Roadmap industri kapal nasional difinalisasi

JAKARTA:  Organisasi  Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) sedang memfinalisasi roadmap atau peta jalan industri kapal nasional.

Sekretaris Jenderal Iperindo Julius Tangketasik mengatakan finalisasi roadmap sedang dilakukan. Roadmap itu diusulkan agar ditetapkan dalam bentuk keputusan menteri.

Dia menjelaskan dari penyusunan roadmap itu, tergambar bahwa kemampuan galangan nasional untuk membangun kapal baru hingga mencapai 50.000 dead weight tonnage (DWT).

Di dalam roadmap itu, katanya, akan disusun jenis dan tipe kapal tertentu yang harus dibangun di dalam negeri. "Tetapi secara bertahap," katanya dalam jumpa pers di kantor Iperindo, hari ini.

Seperti diketahui, oerator pelayaran meminta pelaku galangan nasional untuk ikut terlibat dalam penyusunan peta jalan pengembangan industri kapal nasional.

Hal ini diperlukan menyusul hingga kini banyak kapal nasional yang melakukan perawatan rutin (docking) di galangan luar negeri karena keterbatasan kapasitas galangan nasional.

Tahun ini, sebanyak 19 unit kapal berbagai tipe senilai total Rp2,34 triliun akan dibangun di industri galangan dalam negeri selama 2012.

Kapal tersebut ditender oleh Kementerian Perhubungan sebanyak sembilan unit dan PT Pertamina sebanyak 10 unit. (Bsi)

ANGKUTAN KONTAINER: Suku cadang picu kenaikan tarif

MEDAN: Organda Cabang Belawan mengatakan kenaikan tarif angkutan kontainer mengacu kepada tingginya harga suku cadang dan sudah dua tahun tarif tidak ditinjau.

 

Ketua Organda Belawan Sutrisno Salim menegaskan rencana kenaikan tarif angkutan kontainer di Belawan diserahkan kepada anggota Organda Belawan (23 perusahaan) dan para pengguna jasa.

 

"Tidak benar Organda Belawan yang mengatur kenaikan tarif angkutan kontainer. Organda hanya menentukan daftar acuan kenaikan maksimum 15 persen," ujarnya kepada Bisnis di Medan hari ini.

 

Sebelumnya, Ketua Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) Sumut Kahirul Mahalli mengatakan keberatan terhadap rencana Organda menaikkan tarif kontainer sebesar 15 persen dari tarif sebelumnya.

 

Dia mencontohkan tarif angkutan kontainer 20 feet sebelumnya Rp800.000 dan 40 feet Rp900.000. Kalau tarif dinaikkan 15% tanpa musyawarah dengan pengguna jasa, katanya, ini namanya kartel karena ditentukan sepihak. "Kartel tidak ada tempatnya di negeri ini."

 

Sementara itu, Pengusaha Trailer Belawan Zulkifli mengakui sudah dua tahun tarif angkutan kontainer di Belawan tidak dinaikkan. Padahal, lanjutnya, biaya onderdil semakin meningkat dan waktu bongkar barang di gudang pengguna jasa bisa sampai tiga hari. 

 

"Kalau tarif tidak dinaikkan, maka pengusaha angkutan kontainer di Belawan terancam tutup karena mengalami kerugian. Kami hanya meminta pengertian para pengguna jasa karena mereka mendapatkan untung besar, kususnya para eksportir," tuturnya. (sut)

Pelabuhan Bagendang Sampit operasikan dua RTG

SURABAYA: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) akan segera mengoperasikan dua unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dengan total nilai investasi US$1,45 juta di Pelabuhan Bagendang Sampit, Kalimantan Tengah.

Kepala Humas PT Pelindo III, Edi Priyanto mengatakan dua unit RTG itu dioperasikan guna memaksimalkan proses bongkar muat arus peti kemas yang kecenderungannya mengalami peningkatan.

Dua instalasi yang merupakan peralatan bongkar muat untuk peti kemas itu merupakan bagian dari paket pembelian manajemen BUMN kepelabuhanan itu dengan satu unit Container Crane dan empat unit RTG.

“Satu unit CC [container crane] dan dua unit RTG lainnya telah dikirim ke Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menunjang kegiatan bongkar muat. Bahkan manajemen Pelindo III pada Senin lalu atau awal pekan ini [9/1] telah mengoperasikan fasilitas terminal khusus peti kemas di Pelabuhan Tenau,” kata Edi kepada Bisnis, hari ini, (Jumat, 13/1).

Edi menjelaskan dua unit RTG lainnya yang bernilai invstasi Rp13 miliar atau Rp6,5 miliar per unit-nya itu memang sejak awal akan diperuntukkan bagi layanan fasilitas petikemas di Pelabuhan Bagendang Sampit.

“Dua unit RTG yang dibeli manajemen dalam keadaan second atau used alias telah terpakai itu akan segera akan dioperasikan sehingga tren peningkatan arus peti kemas di pelabuhan yang berlokasi Kabupaten Kota Waringin Timur itu dapat memperlancar dan memaksimalkan layanan peti kemas.”

General Manager PT Pelindo III Cabang Sampit Abdul Rofid Fanani mengakui bila proses pengiriman dua unit RTG itu dijadwalkan hari ini (Jumat, 13/1) akan sampai di Bagendang.

“Proses pengapalan dua unit RTG itu dimulai dari Oman, Timur Tengah dan sempat mampir sejenak di Tanjung Perak, kemudian  transit di Trisakti [Banjarmasin], dan hari [Jumat, 13/1] akan sampai di Sampit [Pelabuhan Bagendang]. Peralatan ini tidak baru, namun telah direkondisi sehingga kemampuannya tidak beda dengan peralatan baru,” kata Rofid kepada Bisnis via telepon, hari ini, (Jumat, 13/1).

Rofid menerangkan kegiatan bongkar muat petikemas di pelabuhan Bagendang mengingat tren petikemas semakin tahun semakin meningkat.

“Pada 2009 lalu yang merupakan awal layanan peti kemas di Pelabuhan Bagendang, volumenya mencapai 26.838 Box, sedangkan pada 2010 arus peti kemas telah meningkat menjadi 29.317 Box. Hasil rekapitulasi pada di akhir 2011, capaian arus peti kemas yang dihandling di terminal Bagendang meningkat signifikan menjadi 31.974 box,” ujarnya. (k21/Bsi)

Pelindo IV segera perlebar Pelabuhan Makassar

MAKASSAR: PT Pelabuhan Indonesia IV Persero segera memperlebar areal dermaga peti kemas dan non peti kemas sepanjang 150 meter, dari dermaga awal yang memiliki luas 1.360 meter di Dermaga Soekarno Hatta, Pelabuhan Makassar.

Direktur Utama PT Pelindo IV Harry Sutanto mengatakan pelebaran itu akan dikerjakan tahun ini, dengan anggaran Rp150 miliar berasal dari dana internal perseroan dengan konstruksi tiang pancang baja. “Pelebaran itu harus kami lakukan segera, karena saat ini kapasitas untuk menampung kapal yang akan sandar sudah sangat terbatas. Setiap hari ada tiga sampai lima kapal yang harus antre di tengah laut, karena tidak bisa berlabuh,” ujarnya seusai bertemu Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, hari ini.

Sebelumnya, rencana pelebaran dermaga itu pernah dibahas Ilham dengan sejumlah pengusaha beberapa waktu lalu. Pelabuhan Peti Kemas Makassar saat ini memerlukan pengembangan, mempertimbangkan jumlah kapal yang akan merapat ke dermaga.

Ilham meminta Pelindo IV bisa bekerjasama dengan Pemkot Makassar, untuk mengatasi masalah antrean kapal tersebut, sambi menunggu perluasan pelabuhan yang realisasinya baru dimulai pada 2013 mendatang.

Sebelumnya, Harry mengungkapkan Pelindo IV telah mengalokasikan investasi Rp551 miliar tahun ini, untuk mengembangkan pelabuhan serta tambahan alat baru di semua pelabuhan yang ada di lingkup Pelindo IV.

Menurutnya, perseroannya memang berencana melakukan pengembangan dan pembangunan pelabuhan baru, dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Secara total, untuk rencana jangka pendeknya, Pelindo IV membutuhkan anggaran kurang lebih Rp15 triliun.
“Sebagai perkiraan, khusus di Makassar saja, membangun Makassar New Port membutuhkan investasi Rp8 triliun,” kata Harry.

Dia menyebutkan angka investasi Rp15 triliun itu, diharapkan bisa diperoleh dari APBN, internal perusahaan, dan pihak swasta.
Khusus di tahun ini, Pelindo sudah merealisasikan pembangunan dan pengembangan pelabuhan antara lain di Pelabuhan Pantoloan Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Kendari Sulawesi Tenggara. Sebagian investasi yang dikeluarkan menggunakan dana dari APBN 2011.(api)

PETI KEMAS: Bongkar muat di Tanjung Perak naik 10,8%

SURABAYA: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III mencatat adanya kenaikan arus peti kemas pada 2011 yang dibongkar muat pada sejumlah terminal di
pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebesar 10,8% dibandingkan capaian
2010.

Arus bongkar muat peti kemas pada 2011 mencapai 2,66 juta twenty feet
equivalent units (TEUs) naik dibandingkan volume arus peti kemas pada tahun sebelumnya sebanyak 2,4 juta TEUs.

Edi Priyanto, Kepala Humas PT Pelindo III,  mengungkapkan arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada 2011 masih didominasi proses bongkar muat di fasilitas PT Terminal peti kemas Surabaya.

"Arus di TPS [Terminal peti kemas Surabaya] pada 2011 mencapai 1,27 juta TEUs atau 944.416 box. Volume itu setara 47,9% dari total arus peti kemas yang di-handling di  Tanjung Perak yang mencapai 2,66 juta TEUs atau 2,23 juta box. Arus kontainer TPS itu naik tipis sekitar 66.000 TEUs dari capaian 2010 sebesar 1,21 juta TEUs," katanya kepada Bisnis hari ini.

Edi menjelaskan ada peningkatan sekitar 10,8% pada arus bongkar muat kontainer di Tg. Perak pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya.

"Arus peti kemas pada 2010 sebesar 2,4 juta TEUs atau setara 2,02 juta box, meningkat jadi 2,66 juta TEUs atau 2,23 juta box pada 2011.”

Pada posisi kedua, lanjut Edi, ditempati oleh arus yang dikelalo oleh fasilitas terminal milik PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.

"Terminal BJTI pada 2011 telah meng-handling peti kemas sebanyak 794.764 TEUs atau 722.812 box. Volume ini mengalami penurunan tipis sebesar 35.000 TEUs dari posisi 829.549 TEUs atau 756.481 box. Volume ini memiliki nilai kontribusi 29,76%," ujarnya.

Edi menegaskan untuk arus peti kemas yang dibongkar muat pada beberapa terminal atau dermaga konvensional seperti Nilam Timur maupun Jamrud Utara pada 2011 mencapai 594.802 TEUs naik pesat dari 365.446 TEUs pada 2010.

"Artinya ada kenaikan sebesar 62,7% atau setara 229.000 TEUs yang terjadi pada arus bongkar muat terminal konvensional di Tg.Perak. Kondisi ini lebih disebabkan adanya perubahan paradigma atas proses
logistik antar pulau yang mulai beralih menggunakan kontainer."

Kondisi ini bisa dibuktikan, kata Edi, karena untuk arus peti kemas luar negeri di terminal konvensional yang dibongkar muat relatif kecil mencapai 14.876 TEUs pada 2011 menurun dari 23.098 TEUs pada 2010.

"Arus peti kemas dalam negeri pada sejumlah terminal konvensional mencapai 579.926 TEUs pada 2011 naik dari 342.348 TEUs. Artinya ada peningkatan 69,29% untuk arus peti kemas dalam negeri pada periode 2010-2011," ujarnya. (sut)

BANDARA UPT: Ketersediaan dana jadi kendala

JAKARTA: Kementerian Perhubungan menargetkan dapat mempercepat pembangunan 24 bandara UPT tahun ini, tetapi terkendala biaya. Dalam setahun pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp2,3 triliun, sementara kebutuhan mencapai Rp6,4 triliun per tahun.

“Pembangunan ke-24 bandara unit pelayanan teknis (UPT) tersebut yang mayoritas berada di Timur Indonesia itu sebenarnya sudah berjalan sejak tahun lalu, namun kami targetkan dapat selesai pada tahun ini,” kata Direktur Kebandarudaraan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bambang Tjahjono kepada Bisnis, Kamis 5 Januari 2012.

Dia menambahkan dari 24 bandara UPT yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan yang akan dibangun, direhabilitasi dan dipelihara, baru sembilan bandara yang sudah menunjukkan perkembangan signifikan.

Kesembilan bandara tersebut yakni Bandara Muara Bungo Jambi, Bandara Saumlaki Baru Maluku, Bandara Tual Baru Maluku, Bandara Waisai Raja Ampat Papua Barat, Bandara Enggano Bengkulu, Bandara Sumarorong Tahap II Mamasa, Bandara Waghete Baru Papua, Bandara Kamanap Baru Papua dan Bandara Pekonserai Lampung Barat.

Bandara-bandara baru tersebut, jelas Bambang, memiliki panjang dan lebar landas pacu atau runway 900 meter x 300 meter atau 1.400 meter x 300 meter, sehingga hanya bisa didarati oleh pesawat-pesawat kecil seperti ATR-42, DHC-7, dan Cassa 212, atau pesawat Hercules 130 dan ATR-72. “Kesembilan bandara udara tersebut yang sudah bisa digunakan untuk pesawat-pesawat ukuran kecil,” ujarnya.

Bambang menambahkan hanya sembilan bandara yang dibangun tersebut karena kekurangan dana. Pada tahun lalu, dana yang sudah terpakai kebanyakan terserap untuk pembangunan bandara baru di Medan yakni Bandara Kuala Namu.

Dia menjelaskan untuk membangun atau merehabilitasi satu bandara UPT, diperlukan dana minimal Rp200 miliar. Pihaknya berharap bisa segera menyelesaikan Bandara Kuala Namu sehingga bisa fokus membangun bandara baru yang memang belum komersil.

“Kuala Namu ditargetkan selesai tahun ini, sehingga pemerintah bisa menyelesaikan ke-24 bandara baru paling cepat pada 2014,” ujar Bambang.

Menteri Perhubungan EE. Mangindaan sebelumnya mengatakan untuk Bandara Kuala Namu Medan, merupakan pembangunan baru untuk menggantikan Bandara Polonia yang sudah tidak dapat menampung perkembangan lalu lintas angkutan udara dan lokasinya di tengah kota Medan sehingga membatasi perkembangan kota Medan serta berdampak pada keselamatan operasi penerbangan.

Untuk membangun bandara ini, lanjut Menhub, pihaknya menganggarkan dana Rp3,39 triliun, dan PT Angkasa Pura II Rp1,6 triliun.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay mengatakan untuk bandara-bandara UPT, Kemenhub menganggarkan dana Rp2,3 triliun pada tahun ini. Dana itu untuk pengembangan dan pengelolaan.

“Baru tahun ini kami buka peluang swasta untuk mengembangkan bandara-bandara UPT. Saat ini kami.mengkaji bandara di Lampung untuk dibuka bagi investasi swasta, ini masih tahap pengkajian, dan sudah ada yang menyatakan minatnya,” kata Herry.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan untuk mengembangkan bandara-bandara yang mayoritas sudah over capacity (kelebihan daya tampung), setidaknya diperlukan dana Rp32 triliun dalam 5 tahun ke depan, dengan demikian dalam setahun diperlukan dana Rp6,4 triliun per tahun. (faa)

KONVERSI ENERGI: Konverter angkutan umum gratis

JAKARTA: Pemerintah akan memberikan secara gratis alat konversi bagi kendaraan umum termasuk taksi yang mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak menjadi gas, sebagai kebijakan untuk mengurangi penggunaan bensin premium yang selama ini disubsidi negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan untuk mobil pribadi akan diarahkan untuk memilih tetap menggunakan BBM dengan membeli jenis Pertamax atau mengkonversinya untuk menggunakan gas.

“Kendaraan umum taksi akan pindah ke gas langsung. Konverter diberikan negara, oleh pemerintah. Cuma-cuma,” kata Jero menjawab pertanyaan wartawan di Istana Presiden hari ini.

Jero mengatakan kendaraan pribadi bisa membeli alat konversi (converter kit) yang dijual dengan harga Rp11 juta-Rp15 juta, dan bisa menggunakan gas sebagai bahan bakar yang harganya lebih murah dibandingkan Pertamax, yaitu Rp3.100-Rp4.000 per liter setara premium.

Dia mengatakan pada masa mendatang, semua mobil pribadi baru yang dikeluarkan pabrik mobil selanjutnya sudah melengkapi produk kendaraannya dengan alat konversi.

“Konverter  kita baru punya 300. Menperin sendang mengolah,”  kata Jero. (faa)