Tarif Angkutan Penyeberangan Naik 7 Persen

TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan kenaikan tarif angkutan penyeberangan hanya berlaku untuk kendaraan roda empat. Rata-rata kenaikan mencapai 7,43 persen. Sedangkan tarif untuk penumpang dan sepeda motor tidak akan dinaikkan. "Ini karena untuk membantu masyarakat yang kurang mampu," kata Wahid kepada Tempo, Kamis, 20 November 2014.

Wahid mengatakan khusus untuk angkutan lintas perintis tidak akan dinaikkan. Kenaikan itu akan dibebankan kepada pemerintah. Nilainya maksimal 10 persen, sesuai dengan besaran kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kenaikan akan jadi beban pemerintah, maksimal 10 persen," ujarnya. 

Di Jawa Timur, angkutan lintas perintis di antaranya beroperasi di penyeberangan Jangkar-Kalianget, Jangkar-Sapudi-Raas-Kalianget, dan Paciran-Bawean. Wahid mengatakan kapal lintas perintis dimiliki operator dan keberadaannya dibantu pemerintah. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menetapkan kenaikan tarif angkutan maksimal 10 persen. Kenaikan ini menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak sampai Rp 2.000.

PELINDO II Raup Omset Rp1,77 Triliun Triwulan I/2014

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia II mencatatkan total pendapatan bersih Rp1,77 triliun pada trwiluan I tahun ini atau naik 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II R. J. Lino mengatakan, dari total tersebut, perusahaan menerima laba bersih sebesar Rp332,28 miliar pada triwulan I tahun ini.
Dia menuturkan, pada triwulan I tahun ini realisai arus peti kemas di 12 cabang pelabuhan Pelindo II sebanyak 1,234,707 box atau sebanyak 1,617,276 TEUs. Pelabuhan Tanjung Priok sendiri, katanya, melayani 1,416,300 juta TEUs atau mencapai 88% dari seluruh kontainer yang dilayani oleh pelabuhan-pelabuhan di bawah pengelolaan perusahaan.
Di sisi lain, katanya, kenaikan tarif arus barang terjadi di dermaga curha, seperti pada curah cair (liquid bulk) yang mengalami kenaikan tipis sebesar 0,08% dari 6,521,310 ton pada triwulan I 2013 menjadi 6,526,539 ton pada triwulan I 2014.
Begitu juga dengan curah kering (dry bulk) mengalami kenaikan sebesar 5% dari 10,314,411 ton pada triwulan I 2013 menjadi 10,937,671 ton pada triwulan I 2014. Sementara realisasi general cargo yaitu sebesar 3,289,131 ton dan bag cargo sebesar 2,312,791 ton. Sedangkan, arus penumpang dalam negeri pada triwulan I 2014 jumlahnya sebesar 201,796 orang.
Menurutnya, sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin berkembang, perusahaan terus menggiatkan berbagai langkah yang menunjang efektivitas dan efisiensi layanan.
Di sisi lain, perusahaan juga menyoroti persoalan dwelling time, kami optimis dapat memperbaiki waktu tunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 4 hari sesuai arahan dari Menko Perekonomian Chairul Tanjung.
"Dengan berbagai perbaikan operasional di lapangan dan melalui koordinasi dengan Bea Cukai dan Otoritas Pelabuhan, proses keluar masuk barang akan lebih cepat dan lancar," katanya melalui siaran persnya, Senin (14/7).
Untuk dwelling time sendiri, katanya, Pelindo II telah melakukan berbagai upaya perbaikan operasional untuk meningkatkan waktu sandar kapal dan bongkar muat (dwelling time) dari 7,9 hari pada Desember 2013 menjadi 6,02 pada Juni 2014. Berdasarkan arahan dari Menteri Koordinator Perekonomian Chahriul Tandjung, IPC diminta untuk semakin meningkatkan dwelling time dengan target menjadi 4,0 hari pada akhir 2014.

PEMBLOKIRAN LAYANAN IMPOR: Ini Hukuman Bagi Importir Jika Melanggar

Bisnis.com, JAKARTA -- Ditjen Bea dan Cukai tengah menjajaki regulasi pemblokiran layanan bagi importir yang tidak mengeluarkan barang dari pelabuhan, maksimal tiga hari sejak importir mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
Direktur Penerimaan, Peraturan Kepabeanan dan Cukai Susiwijono Moegiarso mengatakan proses penanganan pengeluaran barang atau post clearance selama ini masih cukup lama. Alhasil, berdampak terhadap masa tunggu dan bongkar muat pelabuhan alias dwelling time.
“Kadang importir itu meski sudah pegang SPPB, barang-barangnya masih aja belum keluar, bahkan sampai dua pekan. Padahal, seharusnya pada detik itu importir mengeluarkan barang dari pelabuhan,” kata Susiwijono, Kamis (3/7/2014).
Susiwijono mengaku pemblokiran layanan tersebut merupakan kewenangan otoritas bea dan cukai dalam konteks layanan impor. Menurutnya, upaya tersebut lebih efektif ketimbang menaikkan tarif penyimpanan barang di pelabuhan hingga ratusan persen.
Dia menilai para importir dipastikan akan membayar berapapun tarif penyimpanan barang yang ditetapkan otoritas pelabuhan. Hal itu dikarenakan masih banyak importir yang tidak memiliki gudang atau sistem penyimpanan barang di luar pelabuhan.
“Anda kalau jadi importir, mau dinaikkan hingga 300% atau 700% pasti tetap akan bayar kan, karena itu tinggal dibebankan ke komponen biaya. Sekarang kami mau atur dari regulasi, pokoknya enggak ada ampun, barang-barang importir harus keluar sebelum tiga hari,” tuturnya.
Menurutnya, batas waktu tiga hari itu sudah dilakukan simulasi oleh Ditjen Bea dan Cukai. Nantinya, regulasi itu akan disosialisasikan kepada dunia usaha. Adapun, aturan tersebut akan merevisi PMK No.144 /PMK.04/2007 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.
Meski masih dalam kajian, Susiwijono mengaku optimistis upaya tersebut mampu menurunkan waktu dalam tahap post clearance jauh lebih drastis. Alhasil, berdampak positif terhadap dwelling time di seluruh pelabuhan di Indonesia.

KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Sita Ratusan Barang Ekspor dan Impor Tanpa Izin

Jakarta - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan peredaran sejumlah barang ekspor dan impor yang menyalahi larangan perbatasan (lartas). Adapun penyitaan tersebut dilakukan petugas saat pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk barang sitaan ekspor ialah berupa minerba ziolit (bahan baku kimia) dari 3 perusahaan. Tiga perusahaan tersebut ialah CV NU kedapatan akan mengekspor zeolit alam sebanyak 54 ribu Kg dan zeolit alam dalam bentuk butiran 38 ribu Kg, MBPA kedapatan akan mengekspor zeolit alam sebanyak 55 ribu Kg, dan CV BJUM kedapatan akan mengekspor zeolit alam dalam bentuk serbuk dan butiran sebanyak 100 ribu Kg.

"Untuk Ziolit, setelah diperiksa dan uji laboratorium terdapat pelanggaran kepabeanan, awal diberitahukan bukan ziolit tapi makanan ternak. Setelah kami dalami, barang ziolit ada peraturan perdagangan, jadi untuk eksportir ada berbagai persyaratan, dia (perusahaan) nggak bisa memenuhi persyaratan tersebut," kata Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok B. Wijayanta di Kantornya, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (29/4/2014).

Kemudian barang-barang sitaan impor berupa 149 keping VCD Porno, 51 eksemplar majalah dewasa, 80 eksemplar komik porno, 1 unit peraga seks, 403 botol minuman keras, dan 18 pucuk senjata air soft gun. Barang tersebut merupakan sitaan sepanjang tahun 2012 dan 2013.

"Barang tersebut masuk ke pelabuhan dari sejumlah negara. Seperti Jepang, Thailand, Australia, Fhilipina, dan USA," ujarnya.

Wijayanta menuturkan, meski menyita ratusan barang ekspor dan impor, KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok tidak menetapkan tersangka dalam kasus ini. Serta enggan menyebutkan berapa total kerugian dalam sitaan tersebut.

"Barang ini kan disita diantara barang yang legal. Barang ini harus dimusnahkan, setelah menteri keuangan mengizinkan dimusnahkan kami akan langsung musnahkan," terangnya.

Wijayanta menegaskan barang yang berhasil disita tersebut melanggar UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah UU No.17 Tahun 2006 terkait larangan atau pembatasan untuk impor dan ekspor yang diberitahukan atau tidak diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara.

"Seperti minerba ziolit ini kan merugikan negara. Harusnya diolah dulu supaya menjadi bahan dengan nilai tinggi," pungkasnya.

Forwarder Desak Layanan Satu Atap Dokumen Impor di Priok

Bisnis.com, JAKARTA--Pelaku usaha forwarder maupun perusahaan pengurusan jasa tranportasi dan kepabeanan (PPJK) mendesak otoritas pelabuhan Tanjung Priok segera menyediakan pelayanan satu atap untuk kegiatan kepengurusan dokumen kepabeanan.

Layanan satu atap ini terkait dengan persyaratan instansi lain atau goverment agent (GA) karena sistem online kepengurusan dokumen itu belum berjalan optimal.

Wakil Ketua Bidang Kepabeanan dan Perdagangan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan selama ini jika mengurus dokumen kepabeanan impor yang juga terkait dengan instansi lain, petugas forwarder maupun PPJK mesti bolak balik.

Dia mengakatan dokumen impor tersebut  berhubungan dengan isntansi a.l Badan POM, Kementerian Perdagangan, Karantina, dan Kementerian Perindustrian, serta Kementrian Lingkungan Hidup.

"Kalau ada pusat layanan satu atap untuk kepengurusan dokumen yang melibatkan GA terkait,akan sangat membantu petugas forwarder dan PPJK dilapangan. ALFI meminta agar Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dapat memfasilitasi hal ini," ujarnya, Rabu (18/6/2014).

Widijanto mengatakan, Pusat Pelayanan Satu Atap untuk kepengurusan dokumen kepabeanan impor tersebut juga perlu di lengkapi dengan petugas/SDM yang terlatih sehingga mampu menyelesaikan jika ada permasalahan di lapangan.

"Selama ini pelaku usaha logistik di pelabuhan menghadapi kendala jika terjadi permasalan dokumen kepabeanan, karena nyatanya petugas instansi terkait yang dimintai penjelasannya seringkali menghindar," ujar dia.

Penaikan Tarif Penanganan Kontainer Kurangi Beban Priok

Bisnis.com, JAKARTA- PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II/IPC) menyatakan penaikan tarif container handling charge (CHC) hanya sedikit menutup kebutuhan investasi Pelabuhan Tanjung Priok.
Corporate Secretary PT Pelindo II Rima Noviyanti mengatakan penaikan tarif jasa kepelabuhanan itu tidak memiliki korelasi yang signifikan bila dibandingkan dengan kebutuhan investasi pelabuhan.
Menurutnya, CHC hanya mengambil porsi kecil dari keseluruhan komponen biaya yang terdiri dari surcharge dan pajak.
“Penaikan CHC hanya sekitar 0,01% saja dibandingkan kebutuhan investasi yang dibutuhkan sekarang untuk pengembangan pelabuhan di bawah IPC/Pelindo II,” ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (8/6/2014).
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC) Richard Joost Lino mengatakan telah mengirimkan usulan penaikan container handling charge di tiga terminal Pelabuhan Tanjung Priok.
Usulan tersebut telah karena telah disepakati asosiasi pengguna jasa pelabuhan terbesar di Indonesia itu.
Sejauh ini, menurutnya, biaya CHC di Pelabuhan Tanjung Priok yang termurah di Asean setelah Thailand.
Itu pun, katanya, karena pelabuhan di Thailand selalu mendapat bantuan finansial dari pemerintah jika melakukan pembangunan.
Selain itu, penaikan CHC biar menjadi insentif bagi investor asing atau lokal untuk berinvestasi ke sektor pelabuhan meng ingat adanya kepastian ta rif kepelabuhanan.

Operator Minta Penyesuaian Tarif Pelabuhan

Bisnis.com, JAKARTA- Penyesuaian tarif container handling charge (CHC) merupakan upaya operator pelabuhan mempertahankan nilai bisnis serta mengikuti kondisi perekonomian.
Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto beranggapan bahwa usulan penaikan CHC merupakan kewajaran bagi para operator pelabuhan.
Menurutnya, penaikan lebih merupakan penyesuaian terhadap kondisi perekonomian terkini, seperti antisipasi penaikan tarif dasar listrik, upah pekerja, dan penyisihan investasi.
 “Jadi kalau ada perubahan tarif oleh operator, itu bukan penaikan melainkan penyesuaian,” ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (8/6/2014).
Sebagaimana yang terjadi pada Pelabuhan Tanjung Perak, menurutnya, sudah terlampau lama tidak terjadi penyesuaian tarif CHC.
Saat ini, tarif CHC di sana sebesar US$82 per kontainer 20 kaki, sedangkan US$123 untuk kontainer 40 kaki.
 Menurutnya, sejauh ini operator pelabuhan kesulitan untuk mendapatkan dana investasi guna mengembangkan infrastruktur maupun peningkatan pelayanan.
Satu-satunya harapan ialah mengundang investasi swasta ataupun mendatangkan pinjaman.
 “Banyak investor yang tak mau menanggung risiko untuk sektor pelabuhan, sebab harus menunggu puluhan tahun untuk pengembalian investasinya,” katanya.
 Hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan bagi penetapan penyesuaian tarif. Artinya, operator pelabuhan kerap memperhatikan laju pengembangan di saat investor lebih memilih ke bisnis yang lebih menjanjikan.
 “Mereka yang memiliki dana lebih memilih membangun mal daripada pelabuhan, sebab sudah pasti pangsanya. Kalau pelabuhan kan tidak demikian,” ujarnya.
Sejauh ini saja, Edi menambahkan, pihaknya telah mengeluarkan anggaran tak kecil untuk membangun alur laut dan biaya fasilitas listrik, meski keduanya tidak langsung mendatangkan pendapatan.
“Untuk alur itu kita keluarkan dana Rp800 miliar, untuk listrik sebagai contoh di Teluk Lamong yang belum lagi beroperasi itu abodemennya Rp2 miliar.”

DWELLING TIME: Importir Belum Disiplin Urus Perizinan

Bisnis.com, JAKARTA -- Ditjen Bea dan Cukai menilai besarnya porsi proses penyiapan dokumen dalam waktu inap kontainer atau dwelling time lebih disebabkan perilaku pengusaha yang seringkali tidak disiplin memulai proses perizinan.
Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Susiwijono Moegiarso mengklaim lamanya waktu dalam proses penyiapan dokumen atau pre-clearance lebih banyak porsinya disebabkan oleh importir dibandingkan oleh  instansi pemeritah.
“Jadi begini, sebelum barang datang itu, para pemilik barang seharusnya terlebih dahulu mengurus izin impornya itu ke instansi pemerintah terkait. Sehingga ketika datang, seluruh dokumen perizinan sudah selesai, tetapi ini justru tidak,” ujarnya, Minggu (8/6/2014).
Bahkan, sambungnya, barang yang sudah datang pun tidak kemudian langsung diurus dokumen perizinannya oleh pemilik barang.
Alhasil, dwelling time kian sulit untuk ditekan akibat rendahnya disiplin waktu para pemilik barang.
Pos pre-clearance adalah proses barang masuk ke Pelabuhan sebelum diperiksa oleh aparat bea dan cukai pelabuhan.
Proses tersebut a.l. meliputi pemenuhan izin instansi, proses pembayaran (perbankan), administrasi pelabuhan dan infrastruktur, dan karantina.
“Saat ini, beberapa izin di perdagangan itu bisa melalui online. Hitungan menit pun jadi. Tapi kalau barangnya sudah datang, dan izinnya belum diurus, maka hitungannya menjadi sekian hari dong. Enggak fair jadinya menyalahkan pemerintah,” tuturnya.
Susiwijono mengatakan perlunya edukasi bagi para pemilik barang untuk sesegera mungkin mengajukan proses penyiapan dokumen perizinan sebelum barang datang.
Pemerintah juga melampirkan segala persyaratan perizinan dalam Indonesia National Single Window.
Dia juga mensinyalir ada beberapa korporasi besar yang sengaja menyimpan barangnya di pelabuhan sebagai buffer stock karena tidak memiliki gudang di Indonesia.
Menurutnya, hal itu dilakukan karena ada antrean produksi di dalam pabrik mereka.

Biaya Logistik, ALI Tolak Kenaikan Biaya CHC

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha logistik menolak kenaikan Container Handling Charge (CHC) di  Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya biaya logistik nasional.

"Sangat disayangkan, PT Pelindo II mengajukan usulan kenaikan CHC pelabuhan Tanjung Priok kepada Kemenhub beberapa waktu lalu," kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Masita.

Menurut dia,  dengan kenaikan volume dan efisiensi yang selama ini didengung-dengungkan oleh PT Pelindo II,  seharusnya CHC malah diturunkan bukan justru sebaliknya dinaikkan.

Selama ini, katanya, PT Pelindo II sudah menjadi salah satu penyebab utama tingginya biaya logistik di Indonesia. "Dengan menguasai 70% pergerakan angkutan laut di tanah air, setiap kenaikan biaya di Tangjung Priok akan meningkatkan biaya logistik."

Zaldi menambahkan biaya 1 container di Tanjung Priok lebih mahal dua kali lipat dibandingkan dengan biaya pengiriman dari Jakarta ke Hongkong. Padahal beberapa bulan lalu, Pelindo II baru saja  menaikkan biaya penyimpanan di pelabuhan hingga lebih dari 300% yang berdampak kepada semua importir tanpa pandang bulu.

"Sekarang manajemen PT Pelindo 2 mengusulkan lagi kenaikan CHC dimana CHC di Tanjung Priok selama ini adalah yang  paling tinggi dibandingkan berbagai pelabuhan di kawasan ASEAN," tegasnya.

ALI menegaskan menolak dengan tegas usulan kenaikan CHC oleh Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok dan memohon pada Menteri Perhubungan untuk menolak rencana Pelindo II tersebut.

Bahkan ALI menegaskan dengan kenaikan CHC, seharusnya RJ Lino selaku Direktur Utama mengundurkan diri sebagai Dirut Pelindo II karena gagal membuat Tanjung Priok lebih efisien, sebaliknya telah membuat biaya logistik semakin tinggi.

Zaldi juga mengingatkan pentingnya pemerintah segera mengembangkan pelabuhan di sekitar Tanjung Priok seperti Marunda, Dry Port Cikarang, Cilamaya, Tanjung Emas, Tanjung Perak agar arus barang tidak menumpuk pada Pelabuhan Tanjung Priok.

RUPIAH LEMAH: Pendapatan Industri Pelayaran Tergerus

JAKARTA - Pengusaha industri pelayaran nasional mengaku pendapatan dalam industri ini menurun 10%-15% akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang hingga kini masih menyentuh angka di atas Rp11.000.
Penurunan pendapatan bagi pengusaha dikarenakan biaya operasional menggunakan mata uang dolar AS. Biaya operasional itu meliputi biaya perawatan pembelian suku cadang dan bahan bakar kapal yang menggunakan mata uang dolar AS.
Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan pengusaha industri pelayaran tidak bisa berbuat banyak atas fluktuasi rupiah terhadap dolar AS. Dia mengatakan tahun ini dari sisi pendapatan sulit tumbuh.
“Kenaikan biaya operasional dapat menggerus pendapatan perusahaan,” papar Carmelita saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (27/4/2014).
Pihaknya memaparkan pelemahan rupiah juga melonjakkan biaya asuransi dan gaji kru kapal. Satu sisi, pendapatan perusahaan dalam negeri menggunakan transaksi rupiah. Kondisi ini membuat pengusaha bakal mengoreksi pertumbuhan untuk industri pelayaran nasional yang semula ditarget tumbuh 5%.
“Hal itu juga bergantung pada sikap pemerintah untuk memberikan stimulus pertumbuhan pada industri ini,” paparnya.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah dalam menyiapkan instrumen untuk memperkuat rupiah sangat diharapkan oleh pelaku industri ini. Pasalnya, pendapatan perusahaan pelayaran saling berkaitan dengan kondisi rupiah terhadap dolar AS. Apabila rupiah terus merosot, industri pelayaran nasional bisa terancam stagnan.
“Kami berharap pemerintah memperbanyak insentif fiskal bagi pelayaran, supaya industri ini bisa bertahan. Selain itu, perlu stabilitas mata uang agar sektor pelayaran bisa tumbuh baik,” paparnya.
Untuk menyiasati depresi rupiah terhadap dolar AS, katanya, para pengusaha melakukan penghematan biaya operasional pelayaran. Selain itu, dalam jangka panjang pengusaha bakal menaikkan tarif angkutan pelayaran 10%-20% secara bussines to bussines dengan pengguna angkutan pelayaran.
Direktur Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan (IMKAP) Kementerian Perindustrian Hasbi Assidiq Syamsuddin mengaku prihatin dengan depresi rupiah yang berdampak pada industri pelayaran nasional.
“Melemahnya rupiah membuat industri pelayaran tidak bisa berdaya saing,” paparnya.  Mengenai insentif fiskal yang diminta oleh pelaku industri pelayaran nasional, Hasbi menyerahkan kewenangan tersebut kepada Kementerian Perhubungan.

BEA CUKAI Jamin Pemeriksaan Kargo Bandara Halim Maksimal 1 Hari

JAKARTA - Bea dan Cukai menjamin pelayanan layanan pemeriksaan barang kargo umum di Bandara Halim Perdanakusuma hanya memerlukan waktu satu hari demi mendukung pengembangan sektor industri di sekitar Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta Padmoyo Tri Wikarto mengatakan janji layanan pemeriksaan barang kargo umum maksimal satu hari itu dikhususkan untuk barang-barang yang masuk dalam kategori jalur merah.
“Kami tidak bisa berlama-lama karena di bandara ini ada banyak perusahaan besar kelas dunia seperti FedEx dan TNT. Kami tidak berani menyalahi janji layanan karena bisa berdampak buruk bagi Indonesia secara keseluruhan. Ini menyangkut citra bangsa” katanya, Minggu (27/4/2014).
Dia juga mengatakan pengiriman kargo melalui udara memerlukan ongkos yang tinggi demi mempersingkat waktu pengiriman dibandingkan moda transportasi lainnya. Dengan demikian, pihaknya tidak berani melanggar janji layanan kepada para pengguna jasa di pelabuhan tersebut.
“Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Jakarta, tidak hanya di Halim saja,” tambahnya. Menurutnya, saat ini sudah ada layanan Integrated Cargo Release System (I-Care) yang mengimbangi waktu pelayanan kepabeanan atau custom clearance kian efektif.
“Rata-rata kami hanya cukup menghabiskan waktu rata-rata 2 menit untuk menyelesaikan proses kepabeanan importir yang masuk Mitra Utama (MITA) prioritas,” tambahnya. Dia melanjutkan sejauh ini impor kargo umum di bandara tersebut umumnya merupakan barang-barang pendukung industri serta suku cadang yang umumnya digunakan oleh industri kargo.
Pada 2013 pergerakan kargo di Bandara Halim Perdanakusuma tercatat mencapai Rp7,2 juta ton yang dibawa oleh pesawat kargo maupun penumpang.

Waktu Post Clearance Jadi Prioritas Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA—Guna mencegah masa tunggu dan bongkar muat (dwelling time) kian meningkat menjelang bulan puasa, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan di waktu post clearance agar tetap terkendali.
“Sekarang ini yang utama itu di bagian post clearance. Jadi barangnya itu setelah selesai cepat, tetapi ketika mau keluarin dari pelabuhan malah lama. Nah ini yang bakal menjadi perhatian kami,” ujar Menteri keuangan M. Chatib Basri, Jumat (25/4/2014).
Dia menjelaskan lamanya waktu keluaran dari pelabuhan dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya antara lain banyaknya barang-barang yang seharusnya masuk pemeriksaan jalur hijau, tetapi justru ke jalur kuning atau merah.
Selain itu, Chatib juga mengungkapkan jika beberapa importir seringkali menunda barang-barangnya untuk kel uar dari pelabuhan, meskipun barangnya sudah mendapatkan izin keluar dari instansi pemerintah.
“Saya minta ada koordinasi dari instansi pemerintah terkait. Jangan sampai gara-gara pemeriksaan yang tidak benar dari surveyor hingga tarif biaya penimbunan pelabuhan yang murah, menyebabkan dwelling time kita susah turun,” katanya.
Laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima Bisnis, menyebutkan rata-rata rata-rata waktu post clearanceperiode Januari 2012 s.d Agustus 2013 yang mencapai 35,73% dari rata-rata dwelling time sebesar 7,73 hari.

EKSPOR TAMBANG: 5 Perusahaan dapat Rekomendasi ESDM

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) bagi lima perusahaan tambang kepada Kementerian Perdagangan.

Kelima perusahaan tersebut yakni PT Freeport Indonesia, PT Newmont, PT Lumbung Mineral Sentosa, PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), dan PT Daya Swasta.

"Kita akan ajukan rekomendasinya ke kementerian perdagangan minggu depan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia R Sukhyar saat jumpa pers terkait perkembangan terkini sektor mineral dan batubara, di Kantor Ditjen Minerba, di Jakarta, Jumat (11/2/2014).

Dia  menjelaskan rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan progres produksi masing-masing perusahaan serta pemberian Eksportir Terdaftar (ET) dari Kementerian Perdagangan.

"Eksportir Terdaftar sama dengan kalau kita ke dokter ambil nomor. Bukan berarti dia sudah dapat izin untuk ekspor. Itu belum, harus ada rekomendasinya," jelas Sukhyar.

Apabila SPE sudah diterbitkan, kelima perusahaan tersebut otomatis menyepakati besaran Bea Keluar (BK).

"Surat rekomendasi akan tetapi dikasih, kalau BK otoritas keuangan. Otoritas kita kan kalau perusaaan sudah ada bukti rencana kerja untuk membangun smelter, kemudian kalau dia kerjasama MoU-nya kita lihat, serta ada jaminan kesungguhan. Maka kita akan ajukan ke Kementerian Perdagangan, nanti dari Kementerian Keuangan yang akan tentukan BK berapa," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebutkan besaran BK yang ditentukan bagi perusahaan tambang yang ingin melakukan ekspor konsentrat tahun ini mencapai 20%-25%. BK akan dikenakan secara progresif di tahun berikutnya yakni sebesar 30%-45%, selanjutnya pada 2016 sebesar 50%-60%. 

IMPORTASI SEMEN: Diduga Tak Wajar, Ditjen Bea Cukai Periksa Belasan Orang

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidikan terkait dugaan importasi semen yang tak wajar oleh PT Cemindo Gemilang terus berlanjut. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang memeriksa belasan orang yang terkait dengan masalah tersebut.Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Ditjen Bea dan Cukai Bali-NTT-NTB, Hendri Darnadi mengatakan belasan orang tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan impor semen yang dinilai tak wajar dan melanggar kepabeanan."Ada belasan orang yang sudah kami panggil untuk dimintai keterangan, termasuk dua orang dari Cemindo berinisial L dan BW sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap impor tersebut. Ada juga dari pihak surveyor. Penyidikan ini terkait dengan tindak kepabeanan yang dilakukan," ujarnya Jumat (11/4/2014).Selain itu, pihaknya juga sudah memanggil pejabat di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai otoritas penerbit izin impor semen merek Merah Putih itu."Sejauh ini ada satu orang yang menandatangani izin tersebut, kami juga mintai keterangan. Jika dalam proses pemeriksaan ada orang lain yang terkait, kami akan panggil lagi," ujarnya.Dia menjelaskan pemanggilan yang ditujukan kepada pejabat di Ditjen Perdagangan Luar Negeri ini dibutuhkan lantaran banyak hal yang harus diklarifikasi dari terbitnya izin impor."Ada beberapa hal yang perlu dibuat jelas, misalnya terkait dengan pengecualian terhadap verifikasi teknis di pelabuhan tujuan. Ini ada di delapan pelabuhan harus diperjelas, untuk impor mana saja dan kenapa digunakan berkali-kali," katanya.

Kemenhub: Perlu Anggaran PSO Kapal Barang

Bisnis.com, JAKARTA--Kemenhub menilai perlu adanya penganggaran public service obligation (PSO) untuk kapal barang guna menunjang konektivitas dan pendistribusian logistik antarpulau di Tanah Air.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Harry Budiarto Soewarto mengatakan pemberian PSO selama ini hanya terhadap kapal pengangkut penumpang dan kapal pengangakut penumpang dan barang, sedangkan untuk kapal barang masih alpa bantuan.

"PSO untuk Pelni sudah dilakukan di kapal penumpang, kapal penumpang dan barang, tapi untuk kapal barang tidak ada," ujarnya Kamis (10/4/2014).

Dia menuturkan, anggaran PSO untuk kapal Pelni saat ini pun mengalami penurunan dari usulan awal.

Pagu anggaran PSO untuk kapal Pelni saat ini hanya Rp872 miliar dengan total 18 unit kapal. Nilai tersebut jauh dari usulan awal Kemenhub Rp1,036 triliun untuk 21 unit kapal.

Dampak pengurangan jumlah kapal Pelni yang melayari pelayaran ke daerah-daerah terpencil, imbuhnya, membuat masyarakat di beberapa daerah mengalami lonjakan harga barang.

"Pelni dipotong dari 21 kapal jadi 18 kapal. Kita nggak bisa layani Surabaya, maka teriak Serui," ucapnya.

Untuk itu, PSO untuk jenis kapal barang yang melayari daerah-daerah keperintisan sangat diperlukan sebagai langkah konektivitas dan menjamin ketersedian logistik pada setiap daerah di Indonesia.

"Katanya kita bicara logistik dan konektivitas untuk harga murah," ujarnya.

Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi mengatakan wacana pengadaan PSO untuk kapal barang perlu dikaji secara matang termasuk terkait dengan dasar hukum pemberian PSO.

"Aturan mainnya harus diubah dulu. Kalau boleh, kita dukung saja agar distribusi barang ini lebih bergairah. Tapi harus ada dasar hukum suapaya tidak ribut dikemudian hari," ujarnya.

Hatta Rajasa Dapat Gelar Bapak Cabotage Indonesia

Bisnis.com,JAKARTA - Indonesian National Shipowners Association (INSA) memberikan penghargaan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sebagai Bapak Cabotage Indonesia.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan Hatta yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan itu dinilai berjasa dalam mendorong lahirnya penerapan asas cabotage melalui Inpres No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang No17/2008 tentang Pelayaran.

"Kami juluki Bapak Hatta Rajasa sebagai  Bapak Cabotage," kata Carmelita saat memberikan sambutan pada acara peringatan 9 tahun asas cabotage, Kamis (10/4/2014).

INSA juga memberikan penghargaan kepada Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan. Asosiasi pengusaha pelayaran nasional itu menilai Mangindaan berjasa dalam mengawal penerapan asas cabotage selama ini.

Kedua orang tersebut, kata Carmelita, telah secara konsisten membangun pemahaman bersama antarlembaga pemerintahan mengenai asas cabotage.
"Lewat pemahaman bersama akan menyulitkan siapapun yang mau menyusup karena tidak sejalan dengan asas cabotage," ujarnya.
Asas cabotage merupakan kewajiban untuk mengangkut komoditas domestik oleh kapal berbendera Indonesia.

Perairan Indonesia Didominasi Kapal Tug and Barge

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perhubungan mencatat jumlah kapal jenis tug and barge mendominasi perairan Indonesia sebanyak 7.589 unit armada pada 2014.

Data Kemenhub menyebutkan jumlah kapal tug and barge tersebut terdiri dari jenis kapal tug boat 3.827 unit dan kapal tongkang 3.771 unit.

Sementara jenis kapal barang mencapai 4.355 unit, jenis kapal penumpang mencapai 634 unit, dan 536 unit untuk jenis kapal penunjang kegiatan lepas pantai atau offshore.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub Harry Budiarto Soewarto mengatakan dominasi jenis kapal tersebut di laut Indonesia lantaran syarat minimal surat izin usaha perusahan angkutan laut (Siupal) adalah kapal 175 gross tonnage (GT).

Persyaratan tersebut, katanya, rata-rata dipenuhi kapal jenis tug boat. Selain itu, kapal-kapal jenis tersebut memiliki spesifikasi untuk angkutan batu bara dan mineral.

"Karena Syarat siupal. Angkutan batu bara dan mineral itu membuat itu mendominasi," ujarnya, Kamis (10/4/2014).

Dia menuturkan, kebutuhan akan jenis kapal tersebut akan terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan angkutan batu bara dan mineral di Indonesia.

"Batu bara naik terus itu akan menambah besar, selain itu mineral dari smelter kan sekarang. Tapi itu bergantung pasar," ucapnya.

Pada prinsipnya, dia melanjutkan, Kemenhub mendorong pertumbuhan jumlah kapal berbendera Indonesia untuk melakukan aktivitas laut.

Terlebih, katanya, jumlah kapal yang ada saat ini belum berbanding lurus dengan jumlah pelabuhan yang ada.

"Kemenhub terus mendorong . Kita pelabuhan banyak, tapi armadanya masih sedikit," ucapnya.

Ekspor mobil diperkirakan tembus 200 ribu

Karawang (ANTARA News) - Ekspor mobil secara utuh (CBU) dari Indonesia ke lebih dari 70 negara di dunia diperkirakan tembus 200 ribu unit tahun ini.

"Data saing produk otomotif Indonesia hingga saat ini sudah semakin meningkat," kata Menperin MS Hidayat, di Karawang, Jawa Barat, pada ekspor perdana sedan Toyota Vios ke Timur Tengah.

Hal itu, kata dia terlihat dari kenaikan ekspor mobil baik CBU maupun terurai (CKD) dalam dua tahun terakhir. Ia mengatakan pada 2012 ekspor mobil CBU mencapai 125 ribu unit dan naik menjadi 170 ribu unit pada 2013.

"Diperkirakan tahun 2014 ekspor (mobil) CBU tersebut akan meningkat hingga mencapai 200 ribu unit," ujar Hidayat.

Sedangkan ekspor mobil CKD naik dari 100 ribu unit pada 2012 menjadi 105 unit pada 2013. Tahun 2014, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), lanjut dia, memperkirakan ekspor mobil CKD akan menembus angka 110 ribu unit tahun ini.

Untuk mencapai target tersebut, ia mengatakan pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi para investor terus mengembangkan industri mereka di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Hidayat juga menyampaikan apresiasi kepada Toyota yang terus mengembangkan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor.

"Atas nama pemerintah kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) atas pencapaian ini," ujarnya.

Toyota melalui TMMIN melakukan ekspor perdana sebanyak 1.000 sedan Vios ke sembilan negara di Timur Tengah antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.

Presdir TMMIN Masahiro Nonami mengatakan ekspor sedan Vios merupakan bagian dari rencana pihaknya untuk meningkatkan ekspor mobil CBU sebesar 30 persen tahun 2015.

"Kalau pelanggan di Timur Tengah suka, kami bisa meningkatkan ekspor tidak hanya 3.000 unit, 5.000, 6.000, bahkan 7.000 unit," ujarnya.

Tahun 2013 ekspor TMMIN mencapai sekitar 118 ribu unit atau sekitar 70 persen dari ekspor mobil secara nasional. Wapresdir TMMIN Johnny Darmawan yang juga Presdir PT Toyota Astra Motor (TAM) mengakui kenaikan ekspor Toyota juga tidak lepas dari dukungan kebijakan pemerintah.

"Empat hal yang menjadi pertimbangan Toyota menjadikan Indonesia basis produksi dan ekspor yaitu, pasar dan pangsa pasar yang besar, tenaga kerja yang handal, serta dukungan (kebijakan) pemerintah," kata Johnny yang juga salah satu Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Daging Sapi Impor Banjiri Pasar, Peternak Ngaku Rugi

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan otoritas perdagangan untuk membuka keran impor sapi selebar-lebarnya rupanya menekan para pelaku usaha peternakan sapi dalam negeri, akibat membanjirnya daging sapi impor di berbagai pasar tradisional.
Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mengeluhkan gairah usaha peternakan sapi potong rakyat di pedesaan yang kian lesu akibat kebijakan impor yang ditujukan untuk menekan harga daging sapi di dalam negeri.
“Berdasarkan pantauan DPP PPSKI di Jakarta, Bogor, dan Bandung sebagai wilayah konsumen, daging impor kelas variety meat dan juga jeroan marak dijual di pasar tradisional kepada masyarakat umum,” ujar Ketua Umum PPSKI Teguh Boedyana, Rabu (26/3/2014).
Berdasarkan hasil pantauan itu, pelaku usaha peternakan sapi lokal mendeak Kementerian Perdagangan untuk segera menghentikan peredaran daging sapi impor berjenis variety meat dan jeroan di pasar-pasar tradisional.
“Sebab, komoditas itu telah mendistorsi pasar jeroan yang berasal dari sapi-sapi lokal. Jeroan merupakan sumber pendapatan para pedagang daging dan jagal di dalam negeri,” imbuh Teguh.
Menurutnya, kondisi itu dapat menurunkan harga jual daging sapi dan sapi hidup di dalam negeri. Padahal, lanjutnya, variety meat dan jeroan telah mampu diproduksi secara mencukupi di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah diminta menegakkan Permendag No.46/2013 Pasal 17 yang menyatakan bahwa karkas, daging, dan jeroan impor hanya digunakan untuk penggunaan dan distribusi untuk keperluan industri, hotel, restoran, katering, atau keperluan khusus lainnya.
“Selain itu, jeroan dan variety meat impor yang beredar marak di pasar-pasar tradisional diragukan kehalalannya. Hal ini disebabkan karena jeroan khususnya jantung hanya dihasilkan dari seekor sapi. Sementara itu, RPH halal di negara eksportir ternak relatif sedikit memotong ternak secara halal bila dibandingkan dengan jumlah jantung yang diekspor,” kata Teguh.
Menurut perencanaan indikatif Kemendag untuk 2014, kebutuhan daging sapi nasional diproyeksi mencapai 575.000 ton. Padahal, angka produksi domestik diestimasi hanya menyentuh 443.000 ton, sehingga akan ada kekurangan sebesar 132.000 ton.

Konsesi JICT di Tangan Li Ka Shing Bakal Diperpanjang

Bisnis.com, JAKARTA - The National Maritime Institute (Namarin) mendukung perpanjangan konsesi pengoperasian Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja oleh IPC/Pelindo II kepada Hutchison Ports Indonesia (HPI).

Hutchison Port merupakan milik dari milioner asal Hong Kong Li Ka Shing.
Direktur Namarin Siswanto Rusdi menilai perpanjangan konsesi yang dilakukan pihak Pelindo II kepada HPI merupakan pilihan yang tepat. Menurutnya, dengan bermitra dengan HPI, dapat memperluas jaringan pelabuhan secara internasional.

"Memang sebenarnya bisa dikelola sendiri, namun belum tentu dengan itu dapat mendatangkan jaringan pelayaran internasional ke pelabuhan. Dengan mitra HPI, pelabuhan nasional dapat secara langsung didatangi pelayaran luar negeri," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26/3/2014).
Sebelumnya, telah dikabarkan pihak Pelindo II akan memperpanjang konsesi HPI atas JICT dan TPK Koja kepada HPI. Hal itu disampaikan langsung Dirut Pelindo II R.J Lino pada awal Maret kemarin.

Tidak hanya itu, Pelindo II juga berencana menggabungkan pengelolaan operasional dua terminal peti kemas internasional itu. "Saat ini proses mengarah ke sana sedang dipersiapkan, perlahan tetapi pasti, targetnya 2017 bisa direalisasikan," ujar Lino.

Rencananya, peleburan operasional kedua terminal peti kemas itu dilakukan setelah rampungnya pembangunan terminal 1 dan terminal 2 Kalibaru. Dirut IPC/Pelindo II R.J. Lino mengatakan merger pengoperasian kedua terminal peti kemas di Pelabuhan Priok itu untuk memperkuat penguasaan pasar yang selama ini sudah diraih.

Saat ini, pengoperasian JICT  kepemilikan saham HPI (51%) dan Pelindo II sebesar 49% merupakan peti kemas terbesar di Pelabuhan Priok dengan volume bongkar muat rata-rata lebih dari 2,3 juta twenty foot equvalent units (TEUs).

Pengangkatan Dirut Pelindo Diprotes, Ini Tanggapan Dahlan Iskan

Bisnis.com, JAKARTA - Pada awal pekan ini, Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II menolak pengangkatan kembali R.J. Lino sebagai direktur utama, karena dinilai tidak menjalankan tugas sesuai tata kelola perusahaan dan diduga terlibat dalam sejumlah kebijakan yang merugikan perusahaan.
Menanggapi itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan R.J. Lino memang dinilai keras, tetapi perusahaan pengelola pelabuhan pelat merah itu memang membutuhkan orang dengan karakter seperti itu.
“Pak Lino orangnya memang keras. Akan tetapi, di beberapa tempat perlu orang yang tegas. Kalau memimpin pelabuhan, orangnya nggak tegas, ya sulitlah. Ini untuk kemajuan negara, nggak untuk gagah-gagahan,” tuturnya, Kamis (20/3/2014).
Dahlan mengatakan penolakan di suatu korporasi dinilai memang hal yang biasa. Jika serikat pekerja menolak, pasti di pihak lain ada juga yang menerima.
“Nanti serikat perikat yang lain minta, terus yang lain juga minta. Terus gimana pengangkatannya?” tegasnya.
Kementerian BUMN mengangkat kembali R.J. Lino sebagai Direktur Utama Pelindo II, bersama tiga anggota direksi lainnya.
Hal itu dituangkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-48/MBU/2014 pada 11 Maret 2014, selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo II tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo II.
Dalam SK Meneg BUMN No. 48 tersebut yang diperoleh Bisnis pada Kamis (20/3), R.J. Lino menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo II dan didampingi tiga orang anggota direksi yakni, Ferialdy Noerlan, Saptono R. Irianto dan Dede R. Martin.
R.J. Lino, sebelumnya juga diangkat sebagai Dirut Pelindo II melalui Surat Keputusan Meneg BUMN; Kep-108/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009 dan berakhir masa jabatannya pada 11 Mei 2014.
Dalam SK Menteri BUMN No:SK-48 itu juga dipertegas bahwa Cipto Pramono (anggota direksi sebelumnya) yang mengundurkan diri telah di berhentikan melalui SK Meneg BUMN No:43/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013.
Keputusan Meneg BUMN tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi Pelindo II itu juga ditembuskan kepada presiden dan Wakil Presiden, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menko Perekonomian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perhubungan dan sejumlah instansi lainnya.

Pengusaha Bisnis Jasa Truk Ubah Konsep

Bisnis.com, JAKARTA - Kepadatan jalan raya mengakibatkan profit para pengusaha jasa pengiriman bisnis truk menyiapkan konsep bisnis ke depan, berupa pemanfaatan pengoperasian kereta barang.

Head Office Eureka Logistics Paul S Hutauruk mengatakan saat ini pelaku jasa pengiriman melalui truk (trucking) menghadapi kendala inefisiensi biaya. Dengan angka kepadatan jalan raya tiap tahun tingkat ritase armada pun kian berkurang.

Hingga saat ini, ritase armada truk dengan jarak tempuh Jakarta-Surabaya, umumnya hanya empat hingga tujuh ritase.

Karena itu, pelaku jasa pengiriman inipun bersiap memaksimalkan peranan kereta api, terlebih dengan kehadiran jalur ganda rel di Utara Jawa serta pembangunan lintas selatan.

"Kami memanfaatkan kereta api untuk maskimalkan bisnis, kereta jadi moda dan penambahan fasilitas kita," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/3).

Pelaku jasa pengiriman kewalahan menanggapi permintaan para pelanggan. Mereka, kata Paulus, memiliki frekuensi pengiriman padat dan volume yang besar.

Sebagaimana perusahaannya, kerap kali tak bisa mengimbangi permintaan pengiriman barang berbobot 60 ton, dengan target waktu sehari sampai Surabaya. "Karenanya kami minta bantuan dari kereta."

Tidak hanya itu, dengan ritase yang terpangkas saban tahun, pelaku usaha menanggung beban operasional yang meningkat. Untuk biaya bahan bakar solar, pengusaha harus mengeluarkan uang separuh dari tarif jasa.

"Bahan bakar hampir 50% dari tarif kami. Makanya kami pun sudah menyiapkan pola bisnis ke depan dengan memanfaatkan moda lain, kereta api dan kapal," ungkapnya.

Para pelaku jasa inipun mengintip peluang di bidang pengangkutan melalui truk khusus dari terminal kereta maupun pelabuhan hingga ke gudang konsumen. Dengan variasi armada, mulai dari truk trailer hingga box, pelaku jasa berharap dapat memangkas biaya operasional tanpa mengenakan tarif tinggi ke konsumen.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Operasional Lookman Djaja Kyatmaja Lookman. Menurutnya, operasi truk ke depan sudah tidak memungkinkan, profit tidak bisa bertambah sedangkan biaya operasional selalu bertambah.

"Lima tahun armada truk hanya punya ritase tiga, karena itu  harga atau tarif pasti naik," ujarnya.

Dengan kenyataan demikian, secara strategis selain akan memukul jasa pengiriman melalui truk, tarif mahal itupun berakibat pada daya saing industri nasional. Sewaktu pengiriman Jakarta-Surabaya lebih mahal daripada pengangkutan langsung  dari Vietnam, banyak produsen melarikan pusatnya ke negara-negara Asean lainnya.

Terlebih lagi, lanjut Kyatmaja, kondisi seperti itu akan jadi kenyataan manakala pemberlakuan AEC 2015. "Pengiriman dari negara Asean lain bisa menggunakan satu kapal besar, biayanya lebih murah sampai di Surabaya," tukasnya.

Utilisasi kereta rendah. Kerta lewat kosong lama. Inilah bersama kita pindahkan. Tambah dari 200-300, profit tdk naik, beban menanggung masyarakat. Ketika efeknya td kompetitif industri di luar, mereka kan bisa masukin. Nanti dari malaysia dan vietnam.

KENDALA

Walau demikian, banyak pengusaha jasa pengiriman truk, melihat kereta api masih belum menunjukkan penurunan biaya. Tidak lebih kompetitif dibanding pengiriman truk.

Paulus menyebutkan banyaknya pelanggan mereka yang ditawari paket pengiriman melalui kereta, namun menolak. "Padahal biaya trailer dari priok cimanggis Rp1,5 juta, kalau dengan box Rp900 ribu, kuli bongkar 150 ribu. Mereka tak mau ambil risiko leadtime yang lama, sehingga biaya pun jadi lebih mahal."

Oleh karena itu, pelaku jasa pengiriman inipun mengharapkan adanya pembangunan pusat-pusat distribusi, dan pembenahan akses stasiun barang. Dengan sistem terintegrasi, pengumpulan barang konsumen serta volume pun bisa melonjak.

"Biaya pengiriman dari stasiun ke stasiun itu Rp3 juta, tetapi bagaimana dengan pra dan purna pengiriman kereta ini. Kalau biayanya bisa Rp500 ribu, pengusaha trucking pasti akan beralih," ujar Kyatmaja.

INSA Berharap Presiden Terpilih Berpihak Pada Industri Pelayaran

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian National Shipowners Association (INSA) berharap pemimpin Indonesia masa depan memiliki keberpihakan terhadap industri pelayaran nasional.

Lolok Sudjatmiko, Wakil Ketua Umum III INSA, mengharapkan pemimpin dari produk pemilu mendatang dapat memberikan perhatian lebih kepada pelayaran nasional mengingat industri tersebut bersangkut paut dalam hal distribusi logistik.

"Febuari terjadi banjir. Keperluan logsitik tidak masuk. Dan banyak hewan ternak, seperti sapi mati," ujarnya disela-sela acara gelar dialog 'Prospek Ekonomi Maritim di Mata Pemimpin Nasional Mendatang', Kamis (20/3/2014).

Di sisi lain, Lolok mengutarakan transportasi darat mendapat subsidi, baik subsidi spare part kendaraan ataupun minyak, tapi tidak demikian dengan industri pelayaran.

Kendati demikian, katanya, sejak 2012 lalu INSA menegaskan tidak menginginkan subsidi langsung, hanya saja pihaknya membutuhkan insentif lain seperti pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pengahasilan (PPh).

"Insentif perlu, tapi tidak secara lansgung, tapi seperti insentif PPN dan PPh," ujarnya.

R.J. Lino Diangkat Lagi Sebagai Dirut Pelindo II

Bisnis.com, JAKARTA -  Kementerian Negara BUMN mengangkat kembali R.J. Lino sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, bersama tiga anggota direksi lainnya.
Hal itu dituangkan melalui  Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-48/MBU/2014 pada 11 Maret 2014, Selaku Rapat Umum Pemegang Saham  PT Pelindo II tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi  Pelindo II.
Dalam SK Meneg BUMN No. 48  tersebut yang di peroleh Bisnis pada hari ini (20/3/2014), R.J. Lino menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo II dan didampingi tiga orang anggota direksi yakni, Ferialdy Noerlan, Saptono R. Irianto dan Dede R. Martin.

R.J. Lino, sebelumnya juga diangkat sebagai Dirut Pelindo II melalui Surat  Keputusan Meneg BUMN; Kep-108/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009 dan berakhir masa jabatannya pada  11 Mei 2014.
Dalam SK Menteri BUMN No:SK-48 itu juga dipertegas bahwa Cipto Pramono (anggota direksi sebelumnya) yang mengundurkan diri  telah di berhentikan melalui SK Meneg BUMN No:43/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013.
Keputusan Meneg BUMN  tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi Pelindo II itu juga ditembuskan kepada presiden  dan Wakil Presiden, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menko Perekonomian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perhubungan dan sejumlah instansi lainnya.
R.J. lino yang dikonfirmasi Bisnis pertelpon tidak membantah  adanya surat tersebut. “Benar itu tetapi saya gak ingat nomer suratnya berapa,” ujarnya singkat.

Wacana Operasional Kapal Roro di Pantura Harus Serius

Bisnis.com, JAKARTA--Wacana penggunaan kapal roll on roll off atau roro untuk pelayaran pantai utara Pulau Jawa perlu diseriusi sebagai alternatif transportasi logistik pascabanjir tahunan.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijopranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan ide tersebut sudah diwacanakan sejak 10 tahun silam tapi hingga kini tidak kunjung diseriusi.

Dalam wacana tersebut, nantinya truk-truk logistik akan dimasukkan ke dalam kapal roro.

"Dulu itu idenya hanya untuk mengurangi beban jalan raya tapi sekarang menjadi lebih penting lagi karena kita lihat banjir di Pantura kemarin melumpukan jalur distribusi dan transportasi," ujarnya, Rabu (26/2/2014).

Menurut Djoko, ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan logistik dan pengemudi truk seperti waktu tempuh yang lebih singkat, hanya sekitar 30 jam dari Jakarta ke Surabaya, serta bebas pungutan liar yang selama ini menjadi momok bagi penguasaha angkutan.

Ia melanjutkan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi bahan bakar sehingga pengusaha penyeberangan tertarik untuk melayani rute tersebut.

Menurut dia selama ini wacana tersebut tidak kunjung dilaksanakan karena pengusaa penyeberangan tidak melihat adanya insentif tersebut.

Selain wacana penggunaan kapal roro, alternatif sarana transportasi dan logistik lainnya bisa menggunakan fasilitas kereta api.

Akan tetapi menurut Djoko penggunaan kereta api juga tidak bisa dimasimalkan menjadi lebih dari 30 gerbong lantaran kapsitas stasiun yang terbatas sehingga perlu direnovasi terlebih dahulu.

Chairman Supply Chain Indonesia sepakat bawa harus da insentif untuk mendorong industri perkapalan dalam meningkatkan jumlah kapal nasional untuk mendukung moda alternatif di Pantura.

"Pemberian insentif bagi pelayaran nasional operator kapal pelayaran jarak dekat dan bagi penyedia jasa transportasi yang menggunakannya," katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi untuk merealisasikan pelayaran jarak dekat.

Hal ini pun dalam kerangka kerja pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

"Berdasarkan rapat dengan Kementerian Perekonomian,  Bappenas dan Badan Kebijakan Fiskal, short sea shipping akan dilaksanakan utk mengurangi beban pantura dan sisi timur Sumatera," terangnya.

Keberadaan pelayaran jarak dekat tersebut akan menyambungkan jalur laut bagi pengangkutan  barang dan orang sepanjang Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra.

"Dari  Jakarta ke Semarang lanjut ke Surabaya, sedangkan yang dari Jakarta ke Sumatra sedang dilakukan pencarian lokasi yang tepat," terangnya.

Dia memperkirakan lokasi pelabuhan sandar bagi kapal pelayaran jarak dekat, antara lain berada di Panjang, Palembang, Jambi, dan Riau.

Selain itu, Kemenhub juga diamanatkan untuk melakukan perbaikan maupun peremajaan pelabuhan yang telah ada di sepanjang Utara Jawa.

Untuk saat ini, terang Bobby, Kemenhub masih berkutat pada pengerjaan di beberapa pelabuhan. "Sementara hanya Semarang dan Surabaya dulu".

Lanjutkan Penataan Priok, Pelindo II Gelontorkan Rp1 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelindo II/IPC menggelontorkan investasi hingga Rp1 triliun untuk melanjutkan program pengembangan fasilitas dermaga dan penataan lahan penumpukan barang umum serta peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada 2014.

General Manager Pelindo II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Ari Henryanto mengatakan dana investasi yang disiapkan dari anggaran perseroan itu diselaraskan dengan program kerja Pelabuhan Tanjung Priok yang telah dituangkan dalam rapat kerja (Raker) Pelindo II/IPC pekan lalu.

Dia mengatakan, pada tahun ini, Pelabuhan Priok juga akan mengoperasikan ruang pengawas atau control tower untuk pelayanan peti kemas internasional, termasuk menyiapkan sistem online berbasis tehnologi dan informasi terhadap pelayanan kontener domestik.

"Tahun ini juga kami fokuskan untuk merealisasikan sitem klusterisasi dermaga untuk memisahkan pelayanan kapal berdasarkan jenis kargonya," ujarnya kepada Bisnis, hari ini, Selasa (25/2/2014).

Dia mengatakan, Terminal 2 Pelabuhan Priok akan difokuskan melayani kapal dan kargo breakbulk, sedangkan Terminal 3 untuk kegiatan kapal peti kemas.

Ari mengatakan, investasi 2014 tersebut juga termasuk untuk penataan gate sisi darat sebagai akses keluar masuk ke terminal atau lini 1 pelabuhan.

"Juga akan dilanjutkan penataan kawasan pergudangan di lini 2 sebagai perpanjangan atau buffer terminal lini 1.Kami targetkan semua tahun ini harus beres," ujarnya.

PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/1/2014

PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT UNTUK MELAKUKAN PENJUALN HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

Ditetapkan: 

Selasa, 21 Januari 2014

Upload:

04/02/2014 - 08:45

Download

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.011/2014

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

Ditetapkan: 

Jum'at, 17 Januari 2014

Upload:

28/01/2014 - 08:55

	Download	91.13 KB
	Download

TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 01/BC/2014

TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Ditetapkan: 

Selasa, 7 Januari 2014

Upload:

27/01/2014 - 15:50

download

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.011/2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.11/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

Ditetapkan: 

Sabtu, 11 Januari 2014

Upload:

27/01/2014 - 15:48

	download	77.6 KB
	download.lamp

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Ditetapkan: 

Sabtu, 11 Januari 2014

Upload:

27/01/2014 - 15:45

download

TENTANG VERIFIKASI ATAS PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2013 TENTANG VERIFIKASI ATAS PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

Ditetapkan: 

Jum'at, 3 Januari 2014

Upload:

27/01/2014 - 15:41

download

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2014

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN

Ditetapkan: 

Rabu, 15 Januari 2014

Upload:

10/02/2014 - 15:22

download

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/BIM/PER/1/2014

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

Ditetapkan: 

Jum'at, 17 Januari 2014

Upload:

18/02/2014 - 11:06

Download

Akses Menuju Pelabuhan Priok Macet Parah, Kerugian Rp11 Miliar/Hari

Bisnis.com, JAKARTA - Kerugian yang diderita pelaku usaha akibat kemacetan akses jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok mencapai Rp11 miliar setiap hari.
Salah satu cara untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi kemacetan itu dengan menyelesaikan pembangunan akses tol langsung ke pelabuhan Tanjung Priok atau yang dikenal dengan proyek Jampea section E2.
Selain kerugian rupiah, kemacetan di jalur distribusi tersebut sudah mengganggu ketersedian pasok bahan baku industri di Jawa Barat dan sekitarnya akibat keterlambatan pengiriman.
Ketua Dewan Pimpinan Unit Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda Provinsi DKI Jakarta Gemilang Tarigan mengatakan kemacetan di akses jalan keluar-masuk Pelabuhan Tanjung Priok semakin parah.
Apalagi, saat musim hujan yang menyebabkan banjir di beberapa ruas jalan. Ini berdampak pada terganggunya jadwal pengiriman barang, serta kerugian perusahaan jasa transportasi.
“Kemacetan ini diperparah dengan banyaknya lubang pasca-banjir di kawasan Jakarta Utara yang merupakan akses keluar-masuk Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk itu tol Priok harus segera diselesaikan, karena akan berdampak pada tingginya ongkos angkut,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini, Senin (24/2/2014). (k1)

SNI Wajib Diterapkan, Mainan Ilegal Diprediksi Kian Marak

Bisnis.com, JAKARTA – Peredaran produk impor ilegal mainan anak diperkirakan akan semakin marak di pasar tradisional dan pasar online, pasca penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib mainan pada 30 April mendatang, jika tidak ada peningkatan pengawasan secara ketat.
Vice Chairman for Marketing Asosiasi Pengusaha Mainan Anak Indonesia (APMI) Sudarman Widjaja memperkirakan perputaran uang dari penjualan mainan impor illegal saat ini sudah mencapai sekitar US$600 juta atau 5 kali lipat dibandingkan dengan impor resmi mainan anak sebesar US$120 juta.
Penjualan tersebut, sambungnya, justru terjadi di pasar tradisional dan situs jual beli online, yang sayangnya lepas dari pantauan pemerintah. Pasar-pasar ini pula yang nantinya akan menjadi sasaran empuk para importir ilegal untuk memasarkan produk mainan tidak ber-SNI yang sebagian besar berasal dari China.
“Saat importir resmi sibuk mengurus SNI untuk memasukan produknya ke pasar-pasar ritel modern di Indonesia, pasar tradisional dan situs beli online akan dipenuhi mainan impor illegal. Apalagi, saat ini belum ada solusi dan penjelasan pemerintah mengingat ini tahun politik,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (24/2/2014).
Dia mengakui, maraknya peredaraan produk mainan impor di Indonesia terjadi karena tingginya permintaan dari masyarakat yang menginginkan berbagai varian mainan dengan harga yang lebih terjangkau. “Produk-produk China ini bentuknya bervariasi, harganya pun terjangkau sehingga sangat disukai masyarakat,”
Sudarman menyebutkan, produk illegal tersebut biasanya masuk melalui pelabuhan kecil dan pelabuhan tikus yang jarang diawasi oleh pemerintah dan Bea Cukai seperti Pangkal Pinang, Batam, Bintan, Tanjung Balai, serta pelabuhan kecil di Surabaya.
Selain itu, banyak juga importir nakal yang sudah berpengalaman, memasukan produk mainan illegal tidak melalui HS 9503 sebagai kode impor resmi mainan dari BPS tetapi menggunakan kode lainnya, atau memasukan produknya melalui trans shipment di tengah laut sehingga tidak terditeksi oleh bea Cukai.
“Jalur impor illegal ini agak susah dan sulit terdeteksi sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Apalagi produk dari China, mereka tidak butuh SNI karena sudah tahu pangsa pasarnya di tradisional,” tuturnya.
Apalagi, pemerintah akan memperketat pemberian label SNI untuk produk impor resmi dengan melakukan pengujian dan pengawasan langsung ke produsen dari negara asal, tidak bisa hanya pengujian produknya saja, kecuali untuk negara yang sudah memiliki mutual recognition agreement (MRA) dengan Indonesia.
“Hal ini justru dikhawatirkan akan semakin meningkatkan peredaran produk illegal dan terjadi kongkalikong di dalamnya.”

Bea Logistik Naik: Pengusaha Desak Pembenahan Infrastruktur

Bisnis.com, SEMARANG - Kalangan pengusaha ekspor impor Jawa Tengah mendesak pemerintah setempat membenahi infrastruktur guna menekan bea pengiriman barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Desakan semakin besar pascabencana banjir yang terjadi di wilayah Pantura Timur meliputi Kudus, Jepara dan Pati juga wilayah lain di Kendal dan Pekalongan.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jateng Rio Rianto menuturkan banjir sempat melumpuhkan aktivitas pergiriman barang produksi dan bahan baku tekstil ke sejumlah industri.

"Bahkan pascabanjir saat ini akses rusak di Jepara-Kudus dan Kendal juga menghambat. Ini berpotensi meningkatkan delivery cost hingga 10%," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/2/2014).

Menurut Rio rerata biaya logistik pengiriman barang ekspor dari lokasi industri ke terminal peti kemas atau sebaliknya hanya 7% dan membengkak hingga 10% karena tersendat jalan rusak.

"Pembenahan infrastruktur penting karena pada saat normal saja sudah bermasalah apalagi pascakerusakan akibat banjir," tambahnya.

Selanjutnya, pengusaha berharap optimalisasi rel kereta api ganda yang sekarang sudah difungsikan untuk jalur tertentu. Selain itu juga meminta kelanjutan aktivasi rel kereta api menuju Tanjung Emas.

Ketua DPD Indonesian National Shipowner Assosiation (Insa) Jateng M Ridwan mengatakan keterlambatan bongkar muat peti kemas terganggu jika barang tidak tepat waktu akibat kemacetan atau ketidaklancaran angkutan.

Banjir di Pantura Timur akhir Januari lalu mengakibatkan penuhnya lapangan penumpukan atau yard occupancy ration (YOR) hingga 90% atau 17.500 boks.

"Kalau YOR penuh akhirnya bongkar muat jadi lambat, normalnya 60%-65% per hari dengan volume 20 boks per jam bisa turun 10 boks. Jika infrastruktur tidak dibenahi bisa memperlambat lagi," tuturnya.

Adapun, General Manager Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) Iwan Sabatini mengaku telah menerima keluhan gangguan infrastruktur menuju area penumpukan barang.

Iwan menuturkan selama ini pengiriman barang masih banyak terkendala akibat truk pengangkut terjebak di jalan macet atau jalan yang rusak.

Proses keterlambatan itu berdampak pula pada pengeluaran barang yang juga akan telat. Kendati demikian TPKS tetap menarget pertumbuhan arus bongkar muat 8% tahun ini mencapai 520.000 Teus.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindang Jateng Ratih Susyati Sudamar menguapayakan masukan pengusaha segera mendapat tanggapan pemprov.

"Sudah ada tim Pepida (Peningkatan ekspor dan investasi daerah) dari beberapa instansi yang mendata pengaruh dampak banjir pada perdagangan luar negeri, termasuk menjembatani upaya perbaikan infrastruktur," katanya.