrik akan segera selesai pada Oktober mendatang.

Sekretaris Perusahaan PTPN X Cholidi mengatakan pabrik gula milik PTPN X yang berada di Jawa tidak membutuhkan gula mentah, karena pasokan tebu sudah cukup untuk mengisi kebutuhan pabrik.

Menurutnya, pabrik gula milik PTPN X yang berada di luar Jawa yaitu di Sulawesi yang justru membutuhkan raw sugar untuk mengisi idle capacity, karena pasokan tebu di daerah itu sedikit.

"Proses impor raw sugar harus segera dipercepat. Pabrik gula kami yang di Sulawesi butuh sekitar 20.000 ton, tetapi kalau waktunya semakin mundur, maka keperluan juga berkurang, karena tergantung dari hari giling yang tersisa," ujarnya kepada Bisnis, hari ini.

Namun, rencana impor raw sugar itu untuk mengamankan stok gula pada akhir tahun guna memenuhi kebutuhan 2013. Namun, volume impor raw sugar itu harus diperhitungkan secara detail, agar tidak terjadi over supply sehingga menyebabkan harga gula jatuh.

Cholidi memaparkan PG milik PTPN X yang membutuhkan raw sugar itu yaitu 3 PG yang berada di Sulawesi Selatan sebanyak 20.000 ton.

Sementara itu, PTPN XI diperkirakan mendapatkan alokasi impor raw sugar 30.000 ton, tetapi rekomendasi dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian hanya 10.000 ton.
Impor raw sugar untuk mengisi idle capacity itu untuk dipolah guna optimalisasi kapasitas, sehingga menambah cadangan gula nasional.

Menurutnya, harga raw sugar saat ini juga sedang tinggi. Proses giling tebu 3 PG PTPN X yang berada di Sulawesi Selatan, katanya, akan selesai pada awal Oktober mendatang.(api)

PRODUK KERTAS lolos tuduhan dumping oleh Thailand

JAKARTA : Produk kertas Indonesia lolos dari tuduhan dumping oleh Thailand setelah otoritas Negeri Gajah Putih itu menghentikan investigasi antidumping.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Ernawati mengatakan pemerintah Thailand pada 16 Juli menyampaikan penghentian penyelidikan yang dilakukan Committee on Dumping Subsidy Thailand terhadap produk coated paper dan paper board a.l berasal dari Indonesia.

"Dengan diberhentikannya investigasi antidumping, pengusaha Indonesia dapat kembali mengekspor produk coated paper dan paper board ke Thailand tanpa dikenakan bea masuk tambahan anti dumping," katanya, Senin (13/8/2012).

Inisasi penyelidikan anti dumping untuk kedua produk itu dimulai pada 8 Juli 2011 oleh Department of Foreign Trade Thailand atas permintaan Thai Paper Company Limited sebagai petisioner.

Selain produk asal Indonesia, produk coated paper dan paper board asal China, Korea, Jepang dan Taiwan juga dikenai tuduhan.

Ernawati menuturkan pemerintah Indonesia melakukan koordinasi secara aktif dengan perusahaan terkait selama proses penyelidikan dan mengirimkan sanggahan atas penyelidikan tersebut.

"Dalam sanggahan, kami menyampaikan bahwa kenaikan konsumsi dalam negeri Thailand selama periode 2006-2009 tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri Thailand sehingga permintaan impor meningkat," jelasnya.

Setelah mempertimbangkan manfaat impor produk coated paper dan paper board bagi industri domestik, konsumen dan masyarakat Thailand, Committee on Dumping and Subsidy memutuskan untuk menghentikan investigasi berdasarkan penarikan petisi oleh Thai Paper Co. Ltd. (ra)