Bongkar muat di Tanjung Perak diatur ulang

SURABAYA: PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo) dan otoritas pelabuhan bersama mengeluarkan regulasi teknis pengaturan kegiatan bongkar muat barang khususnya mengantisipasi pergantian tahun.

Regulasi dasarnya telah ditetapkan oleh OP III melalui Surat Edaran Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak nomor : UM.003/09/10/OP.Tpr-11 pada 14 Desember 2011.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia III, Edi Priyanto mengatakan pihaknya telah mengintrunsikan Cabang Tanjung Perak untuk menyiapkan segala sesuatunya guna mengantisipasi pergantian tahun nanti.

"Prinsipnya tetap mengacu pada SE OP III yang bernomor  UM.003/09/10/OP.Tpr-11 tersebut. Harapannya agar pengaturan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak bisa tetap lancar sehingga arus logistik yang melalui pelabuhan tidak tersendat," kata Edi kepada Bisnis, hari ini, (Kamis, 22/12).

Regulasi dan tata cara pengaturan itu, kata Edi, dilakukan berdasarkan pengamatan dan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya.

"Pada setiap malam pergantian tahun, tampak lalu lintas padat di sepanjang jalan Perak Barat dan jalan Perak Timur, penuh dengan kendaraan bermotor masyarakat yang merayakan malam tahun baru."

Edi menerangkan SE OP III itu berisi  diantaranya bahwa dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban lalu lintas kendaraan dan kelancaran kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 31 Desember 2011, maka akan ada pengaturan-pengaturan.

Pengaturan itu, pertama, untuk kegiatan angkutan darat seperti truck, trailer, dan sejenisnya,  khusus untuk Terminal Jamrud dan Kalimas dilaksanakan hingga 18.00 WIB, sedangkan terhadap kegiatan bongkar muat pada Terminal Jamrud dan Kalimas agar dapat menyesuaikan waktu, kecuali kegiatan bongkar muat via gudang/lapangan penumpukan.

Pengaturan kedua untuk terminal lainnya yaitu Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Mirah dan Terminal Petikemas di PT Terminal Petikemas Surabaya, yang akses jalannya tidak melewati jalan Perak Timur dan jalan Perak Barat, maka kegiatan bongkar muat berjalan seperti biasa.

Secara khusus Edi menegaskan tidak hanya pengaturan dalam kegiatan bongkar muat, Pelabuhan Tanjung Perak juga akan melakukan pengamanan lebih ketat dan terkonsentrasi khususnya pada fasilitas pelayanan umum yaitu pada terminal penumpang pada saat menjelang natal dan tahun baru 2012.

Dia menambahkan seperti biasanya sebagian warga Surabaya kemungkinan akan datang merayakan tahun baru 2012 memadati kawasan Surabaya bagian utara tidak terkecuali Pelabuhan Tanjung Perak. (k21/Bsi)

Jumlah penumpang angkutan Natal diprediksi naik 3,65%

JAKARTA: Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang angkutan Natal dan Tahun Baru 2012 naik 3,65% menjadi 9,33 juta orang dibanding posisi tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, kenaikan terbesar dicatat
angkutan pesawat udara yang diprediksi melonjak 14,25%, disusul angkutan darat 7,6%. Namun untuk kereta api, malah diprediksi turun 17,62%.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2012 yakni untuk periode 23 Desember 2011-3 Januari 2012.

"Pada dasarnya, kesiapan sektor transportasi menyambut musim libur Natal dan Tahun Baru 2012 sama seperti untuk angkutan Lebaran. Cuma waktunya saja yang berbeda," kata Bambang dalam acara pemaparan Rencana Operasi Angkutan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012, Kamis.

Dia menambahkan setiap direktorat di lingkungan Kemenhub sudah melakukan persiapan. Untuk Ditjen Perhubungan Darat, lanjutnya, sudah melakukan pemantauan di seluruh wilayah pelayanan transportasi darat secara khusus di Pulau Jawa dan Bali baik untuk moda angkutan jalan, maupun moda angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP).

Untuk ASDP, dipantau pada tiga lintas penyeberangan utama yaitu Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Padangbai-Lembar.

Moda yang disiapkan untuk angkutan darat, jelas Bambang, yakni bus 34.690 unit berkapasitas 16,60 juta orang atau naik 0,3% dari posisi angkutan Natal dan Tahun Baru tahun lalu. Untuk ASDP, dikerahkan 87 kapal dengan kapasitas 8,32 juta orang atau naik 5,24%.

Bambang menerangkan untuk angkutan pesawat udara, Ditjen Perhubungan Udara sudah memantau 23 bandara di dalam negeri diantaranya Jakarta, Makassar, Denpasar, Palu, Medan, Solo dan Manado. Selain itu dipantau juga 4 bandara untuk angkutan udara luar negeri yakni Jakarta, Surabaya, Medan dan Denpasar.

"Diprekirakan puncak mudik sebelum Natal pada 24 Desember dan sebelum Tahun Baru pada 31 Desember. Sedangkan puncak arus balik pada 2 Januari 2012," katanya.

Bambang menjelaskan penumpang angkutan udara semasa libur Natal dan Tahun Baru tahun lalu meningkat 23,91% menjadi 2,05 juta untuk penerbangan domestik, penumpang internasional naik 11,55% menjadi 361.718 orang.

"Berdasarkan peningkatan tahun lalu itu, maka kami perkirakan jumlah penumpang pada 2011 domestik naik 15% pada angkutan tahun ini, dan internasional naik 10%," kata Bambang.(api)
 

PT Pos Indonesia siapkan Rp270 miliar garap bisnis logistik

JAKARTA: PT Pos Indonesia menyiapkan dana investasi sebesar Rp 270 miliar yang sebagian besar digunakan untuk mengembangkan core bisnis logistik pada tahun depan.

Direktur Utama Posindo I Ketut Mardjana mengungkapkan penetrasi bisnis logistik menjadi prioritas utama perusahaan berpelat merah tersebut pada 2012.

Posindo, serunya, telah menyuntikkan modal disetor pada bisnis logistik sebesar Rp 50 miliar dari anggaran awal yang mencapai Rp 200 miliar.

Ketut menambahkan pihaknya akan merealisasikan proses pemisahan (spin off) core bisnis logistik pada penghujung tahun ini dan segera memperkenalkan PT Logistik Pos Indonesia pada awal Januari tahun depan.

Ketut optimistis tahun depan akan menjadi momentum percepatan bisnis logistik. Dengan begitu, dia berharap dapat segera meningkatkan struktur permodalan dan mengakuisisi beberapa perusahaan logistik yang potensial.

“Kami ingin mengoptimalkan total aset yang ditaksir mencapai Rp 5 triliun. Namun realisasi pada neraca pembukuan hanya sebesar Rp 450 miliar,” ungkapnya, Kamis 22 Desember.

PT Logistik Pos Indonesia, ujar Ketut, akan memaksimalkan potensi pasar pada sejumlah sektor seperti pergudangan, freight forwarding, dan regulated agent.

Dia menilai Posindo perlu memanfaatkan ceruk pasar logistik nasional yang belum sepenuhnya tergarap.

PT Pos Logistis Indonesia telah mengajukan izin ke Kementerian Perhubungan terkait dengan penanganan regulated agent di Bandara Soekarno-Hatta. Hanya saja, hingga kini Kemenhub belum mengeluarkan izin usaha perusahaan RA. “Kami masih menunggu padahal semua persyaratan sudah dipenuhi.”

Menurut Ketut, pihaknya akan menempuh sejumlah upaya strategis guna mencapai target laba sebesar Rp 182 miliar pada tahun depan. Posindo berencana merevitalisasi sejumlah gedung yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

“Nantinya di setiap gedung PT Pos ada bank, warehouse, dan pusat perbelanjaan,”ujarnya.

Bisnis properti

Selain mengoptimalkan core bisnis logistik, Posindo berencana membidik sektor properti. Menurut Ketut, pihaknya akan membentuk anak perusahaan yang khusus bergerak pada bidang properti pada Februari tahun depan. Nantinya, Posindo akan menggarap pengembangan shoping center, hotel, butik, dan lainnya.

Ketut mengungkapkan Posindo akan memaksimalkan peluang pendapatan di luar bisnis utama yakni jasa pengiriman paket dan surat. Menurutnya, bisnis surat-menyurat sudah tidak dapat lagi diandalkan menyusul perkembangan teknologi yang kian pesat.

“Saat ini yang tersisa hanya corporate mailing. Personal mailing sudah tidak ada harapan lagi.”  (ea)

 

PT Pos Logistik siap operasi tahun depan

JAKARTA: PT Pos Indonesia mendirikan anak perusahaan bernama PT Pos Logistik Indonesia bermodalkan Rp200 miliar pada akhir tahun ini. 

 

Anak perusahaan yang segera berdiri ini akan menangani transportasi, jasa pergudangan atau warehouse, pengiriman kargo, dan regulated agent atau agen inspeksi. 

 

"Tahun ini kita bentuk PT Pos Logistik Indonesia, tahun ini terbentuk akte notarisnya. Nanti bergerak di bidang transporting, warehouse, freight forwarding, dan regulated agent," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana kepada Bisnis hari ini.

 

Ketut mengatakan sektor logistik itu penting dan pasarnya besar. Namun Pos Indonesia hanya berperan kecil, 0,01% terhadap pasar logistik nasional. "Makanya kami mendirikan anak usaha yang sengaja dipisah dari divisi unit PT Pos Indonesia. Ini bagaimana kita mendorong logistik lebih besar," tutur Ketut.

 

Dia menambahkan pihaknya melakukan spin off atau pemisahan unit logistik menjadi anak perusahaan. Setelah lepas, perusahaan baru ini akan jalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan yang mendukung usahanya, seperti Bulog, Garuda Indonesia dan perusahaan multinasional maupun internasional.

 

Ketut menjelaskan untuk  mendirikan PT Pos Logistik Indonesia ini modal awalnya Rp200 miliar dan modal disetor Rp50 miliar. "Nantinya kita tingkatkan modal ini. Logistik ini akan menjadi besar. Ini hanya modal awal pendirian sebagai bentuk investasi kami," tuturnya.

 

Dia menambahkan PT Pos Logistis Indonesia ini nantinya akan mengurusi regulated agent (RA) atau agen inspeksi yang memeriksa keamanan barang kargo pesawat udara.

 

Untuk RA ini, lanjutnya, Pos Indonesia sudah mengajukan perizinan ke Kementerian Perhubungan, tetapi belum keluar perizinannya hingga saat ini. (arh)

Wah, banyak barang berbahaya lolos pemeriksaan kargo pesawat

JAKARTA: Kargo maskapai Garuda Indonesia meminta agar maskapai, perusahaan regulated agent, dan pemerintah membuat komitmen tertulis mengenai pemberian sanksi atas barang kargo yang lolos dari pemeriksaan.

Hal ini terkait banyaknya ditemukan barang berbahaya yang lolos dari pemeriksaan regulated agent.

Senior Manager Cargo Operation PT Garuda Indonesia Tbk Bhaswata Ngurah Putra mengatakan pihaknya menemukan sejumlah barang berbahaya bagi penerbangan.

Fakta itu didapat setelah melakukan pengecekan secara acak untuk barang-barang kargo yang sebenarnya sudah melalui pengecekan di perusahaan regulated agent khususnya di PT Duta Angkasa Prima Kargo.

"Setelah dilakukan random check dengan x-ray di gudang domestik Garuda,ditemukan barang berbahaya padahal sudah melalui pemeriksaan x-ray di gudang regulated agent PT Duta Angkasa Prima Kargo," kata Bhaswata kepada Bisnis, Selasa 13 Desember.

Dia menambahkan barang-barang berbahaya tersebut di antaranya compressed gas, super engine conditioner yang berisi cairan erosol yang mudah terbakar,compressor berbahan bakar bensin, aerosol, dan baterai basah.

Misalnya, temuan pada periode 13 Oktober 2011, nomor AWB/SMU 126-7763-1886 berupa 1 koli 8 kilogram dengan total 12 koli berat 182 kg dan agen pengirimnya PT TIKI. Barang ini batal dikirim

"Barang-barang ini kami temukan sejak diberlakukan pemeriksaan barang kargo lewat regulated agent, ini berbahaya bagi penerbangan. Jika menyebabkan pesawat meledak diudara,siapa yang harus nanggung, kamisebagai user yang paling bertanggung jawab," kata Bhaswata. (ea)
 

Kapal keruk kena bea masuk 5%

JAKARTA: Kapal keruk dan fasilitas galangan terapung tetap diusulkan dikenai bea masuk 5% dalam usulan revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 80/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

 

Adolf Tambunan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, mengatakan beberapa jenis kapal yang dikenai bea masuk 5% itu sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan operator.

 

Dia menjelaskan kesepakatan itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Industri Lepas Pantai (Iperindo).

 

"Hanya dua jenis kapal tersebut yang diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dikenai bea masuk," katanya di sela-sela diskusi interaktif Federation of Asean Shipowners' Association (FASA), hari ini.

 

Dia menjelaskan industri pelayaran seharusnya banyak menerima insentif dari pemerintah baik fiskal maupun pembiayaan.

 

Insentif-insentif itu telah diterapkan di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. "Kami akan mengupayakan agar beyond cabotaga terwujud," ujarnya.

 

Kemenkeu mengeluarkan PMK No. 80/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor pada 18 April 2011. Kebijakan itu membuat bea masuk kapal menjadi 0%.

 

Namun, pembebasan bea masuk atas impor kapal sebesar 0% ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2011 sehingga pada 1 Januari 2012 tarif akan dikembalikan menjadi 5% meskipun operator kapal keberatan dengan kebijakan itu. (ln)

Infrastruktur transportasi butuh Rp2.800 triliun

JAKARTA: Pemerintah menyiapkan proyek infrastruktur transportasi senilai Rp2.800 triliun, hampir 40% dari total PDB RI yang Rp7.300-an triliun, dalam usulan kegiatan prioritas penguatan konektivitas nasional fase I.

Dari total dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, pemerintah hanya menyediakan 10%, sisanya akan diberikan ke pihak swasta maupun BUMN baik berupa kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) atau bentuk lainnya.

"Proyek ini menjadi bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek ini masuk sebagai usulan kegiatan transportasi prioritas dalam penguatan konektivitas nasional fase I atau quick wins," kata

Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Bambang Prihantono usai seminar Percepatan Implementasi MP3EI dalam konteks pembangunan moda dan sistem transportasi publik yang ideal, di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan dana yang dibutuhkan untuk sementara ditetapkan Rp2.800 triliun, namun angka itu masih belum final karena masih dalam studi yang harus dikoordinasikan dengan sejumlah pihak.

Dari total dana tersebut, pemerintah hanya mampu menyediakan 10% dan sisanya akan diserahkan kepada swasta maupun BUMN dalam bentuk KPS ataupun bentuk lainnya.

Dalam materi seminar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan usulan kegiatan prioritas quick wins fase I transportasi dalam MP3EI tersebut antara lain pengembangan perkeretaapian berupa pembangunan infrastruktur baru yang terdiri dari delapan proyek.

Termasuk di dalamnya yakni pembangunan jalur ganda kereta api (KA) Lintas Utara Jawa, KA double-double track jalur Manggarai-Cikarang, pengembangan KA akses ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, KA akses ke Bandara Juanda Surabaya, KA angkutan batu bara di Sumatera Selatan, KA angkutan batu bara di Kalimantan Tengah, KA Tanjung Priok, dan KA jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung.

Selanjutnya pengembangan transportasi perkotaan Jabodetabek yang terdiri dari empat proyek yamni pengembangan KA loopline Jabodetabek, MRT Jalur Utara-Selatan, pelaksanaan studi MRT jalur Timur-Barat, dan Jakarta Monorail.

Proyek lainnya berupa optimalisasi dan pembangunan infrastruktur baru, yakni meningkatkan pelayanan penerbangan yang terdiri dari enam proyek.

Keenam yakni pengembangan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, pembangunan Bandara Kuala Namu Medan, pengembangan Bandara Ngurah Rai Denpasar, persiapan pembangunan bandara baru di Bali Utara dengan skema KPS, pengoperasian Bandara Internasional Lombok, dan persiapan pembangunan bandara Kertajati dengan skema KPS.

Proyek lainnya yakni merevitalisasi angkutan penyeberangan antar pulau atau Ro-Ro dan optimalisasi subsidi perintis serta pemberian Public Service Obligation (PSO).

Terdiri dari tiga proyek yakni pembangunan Dermaga Merak-Bakauheni, penambahan jumlah kapal yang melayani Merak-Bakauheni, dan revitalisasi angkutan Ro-Ro antar pulau.

Armida menjelaskan masih banyak lagi proyek yang masuk dalam fase I quick wins, di antaranya meningkatkan konektivitas terminal kontainer Internasional Tanjung Priok dan mempercepat pembangunan pelabuhan alternatif Tanjung Priok, pengembangan Pelabuhan Belawan, peningkatan layanan jalan, serta pembangunan pusat distribusi di Indonesia Bagian Timur.

Asisten Deputi Infrastruktur Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kemenko Bidang Perekonomian Tulus Hutagalung mengatakan permasalahan sistem transportasi di Tanah Air sangat kompleks.

Permasalahan-permasalahan tersebut, lanjut Tulus, biaya transportasi publik menjadi tinggi. Di Jakarta, rata-rata 30% dari pendapatan untuk transportasi kota. Di Afrika Selatan saja hanya 10%, Amerika Serikat 4,68%. Waktu tunggu angkutan umum di kota metropolitan rata-rata 46 menit pada jam sibuk.

Masalah lainnya yakni transportasi publik tidak efektif. Hanya 7 kota yang menggunakan bus besar. Rasio antar panjang jalan yang dilayani trayek dengan total panjang jalan diperkotaan rata-rata masih di bawah 70%, bahkan di beberala kota mempunyai rasio di bawah 15%.

Tulus menambahkan permasalahan lainnya yakni ketergantungan terhadap kendaraan pribadi semakin tinggi. Hal ini terlihat dari kecepatan rata-rata lalu lintas di Jakarta turun 3,6% per tahun, di Bandung turun 3,2% per tahun.

Selain itu, jelas Tulus, Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) akan mengalami kerugian ekonomi Rp65 triliun per tahun pada 2020.

Kerugian ini dihitung berdasarkan faktor kecelakaan, polusi, bahan bakar minyak, kerusakan jalan. Kota Bandung akan merugi Rp47,35 triliun per tahun pada 2030. "Kota-kota lain akan mengalami hal serupa," katanya.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan sistem logistik harus mampu mengaitkan sistem transportasi fisik, sistem tataniaga komoditi, dan sistem pembiayaan distribusi.

"Transportasi bertanggung jawab atas 20%-25% harga akhir dari produk pertanian yang diusahakan masyarakat miskin, tetapi hanya lebih kecil dari 2% dari komoditi pertanian industri besar," kata Danang. (Bsi)

Kadin serahkan rekomendasi Indonesian Logistic Summit ke Wapres

JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia segera menyerahkan rekomendasi Indonesian Logistic Summit (ILS) 2011 kepada Wakil Presiden Boediono.

Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kadin, mengatakan rekomendasi tersebut diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan di sektor logistik.

Menurut dia, rekomendasi itu diharapkan segera dilaksanakan karena isinya bersifat mendesak dalam kerangka menciptakan tatanan logistik nasional yang efisien. "Segera kami serahkan kepada Wapres," katanya, Kamis 17 November.

ILS 2011 yang berlangsung selama 10--11 November di Jakarta Convention Center (JCC) menghasilkan 9 rekomendasi.

Rekomendasi itu antara lain perlunya percepatan pembangunan terminal peti kemas di kawasan Utara Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Pembangunan terminal peti kemas tersebut hingga kini belum dimulai karena pemerintah belum menunjuk operator yang menjadi operator dalam lelang yang diselenggarakan sejak semester I 2011.

Dokumen pokok-pokok dan rekomendasi ILS 2011 yang diterima Bisnis menyebutkan percepatan pembangunan terminal tersebut untuk mengantisipasi pertumbuhan muatan dalam empat tahun ke depan.

ILS juga merekomendasikan perlunya pembenahan 25 pelabuhan terbuka di Indonesia dan  seluruh pelabuhan utama provinsi  serta menggenjot efisiensi operasional pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal kargo.

Selain itu, perlu dilaksanakan penerapan kebijakan operasional pelayanan 24 jam dan 7 haru di seluruh pelabuhan nasional yang kini baru diterapkan di empat pelabuhan utama yakni Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Belawan. (ea)
 

Biaya logistik dipatok turun 1% per tahun

JAKARTA: Pelaku usaha logistik nasional menargetkan penurunan biaya logistik nasional sebesar 1% setiap tahun sehingga pada 2015 rata-rata biaya logistik akan turun menjadi 10%.

"Kami mengupayakan minimal turun 1% per  tahun. Targetnya tetap menjadi 10% pada 2015 saat liberalisasi masyarakat ekonomi Asean diberlakukan," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan penurunan biaya logistik nasional dibutuhkan supaya industri dan aktivitas perdagangan di dalam negeri dapat bersaing mengingat gempuran produk luar negeri semakin tinggi.

Menurut dia, pihaknya sudah mengukur kekuatan industri logistik nasional melalui program Indonesian Logistik Summit yang pertama kali diadakan pada November 2011.

Dari kegiatan itu, katanya, sejumlah rekomendasi sudah disiapkan untuk diserahkan kepada pemerintah. "Rekomendasi itu berisi tentang program-program utama dalam memangkas biaya logistik nasional."

Natsir menambahkan pihaknya segera menyerahkan rekomendasi   ILS 2011 kepada Wakil Presiden Boediono. "Rekomendasi tersebut diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan di sektor logistik."

Menurut dia, rekomendasi itu diharapkan segera dilaksanakan karena isinya bersifat mendesak dalam kerangka menciptakan tatanan logistik nasional yang efisien. "Segera kami serahkan kepada Wapres," katanya.

ILS 2011 yang berlangsung selama 10--11 November di Jakarta Convention Center (JCC) menghasilkan 9 rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Ke-9 rekomendasi itu antara lain pembenahan 25 pelabuhan terbuka di Indonesia dan  seluruh pelabuhan utama provinsi  serta menggenjot efisiensi operasional pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal kargo.

Selain itu, perlu dilaksanakan penerapan kebijakan operasional pelayanan 24 jam dan 7 hari di seluruh pelabuhan nasional yang kini baru diterapkan di empat pelabuhan utama yakni Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Belawan.

ILS juga merekomendasikan agar pemerintah menyelesaikan dengan cepat JORR dari daerah industri ke Pelabuhan Tanjung Priok dan akses jalan lainnya agar tidak terjadi bottleneck atau penyumbatan arus.

Selain itu, pelaku usaha meminta agar bandar udara di Indonesia dibuka 24 jam atau minima hingga pukul 24.00 supaya kepadatan di bandara besar seperti Soekarno--Hatta dapat terurai.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S. Sunoko mengatakan pihaknya akan memperpanjang jam operasi di empat bandara tersebut.

"Dirjen Perhubungan Udara meminta agar empat bandara ini buka 24 jam. Sekarang hanya buka sampai pukul 20.00, nantinya menjadi pukul 24.00 selanjutnya buka 24 jam," katanya.

Permintaan untuk membuka operasional bandara hingga 24 jam ini masih belum dapat dipenuhi saat ini karena masih kekurangan tenaga pengawas lalu lintas udara. (Bsi)

Penerbit buku tuntut insentif impor & harga kertas

JAKARTA: Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) mendesak pemerintah memberikan insentif berupa kemudahan impor buku dan harga kertas khusus untuk membangkitkan industri penerbitan Indonesia.

 

Ketua Umum Ikapi Lucya Andam Dewi mengatakan industri penerbitan Indonesia mengalami stagnasi atau jalan di tempat dalam 3 tahun terakhir.  Penjualan buku tidak berkembang meskipun jumlah penerbit terus tumbuh.

 

"Jumlah penerbit tambah, tapi buku yang dijual tidak bertambah. Harusnya kan sebanding, ini tidak. Omzet penjualan buku masih bertahan sekitar Rp4 triliun per tahun," katanya seusai pembukaan Indonesia Book Fair oleh Wapres Boediono hari ini.

 

Lucya mengatakan harga kertas yang terus naik juga manjadi kendala utama bagi penerbit. Jumlah buku yang dicetak per judul masih rendah, sekitar 2.000-3.000 eksemplar dan masih di bawah skala ekonomi. Namun, jika mencetak buku dalam jumlah banyak juga menjadi masalah karena akan sulit terserap pasar akibat minat baca rendah.

 

"Kalau minat baca tumbuh, per judul buku bisa dicetak lebih banyak," katanya.

 

Kekurangan penulis

 

Lucya memaparkan permasalahan lainnya adalah Indonesia masih kekurangan penulis-penulis andal berkualitas. Dari 30.000 judul buku baru per tahun, hampir separuhnya merupakan buku terjemahan dan buku impor.

 

Indonesia juga masih menerapkan pajak tinggi untuk buku impor. Penerbit masih kesulitan mendatangkan buku-buku asing berkualitas dengan harga terjangkau karena terhambat dengan pajak yang tinggi.

 

"Kami para penerbit perbukuan merindukan uluran tangan pemerintah di bidang perbukuan untuk mengatasi masalah-masalah itu," katanya.

 

Dia mengatakan saat ini sebenarnya merupakan momentum yang tepat untuk membangkitkan industri penerbitan dan perbukuan. Sejumlah penerbit dari luar negeri, terutama China dan Eropa membidik pasar Indonesia. Mereka mengharapkan Indonesia menjadi jembatan juga bagi pasar Asean.

 

Menurut Lucya, keberadaan buku impor berkualitas sangat diperlukan untuk bisa mendongkrak kualitas buku dalam negeri dan juga memacu  para penulis lokal lebih handal.

 

"Indonesia sering dilirik luar negeri untuk memajukan buku internasional. Bulan lalu kami dapat kunjungan Badan Penerbit China. Mereka mengharapkan Indonesia jadi jembatan untuk membuka pasar buku di Asean," katanya.

 

Wapres Boediono berjanji akan membantu menyelesaikan sejumlah masalah tersebut. Boediono segera melakukan diskusi  dengan Ikapi dan instansi terkait untuk memberikan insentif kepada industri penerbitan itu.

 

"Dari sisi kemudahan bagi usaha perbukuan tentunya nanti kita lihat mana yang bisa dan tidak, karena ini menyangkut instansi lain juga. Perlu dialog yang substansif. Pemerintah sekuat tenaga akan bantu.  Ini bukan janji kosong. Kita realistis dan ini niat kita bersama," katanya. (sut)

Januari 2012, ekspor rotan dilarang

JAKARTA: Keran ekspor seluruh jenis rotan akan dihentikan mulai berlaku 1 Januari 2012 seiring dengan hampir tuntasnya perumusan regulasi itu oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kehutanan.

 

Namun, hingga kini paket kebijakan terkait masih terus dibahas. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan pada 30 November 2012 diharapkan paket kebijakan mengenai larangan ekspor rotan sudah ditandatangani pihak terkait.

 

“Senin minggu depan [28 November 2011] adalah pembahasan terakhir antara tiga kementerian, sehingga bisa segera difinalisasi. Kalau semuanya lancar, paket kebijakan akan ditandatangani pada 30 November 2011 dan efektif pada 1 Januari 2012,” jelasnya siang ini.

 

Adapun paket kebijakan itu terdiri dari Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perindustrian, dan Peraturan Menteri Kehutanan.

 

Deddy mengungkapkan Permendag akan berisi mengenai larangan ekspor seluruh jenis rotan, lalu aturan mengenai angkutan antarpulau komoditas itu, dan sistem resi gudang untuk mengatur pasokan.

 

"Larangan ekspor seluruh jenis rotan untuk mengantisipasi agar tidak ada penyelundupan. Sulit mengawasinya kalau ada jenis yang boleh diekspor, dan yang tidak. Seluruh rotan itu nantinya akan didorong supaya diserap oleh industri mebel dalam negeri,” katanya.

 

Sementara itu, lanjutnya, untuk rotan yang tidak terserap industri mebel dalam negeri pemerintah menggunakan skema resi gudang supaya harga komoditas itu tidak turun.

 

“Pemerintah juga akan menetapkan harga dasar rotan. Saat ini, memang banyak pengusaha rotan yang melakukan ekspor daripada menjual di dalam negeri, karena masalah harga,” jelasnya. (arh)

Perbaiki Logistik, 45 Ribu Truk Disiapkan Sebelumnya Bank Dunia mengkritik pedas sistem logistik nasional yang tak berkembang.

VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan peremajaan truk pengiriman yang sudah termakan usia untuk mengatasi persoalan sistem logistik nasional (Sislognas). Tak kurang dari 45 ribu truk baru diperlukan untuk menjalankan rencana itu.

"Kendaraan yang highlight dipakai dari kebun ke tempat penggilingan. Ini sudah dipakai di Thailand, di sini malah buat jalan-jalan, dipakai ban besar," kata  Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur, usai acara Indonesia Logistic Summit di Jakarta, Jumat, 11 November 2011.

Natsir mengatakan, revitalisasi logistik nasional dengan pembelian 45 ribu truk baru itu di antaranya angkutan barang 30 ribu unit dan pangan 15 ribu unit.

Rekomendasi Kadin tersebut merupakan usulan jangka pendek yang diajukan kalangan pengusaha untuk merevitalisasi angkutan barang dan pangan, angkutan jasa penunjang logistik barang dan pangan.

Kadin menilai revitalisasi angkutan pangan diharapkan bisa membantu petani-petani agar bisa menggunakan kendaraan yang baik untuk mengangkut bahan hasil pertanian mereka.

Natsir menegaskan, pengadaan truk berkapasitas sekitar 10-25 ton itu nantinya dipenuhi dari dana program pemerintah. Selain itu, insentif dari pemerintah diperlukan untuk memperlancar program revitalisasi tersebut.

"Tentunya akan menurunkan suku bunga, misalnya dikurangi. Terus kepastian hukumnya, wajib memberikan instruksi supaya truk yang tidak layak jangan dipakai," kata dia.
Untuk itu, Kadin mengusulkan agar pemerintah daerah dilibatkan dalam pemberian insentif tersebut.

Dengan adanya insentif tersebut, Kadin optimistis harga truk bakal lebih murah, sehingga memberikan kemampuan bagi pengusaha dan masyarakat untuk membelinya.

Sementara itu, terkait logistik angkutan udara, Indonesia Logistic Summit merekomendasikan agar Bandar Udara di luar Pulau jawa untuk beroperasi 24 jam penuh.

"Kami tahu, kalau antara jam enam sore sampai 10 malam di Cengkareng sangat padat. Semua terburu-buru, karena mengejar airport di luar Jawa tutup malam hari," kata Natsir.
Seperti diketahui, Bank Dunia mengkritik kinerja pemerintah dalam upaya membenahi logistik. Kritik terutama ditujukan kepada pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam cetak biru Sistem Logistik Nasional serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dia menambahkan, selama ini banyak negara lebih 'dipusingkan' dengan rencana strategi daripada tindakan nyata. Indonesia sendiri memiliki pekerjaan yang cukup berat, khususnya ketika peringkat Logistic Performance Index Indonesia saat ini turun ke posisi 75 dari 43 pada 2007 dari 183 negara. (art)
• VIVAnews

Kadin: Pelabuhan Baru Atasi Macet di Merak

VIVAnews - Pelabuhan Merak-Bakauheni hingga saat ini menjadi salah satu rute penyeberangan paling padat. Penumpukan truk angkutan logistik selalu terjadi akibat terbatasnya kapal angkut dan kelebihan kapasitas.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur, mengatakan untuk mengatasi itu, pada Indonesia Logistics Summit 2011, Kadin akan merekomendasikan untuk mengoperasikan pelabuhan baru di Tanjung Priok ke Padang Panjang.

"Dibuka pelabuhan-pelabuhan baru, ini tidak membutuhkan dana besar tetapi konkret," kata Natsir Mansyur, usai acara Indonesia Logistics Summit, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 11 November 2011.

Hal-hal konkret yang bisa dibenahi itu, Natsir melanjutkan, misalnya pertama membenahi sumbatan di Merak-Bakauheni, yakni akan membuka penyeberangan kapal roro dari Tanjung Priok ke Padang Panjang.

Kemudian, Natsir menambahkan, yang kedua mengenai angkutan roro dari Surabaya ke Jakarta. Misalnya, jarak tempuh truk dari Surabaya hingga ke Jakarta itu rata-rata dua hari. Kalau menggunakan kapal roro juga hampir sama, yaitu sekitar dua hari.

"Kalau dia menggunakan jalan raya, tentu biaya 'silumannya' kan banyak. Tapi, kalau pakai roro kan nggak ada, tinggal duduk saja," ungkapnya. "Kemarin minta menteri perhubungan dan Bappenas mempercepat dalam waktu dua minggu."

Natsir mengklaim, untuk kapal roro saat ini sudah tersedia sekitar enam unit. Nantinya, kapal roro itu akan melayani rute yang berbeda antara Priok-Padang Panjang dan Priok-Tanjung Perak. "Sementara enam untuk dua jalur. Pelabuhan sudah ada, tinggal perbaikan. Ini satu solusi yang akan dilaporkan ke Wapres dan Presiden," kata Natsir.

Jika selama ini pelabuhan Merak-Bakauheni tidak pernah ada penyelesaian, dia berharap, dengan adanya solusi pelabuhan baru akan mengurangi beban yang ditanggung oleh pelabuhan Merak-Bakauheni.

"Dengan ini, maka angkutan barang saja yang melalui Tanjung Priok, berarti kepadatan Merak berkurang," katanya.

Saat ini, menurut Natsir, tinggal menunggu izin pemerintah. Natsir berharap agar dalam waktu 2-3 bulan setidaknya masalah pasokan logistik Merak-Bakauheni bisa terkurangi. (art)
• VIVAnews

Cuaca ganggu aktivitas di Adisutjipto

JAKARTA: Bandara Adisutjipto Yogyakarta sempat kembali ditutup pagi tadi setelah pada akhir pekan lalu juga dinonaktifkan sementara semalaman.  

 

Bandara di Yogyakarta tersebut tidak bisa dilewati pesawat karena alasan cuaca yakni kabut tebal yang menyelimuti bandara. 

 

"Jarak pandang tidak memenuhi syarat penerbangan yaitu kurang dari 2.000 meter," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan, Rabu pagi.

 

Menurut Bambang, kabut tebal tersebut mulai terjadi sekitar pukul 05.45 WIB. "Biasanya kabut akan hilang dalam 1 atau 2 jam lagi," ujarnya. 

 

Bambang mengatakan namun pada pukul 07.00 WIB, Bandara Adisutjipto kembali dibuka. "Ditutupnya hanya 1 jam lebih, penerbangan yang terganggu tidak banyak," katanya.

 

Pada Minggu lalu, Bandara Adisutjipto juga ditutup karena ada gangguan listrik. Lampu penerangan di sepanjang runway (landasan pacu) mati, sehingga membahayakan pesawat yang akan melewatinya.

 

Pasca rusaknya lampu di landasan pacu Bandara Adisutjipto Yogyakarta, direksi PT Angkasa Pura I langsung perintahkan kepada seluruh pengelola bandara di bawah naungannya untuk tingkatkan antisipasi peralatan elektronika di bandara.

 

Rusaknya lampu di landasan pacu bandara Yogyakarta ini menyebabkan bandara ditutup sejak Minggu pukul 19.00 WIB hingga Senin pukul 05.00 WIB.

 

"Minggu malam karena hujan, ada gangguan di trafo sehingga ada kabel yang lepas dan menyebabkan lampu di runway (landasan pacu) mati," kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo. (arh)

BERITA: Indonesia tak berminat bergabung dengan TPP

HONOLULU: Indonesia  masih belum akan bergabung dalam perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Trans-Pasifik, meski jumlah negara yang telah ikut ambil bagian dalam kemitraan itu terus bertambah.

 

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan  memang  dari pihak Amerika Serikat telah melakukan pendekatan kepada Indonesia, terkait ajakan untuk  bergabung dalam kemitraan Trans-Pasifik tersebut, antara lain juga dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR)  saat melakukan pertemuan bilateral dengan Gita  hari ini, di sela rangkaian kegiatan KTT APEC. 

 

"Mengenai Trans Pasifik kita belum mengambil sikap  sama sekali.  Pendekatan ada,  penekanan  tak ada.  Mereka [USTR] menceritakan background ke depan maunya bagaimana , saya cerita  ke depan maunya ke mana, coba  sinkronkan kepentingan mereka dan kepentingan kita,”  kata Gita pada pers hari ini. 

 

Pembahasan soal kemitraan Trans Pasifik juga dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Selandia Baru  Tim Groser saat melakukan pertemuan bilateral dengan Gita, yang juga dilakukan di sela rangkaian kegiatan KTT APEC hari ini.

 

Gita mengatakan Mendag Selandia Baru menceritakan perkembangan terakhir dari sejumlah negara yang  kelihatannya akan bergabung dalam TPP.

 

Saat ini, ujarnya,  negara yang  telah bergabung dengan TPP antara  lain AS, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Sementara itu Thailand tengah melakukan pembicaraan kembali, begitu juga dengan Jepang juga sudah memberikan sinyal  atensinya.

 

Gita mengatakan  dalam menuyikapi TPP, Indonesia  menilai perlu untuk melakukan pendalaman  dengan melakukan  studi.

 

"Kita harus cermat penyikapannya mengenai  hal-hal yang bisa memberi benefit untuk kita,  dan juga untuk mitra-mitra kita," kata Gita.

 

Masing masing pihak, tambahnya, tentunya sudah memiliki daftar keinginan saat menyatakan keinginannya bergabung dengan TPP.

 

Dalam kesempatan sama Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Gusmardi Bustami mengatakan APEC sebagai inkubator  yang mehirkan TPP, dan saat ini sudah 9 negara yang telah bergabung dalam kemitraan tersebut.

 

"Ada sembilan negara  yang sekarang bergabung yang  nantinya mungkin akan di-announce  oleh [Presiden AS] Barack Obama. Saya tidak tahu," kata Gusmardi.(sut)

Konsumsi lokal tinggi, impor daging sapi 2012 butuh 72.290 ton

JAKARTA: Hasil penelitian Institut Pertanian Bogor mencatat konsumsi daging tahun ini 1,87 kg per kapita per tahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging sapi tahun depan 448.800 ton masih harus impor 72.290 ton setara dengan 441.600 ekor sapi.

Realisasi impor daging sapi tahun ini 93.000 ton. Selain impor daging beku, pemerintah memberikan kuota impor sapi bakalan tahun ini 600.000 ekor. Namun, realisasi impor sapi bakalan tahun ini diperkirakan hanya 450.000 ekor.

Rata-rata 1ekor sapi menghasilkan 163,7 kg daging. Impor sapi bakalan tahun ini 450.000 ton setara dengan 73.665 ton. Total impor daging sapi tahun ini sekitar 166.665 ton.

Impor daging pada tahun depan 72.290 ton turun 94.375 ton atau 56% dibandingkan dengan tahun ini 166.665 ton.

Hasil penelitian Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menyimpulkan konsumsi daging sapi saat ini 1,87 kg perkapita per tahun, sehingga kebutuhan daging nasional di Tanah Air tahun depan 448.800 ton.

Kepala Tim Peneliti Konsumsi Daging Nasional dari Institut Pertanian Bogor Yayuk Farida Baliwati mengatakan penelitian tersebut mengggunakan data konsumsi daging dari Survey Sosial Ekonomi Nasional.

"Penelitian ini belum mencakup soal aspek kesehatan hewan. Rata-rata konsumsi di dalam negeri baru sepertiga dari konsumsi ideal. Namun, kita bukan [mengacu] pada konsumsi ideal, tetapi berdasarkan konsumsi aktual yaitu 1,87 kg perkapita per tahun," ujarnya saat Forum Group Discussion Supply dan Demand Daging Sapi, hari ini.

Data yang digunakan pemerintah, konsumsi daging pada 2010 sebanyak 1,7 kg perkapita per tahun.

Yayuk memaparkan penelitian itu juga telah memasukkan permintaan daging sapi pada hari besar keagamaan.

Menurutnya, penelitian itu juga suah memasukkan permintaan daging untuk industri kecil dan rumah tangga serta asosiasi pedagang bakso serta makanan jadi dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebesar 10% dari total konsumsi daging rumah tangga.

Data konsumsi daging di Tanah Air bervariasi dari setiap instansi. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kementan, konsumsi daging nasional pada 2010 sebesar 1,27 kg per kapita per tahun, Ditjen Peternakan Kementan sebesar 1,7 kg per kapita per tahun, Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) 2,1 kg per kapita per tahun , sedangkan Asosiasi Feedloter Indonesia (Apfindo) 2,09 kg per kapita per tahun. Namun, pemerintah menggunakan data 1,7 kg per kapita per tahun pada 2010 dan 2011.

Sementara itu, data Susenas Maret 2011 mencatat konsumsi daging nasional 1,68 kg per kapita pertahun.

Yayuk menuturkan perbedaan data konsumsi daging disebabkan ada perbedaan definisi soal jenis daging dan permintaan. Konsumsi daging ideal, katanya, 4,9 kg per kapita per tahun.

Sensus sapi oleh Badan Pusat Statistik pada taun ini mencatat populasi sebanyak 14,8 juta ekor.

Dari jumlah populasi sapi sebanyak 14,8 juta ekor tersebut, maka diperkirakan dari jumlah tersebut potensial stok yang dapat dipotong pada tahun depan 2,3 juta ekor. Pemotongan ternak setiap bulan sekitar 185.000-200.000 ekor sapi.

Rata-rata 1 ekor sapi dewasa menghasilkan 163,7 kg daging sapi, sehingga dengan potensial stok sapi lokal 2,3 juta ekor, maka dapat menghasilkan 376.510 ton.

Kebutuhan daging sapi 2012 sebanyak 448.800 ton, sehingga masih kekurangan 72.290 ton. Kekurangan daging sapi pada 2012 sekitar 72.290 ton setara dengan 441.600 ekor sapi.

Realisasi impor daging sapi tahun ini 93.000 ton. Kuota impor sapi bakalan tahun ini 600.000 ekor, tetapi diprediksikan hanya terealsiasi 450.000 ekor.

Namun, beberapa pihak menilai hasil penilitian tersebut kurang akurat, karena fakta konsumsi daging lebih tinggi dari 1,87 kg per kapita per tahun.

Direktur Eksekutif Aspidi Thomas Sembiring mengatakan metode penghitungan konsumsi daging di Tanah Air berbeda-beda, sehingga hasil juga tidak sama. Data Aspidi, katanya, konsumsi daging tahun ini 2,1 kg per kapita per tahun dengan asumsi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan turis asing, serta pertumbuhan ekspatriat.

"Perbedaan itu [data konsumsi daging per kapita per tahun] kecil, konsumsi daging di luar negeri sudah jauh lebih tinggi," jelasnya. (faa)

Amankan ekspor, RI perluas perjanjian dagang bilateral

HONOLULU:Pemerintah menilai perjanjian dagang secara bilateral  dibutuhkan  antara Indonesia dengan sejumlah negara,  menyusul  upaya untuk  meningkatkan nilai ekspor produk dalam negeri di tengah  krisis finansial di Eropa dan Amerika Serikat yang membayangi serta dalam rangka memenangkan persaingan.

 

Gusmardi Bustami, Direktur  Jenderal  Kerjasama  Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan,    mengatakan saat ini perjanjian dagang secara bilateral yang telah disepakti baru dengan Jepang, dan selanjutnya akan menyusul  antara RI dengan India, Korsel, Uni Eropa, Turki, EFTA (European Free Trade Association)  yaitu  dengan negara Swis, Norwegia, Iceland, dan di  Liechtenstein.

 

"Ya [perjanjian dagang bilateral] dibutuhkan apalagi saat risis finansial melanda negara Eropa dan AS," kata Gusmardi  hari ini, di sela perhelatan  KTT APEC 2011 yang  diselenggarakan di Honolulu, Hawai, AS.

 

Perjanjian bilateral yang diikuti tarif bea masuk impor  tersebut, ujarnya, sekaligus merupakan upaya Indonesia untuk memenangkan persaiangan. Mengingat sejumlah negara di Asia juga saat ini melakukan diversifikasi  pasar, pasca terjadinya krisis finansial di Eropa dan AS.

 

Apalagi, ujarnya, jika negara pesaing  yang berada dekat dengan Indonesia telah melakukan perjanjian bilateral dengan negara tujuan ekspor, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan hal sama.

 

"Karena ,misalnya, kalau Indonesia tidak melakukan, kemudian negara tetangga melakukan . Waktu dia [negara tujuan ekspor] beli  produk sama, tentu importir atau negara improtir  memilih kepada yang lebih murah," kata Gusmardi.

 

Perbedaan  pengenaan tarif sebesar 10%  antara negara pesaing untuk merebut pangsa ekspor di suatu negara akan besar dampaknya atas keputusan para importir dalam rangka  mendapatkan barang lebih murah.

 

Apalagi saat ini memang sudah ada gejala menurunnya permintaan barang dari pasar tradisional atau  negara potensial yang membeli produk dari Indonesia. Jika pada 2010 sebesar 42%  porsinya dari total ekspor, maka pada pada tahun 2011 hingga saat ini baru 40%.

 

Gusmardi menilai penurunan tersebut mengingat konsumen  di pasar tradisonal  melakukan penghematan belanjanya dikarenakan terjadi krisis finansial di negaranya. Sementara itu masyarakat di negara nontradisional lebih stabil konsumsinya. 

 

"Kalau barangnya  masuk pada negara sudah ada perjanjiannya dikenakan  0%, yang belum  ada perjanjian dikenakan 10%. Beda 10%, itu  substansialnya cukup besar," kata Gusmardi. (sut

RI tak ikut naikkan batas nilai kiriman bebas BM

HONOLULU: Indonesia tak masuk ke kelompok lima negara di kawasan Asia Pasifik menyepakati  yang menaikan nilai barang yang dikirim melalui  perusahaan jasa titipan untuk terbebas bea masuk (BM). Kelima negara itu sepakat menaikkan nilai barang dari US$50 menjadi US$100.

 

Gusmardi Bustami, Direktur Jenderal Kerjasama  Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan,  mengatakan Indonesia tidak masuk dalam kelompok itu, karena sudah ada peraturan menteri keuangan yang telah menetapkan batas maksimal besarannya hanya US$50.

 

"Inisiatif [menaikkannya] oleh Amerika Serikat, dan [negara lain yang ambil bagian adalah] Malaysia, Cili, Peru, Meksiko. Jadi ada 5 negara yang akan melakukannya," kata Gusmardi  hari ini, usai melakukan senior official meeting dalam rangka perhelatan KTT APEC  yang tengah berlangsung di Honolulu, Hawaii, AS.

 

Kesepakatan lima negara tersebut dikemukakan dalam  kesimpulan SOM yang diselenggarakan di Hawaii Convention Center pada  9 November 2011 sekitar pukul 17.00 waktu setempat, atau pada 10 November 2011 di pukul 10.00 waktu Jakarta. Jakarta lebih cepat 17 jam dibandingkan waktu Honolulu.

 

Kesimpulan SOM tersebut, ujarnya, setelah dilakukan tiga kali pertemuan SOM dalam  rangkaian KTT APEC sebelumnya, yaitu di Washington, Montana, dan San Fransisco.

 

Gusmardi mengatakan kesepakatan lima negara menaikkan batas maksimal nilai pengiriman barang  yang bebas bea masuk dan pajak tersebut dalam rangka  mengurangi jangka waktu penyelesaian prosedur pengiriman barang impor serta  menekan biaya sehingga memperlancar rantai distribusi barang di kawasan Asia Pasifik.

 

Saat ini, ada kesepakatan jika nilai barang yang dikirim melalui jasa titipan ekspres sebesar US$ 50, maka tidak  harus mengikuti prosedur untuk mengisi dokumen, serta tidak dikenakan bea masuk. Nilainya kemudian diusulkan AS  dalam KTT Asia Pacific Economic Cooperation 2011 untuk ditingkatkan menjadi US$100.  

 

"Tapi kita kan  tidak bisa ikut , karena aturan kita [permenkeu] belum kita ubah," kata Gusmardi.

 

Dalam pemaparan kesimpulan SOM KTT APEC,  yang akan disampaikan pada  pertemuan  tingkat menteri   di KTT APEC yang akan dilaksanakan 11 November 2011, baru ada lima negara yang akan menyepakati untuk menerapkan perubahan itu rencananya mulai tahun depan. 

 

Sikap dari negara anggota APEC  diserahkan pada masing-masing negara, mengingat keputusan yang dihasilkan  tidak mengikat atau menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan seluruh negara anggotanya.

 

"Tidak tertutup kemungkinan [di kemudian hari Indonesia bisa mempertimbangkan ambil bagian dalam kesepakatan tersebut], kalau memang  implikasinya positif. Kita bisa pertimbangkan kemudian," kata Gusmadi.

 

Dia mengatakan untuk mengubah suatu permenkeu  sendiri mesti dilakukan pembahasan yang mendalam sebelumnya, karena akan mempunyai banyak implikasinya.

 

Seperti diketahui Keputusan Menteri Keuangan No. 490/ /1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos, dan Kiriman Melalui Jasa Titipan telah mencantukan soal nilai barang bebas bea masuk.

 

Dalam aturan itu dijelaskan  barang impor kiriman melalui perusahaan jasa titipan jika tidak melebihi nilai FOB US$ 50 per pengiriman diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

 

Aturan itu juga menjelaskan barang kiriman melalui pos yang nilainya tidak melebihi FOB US$ 50 untuk setiap kiriman diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. (sut)

Anggota APEC diingatkan taati bea masuk 0%

HONOLULU: KTT APEC mengingatkan agar negara anggota yang berada di kawasan Asia Pasifik  untuk  melakukan komitmen untuk menghapus tarif  bea masuk  impor menjadi 0% seperti disepakati dalam Bogor Goals di 1994.

 

Gusmardi Bustami, Direktur Jenderal Kerjasama  Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan,  mengatakan  hal itu dikemukakan dalam  kesimpulan senior official meeting yang diselenggarakan dalam rangka perhelatan KTT Asia Pacific Economic Cooperation di Convention Center pada hari ini, setelah dilakukan tiga kali SOM yaitu di Washingtn, Montana, dan San Fransisco.

 

Hasil pembahasa di SOM akan dibawa ke pertemuan tingkat menteri di KTT APEC yang akan dilakukan pada 11 November 2011 di Honolulu.

 

"[Dalam kesimpulan SOM] ini kita kembali lagi menegaskan komitmen untuk mencapai Bogor Goala yang sudah diputuskan di 1994 di Indonesia," kata Gusmardi   hari ini,  usai melakukan SOM  dalam rangka perhelatan KTT APEC  yang tengah berlangsung di Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii, AS.

 

Seperti yang telah disepakati di Bogor Goals, ujarnya, negara maju pada tahun 2010 akan menghapuskan semua tarifnya. Sementara itu bagi negara berkembang yang menjadi anggota APEC pada 2020.

 

Dia mengatakan saat ini  sudah 80%-85% negara maju yang masuk dalam APEC telah menetapkan bea masuk menjadi 0%. Untuk negara berkembang  terus memantau dalam rangka penerapan kesepakatan tersebut di 2020.

 

"Sekarang di negara berkembang perlu kita  lihat sampai di mana sekarang komitem untuk penghapusan tarif menjadi  0% pada tahun 2020.  Kita masih ada waktu sampai 2020, akan kita coba untuk review semua," kata Gusmardi. (sut)

 

Bitung pacu pembangunan pelabuhan internasional

MAKASSAR: Berikut ini adalah ringkasan berita utama di kawasan timur Indonesia yang dimuat sejumlah surat kabar daerah, antara lain Inco tetap lanjutkan produksi,  Sulsel kirim 4.600 tenaga kerja ke luar negeri, Pembangunan Pelabuhan Internasional Bitung dipacu, Telkomsel tambah 1.350 BTS pada 2012,  Sulawesi Selatan Dapat Bantuan 40 Ribu Ton Pupuk, Sulsel bidik pasar beras Timor Leste, Pacu Sentra Ekonomi Baru, dan Gubernur pastikan upah pekerja naik lagi.

Inco tetap lanjutkan produksi: Manajemen Inco memastikan tetap berproduksi dengan tingkat produksi 66% dari rencana, menyusul nonaktifnya satu dari empat tanur/tungku akibat ledakan dua hari yang lalu. President Director PT Vale Inco Tbk Nicolaas D. Kanter mengatakan Inco telah beroperasi kembali dengan tingkat produksi sebesar dua pertiga dari yang direncanakan. “Kami [tetap] berkoordinasi dengan pejabat dari Kementerian ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral], yang saat ini sudah berada di lokasi untuk melakukan investigasi secara terpisah,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.  (Sumber: Bisnis Indonesia Regional Timur)

Sulsel kirim 4.600 tenaga kerja ke luar negeri: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengirim 4.600 tenaga kerja Indonesia asal Sulsel ke Jepang, Korea, Malaysia, dan Kuwait. Gubernur Provinsi Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan TKI yang dikirim terdiri dari 379 orang perawat, 52 pelaut, 310 pekerja pabrik. Sedangkan selebihnya adalah tenaga kerja di bidang lain. (Sumber: Bisnis Indonesia Regional Timur)

Pembangunan Pelabuhan Internasional Bitung dipacu: Pembangunan pelabuhan internasional Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp440 miliar. “Kebutuhan anggaran membangun pelabuhan itu Rp440 miliar. Pada 2012 dianggarkan sekitar Rp40 miliar,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pem bangunan Nasional/Bappenas Dedy S Priatna di Manado, kemarin.  (Sumber: Bisnis Indonesia Regional Timur) (mmh)

Telkomsel tambah 1.350 BTS pada 2012: Operator seluler Telkomsel akan menambah 1.350 base transciever station 3G atau node-B baru pada 2012 dengan nilai investasi Rp500 juta per BTS. General Manager Network Operation PT Telkomsel Regional Kalimantan Dedi Suherman mengatakan dari total penambahan BTS baru 3G itu, 750 BTS 3G akan berlokasi di wilayah Sulawesi, selebihnya di Kalimantan. “Itu adalah salah satu investasi pada 2012, karena tahun depan investasi kami m e m a n g akan lebih b a n y a k di laya -nan data,” ujarnya di sela - sela softlaunch Telkomsel Broadband Corner di Makassar, Sulsel, kemarin. (Sumber: Bisnis Indonesia Regional Timur)

Sulawesi Selatan Dapat Bantuan 40 Ribu Ton Pupuk: Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 40 ribu ton untuk petani di Sulawesi Selatan untuk 42 ribu hektar lahan sawah pada periode tanam November-Maret. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Sulawesi Selatan Hermanto mengatakan bantuan ini langsung diberikan kepada setiap kelompok tani. “Bantuan pupuk yang diberikan ada dua jenis, yakni organic dan anorganik,” kata Hermanto kemarin. Pupuk tersebut akan disalurkan kepada setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, terutama daerah pertanian yang mendapatkan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). “Rencananya akan kami salurkan dalam oktober hingga Desember mendatang agar bias segera digunakan petani,” ujar Hermanto. Penanaman padi di Sulawesi Selatan, sesuai dengan kesepakatan, akan dimulai pada 20 November.(Sumber: Tempo Makassar)

Sulsel Bidik Pasar Beras Timor Leste: Sulsel tengah mempersiapkan ekspor beras ke Timor Leste. Ekspor dilakukan bekerja sama Pemprov Sulsel dengan Chamber of Commerce (Kadin Timor Leste). “Saat HUT ke-342 Sulsel 19 Oktober lalu kita sudah kirim 3.000 ribu ton Ghana Afrika. Untuk Timor Leste sudah ada tim di sana,” kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo usai membuka Rapat Ketahanan Pangan di Hotel Pena Mas, kemarin. Kementerian Pertanian memberikan izin ekspor beras 100 ribu ton dari 200 ribu ton yang diusulkan oleh Pemprov Sulsel. (Sumber: Fajar)

Pacu Sentra Ekonomi Baru: Indonesia harus konsentrasi pada pembangunan dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Ini merupakan strategi mencegah dampak sistemik krisis Amerika dan Eropa yang masih dalam kategori yellow. Hal itu disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto (SBS) saat transit di Bandara Sultan Hasanuddin dala lawatannya ke Kendari, Palu, Manado, dan Gorontalo, Kamis 3 November. “Kita sekarang telah memiliki MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia red), marilah kita pacu enam koridor dalam MP3EI ini,” jelasnya didampingi Ketua Kandin Sulsel Zulkarnain Arief dan Ketua Kadin Makassar AmirullahAbbas usai berdialog dengan pengurus Kadin Sulsel dan Makassar, kemarin. (Sumber: Fajar)

Gubernur Pastikan Upah Pekerja Naik Lagi: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov) Sulsel memastikan aka nada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2012. Saat ini, sejumlah opsik kenaikan UMP yang sudah diajukan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha tersebut telah sampai ke meja Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Dalam usulan itu, Serikat Pekerja Sulsel mengajukan kenaikan UMP dari Rp 1,1 juta menjadi 1,220 juta atau naik Rp 120 ribu. Sedangkan, kalangan pengusaha mengusulkan kenaikan hanya Rp 62 ribu atau senilai Rp 1,162 juta. Usulan yang sudah diajukan itu akan menjadi pertimbangakan pemprov untuk menetapkan besaran standar upah pekerja yang baru. Pekan depan, promprov Sulsel berencana mengumumkan penetapan UMP pada 2012. (Sumber: Tribun Timur)  (mmh)

Banjir Thailand juga tekan harga karet

TOKYO: Harga karet turun karena banjir di Thailand diperkirakan menggenangi pabrik kedua Honda Motor Co.

Hal itu memperdalam kekhawatiran bahwa gangguan produksi mobil dapat melemahkan permintaan untuk komoditas yang digunakan dalam ban.

Harga karet pengiriman April terpangkas 1% menjadi 290,5 yen per kilogram (US$3.718 per metrik ton) sebelum diperdagangkan di 291,5 yen di Tokyo Commodity Exchange pukul 10:51 waktu setempat.

Pelemahan hari ini memperpanjang penurunan harga kontrak April yang minggu lalu anjlok 5,1%.

Aliran air dari utara Bangkok telah mencapai zona industri Lat Krabang dan Chan Bang zona di bagian timur kota. Menurut Administrasi Metropolitan Bangkok di sana terletak pabrik Honda.

Rencana oleh Toyota Motor Corp dan Honda untuk menjalankan pabrik-pabriknya secara lembur untuk menutup kekurangan produksi yang hilang akibat gempa Jepang mungkin tertunda hingga awal 2012 karena banjir di Thailand.

"Kekhawatiran tentang banjir Thailand adalah penurun terbesar di pasar [karet]," kata Kazuhiko Saito, seorang analis di broker Fujitomi Co di Tokyo, Senin 7 NOvember.

"Gangguan untuk produksi mobil dapat berlarut larut, [berakibat pada] melemahnya permintaan untuk ban dan karet," kata Saito.

Banjir Thailand hari ini akan menguji tanggul yang melindungi dua wilayah industri di Bangkok, dekat bandara internasional utama. Banjir telah menggenangi ratusan pabrik sebulan terakhir dan menjangkau ibukota.

Toyota, produsen mobil terbesar di Asia, sedang menurunakan produksi di Jepang dalam 3 minggu dan lembur telah dihentikan di Amerika Utara selama 2 minggu sejalan penyebaran banjir.

Honda sementara ini juga menghilangkan lembur. Mereka menjalankan pabrik di Amerika Utara pada setengah kapasitas sampai minggu depan. Itu dilakukan karena Honda sedang melakukan penilaian ulang persediaan.

Penurunan terbatas

Penurunan harga karet berjangka dibatasi kanaikan minyak dalam 4 hari terakhir. Tingginya harga minyak membuat karet alam dilirik sebagai ganti karet sintetis yang berbahan minyak bumi.

Kemajuan harga minyak itu terjadi di tengah upaya Eropa mengatasi krisis utang setelah Yunani menyatakan akan menyatukan pemerintahan guna mengamankan bantuan.

Harga karet, kata Saito, juga masih didukung oleh spekulasi bahwa produsen dapat mengambil tindakan untuk menghentikan penurunan.

Menurut Lembaga Penelitian Karet Thailand harga karet fisik yang jadi patokan di Thailand telah turun dalam 4 hari. Harga jatuh 0,4% menjadi 116,15 baht (US$3,79) per kilogram pada 4 November.

Bulan lalu Departemen Pertanian mengatakan Thailand, yang menyumbang sekitar 30% dari pasokan global, mengatur harga minimum pada 120 baht per kilogram.

Sementara itu Malaysia, Indonesia dan Vietnam menyepakati perlunya harga patokan sebagai sesama anggota Dewan Karet Tripartit Internasional. Hal itu disampaikan Bernard Dompok, menteri Malaysia untuk industri perkebunan dan komoditas.

Di bursa Shanghai, karet pengiriman Januari kehilangan 1,6% menjadi 26.970 yuan (US$4.249) per ton pukul 09:59 waktu setempat. (Taufikul Basari/ea)

Pembahasan sislognas perlu dipercepat

JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan sejumlah kementerian berupaya mempercepat pembahasan cetak biru sistem logistik nasional yang ditargetkan ditandatangani Presiden awal Desember tahun ini.

 

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Kadin Indonesia Natsir Mansyur mengatakan pihaknya bersama Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan tengah mengkaji finalisasi materi sislognas tersebut.

 

Menurut Natsir, pembahasan cetak biru sislognas perlu mengadaptasi program pemerintah yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

 

Dia menilai sistem logistik menjadi isu prioritas dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Sejumlah pihak saat ini tengah membahas pembagian komposisi tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi.

 

“Misal penentuan hub pelabuhan serta revitalisasi penunjang transportasi dan logistik perlu ada pemetaan tugas dan tanggung jawab,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.

 

Natsir menghimbau sejumlah stakeholder dapat mereduksi egoisme sektoral dan memprioritaskan kepentingan logistik nasional. Dia berharap angka logistik bisa turun secara bertahap mulai tahun depan dari 17% menjadi 10%.

 

“Kalau masih mengedepankan egoisme, jangan harap logistik kita mampu bersaing,” tegasnya.

 

Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinasi Perekonomian Edy Putra Irawadi mengatakan cetak biru sistem logistik nasional masih dalam pembahasan dan ditargetkan akan disahkan pada akhir tahun. (arh)

RI masih butuh tambahan armada laut

JAKARTA: Industri jasa logistik membutuhkan tambahan 5.000 unit kapal per tahun guna mempercepat revitalisasi penunjang logistik pada sektor angkutan laut.

 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan jenis kapal yang dibutuhkan tergolong angkutan barang untuk rute-rute pendek seperti ro-ro ukuran besar dan kecil, containers on barge, container ship, serta kapal curah.

 

Menurut Natsir, pengadaan tambahan kapal harus mempertimbangkan kapasitas, kecepatan, dan jarak jangkau yang memadai. 

 

Natsir mengungkapkan pemerintah perlu memberi jaminan sejumlah insentif baik kepada pengusaha daerah maupun nasional. Dengan begitu, Natsir berharap pengusaha logistik dapat membeli kapal dengan harga murah sehingga memudahkan program peremajaan angkutan laut hingga 2015.

 

Selain itu, seru Natsir, program revitalisasi penunjang logistik angkutan laut ini tengah diperjuangkan masuk dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional serta dalam program MP3EI bidang konektivitas.

 

“Pelayaran rakyat punya peran dalam menunjang perekomomian nasional, karena dapat mengangkut komoditi sampai kepada daerah terpencil dan pelosok,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.

 

Menurut Natsir, angkutan laut mendominasi sektor transportasi untuk bisnis logistik dengan kontribusi sekitar 90% dari total volume barang yang diangkut. Sisanya, kata Dia, menggunakan angkutan udara dan darat.

 

“Semua kargo, baik yang ukuran besar maupun yang ukuran kecil, mulai dari jenis tepung, curah, bijian, sampai dalam bentuk unit dapat diangkut melalui laut,”jelasnya.

 

Natsir menambahkan pemerintah harus konsisten mengimplementasikan azas cabotage secara penuh untuk menjamin keberlangsungan industri pelayaran dalam negeri. (arh)

Revitalisasi angkutan truk agar dipercepat

JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai program percepatan revitalisasi angkutan barang dengan menggunakan truk berkapasitas 10.000 ton ke atas perlu dilakukan.

Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan revitalisasi angkutan barang dengan truk perlu dipercepat agar daya sektor  ini meningkat.

Menurut dia, dibutuhkan pasokan sebanyak 30.000 unit truk untuk program revitalisasi angkutan barang. “Investasi kurang lebih Rp 30 triliun, tetapi sudah termasuk investasi suku cadang,” katanya kepada Bisnis, hari ini.

Dia menjelaskan jenis truk yang direvitalisasi ini antara lain tractor head container 20--40 feet, truck, dump truck, truck tangki, truck bak terbuka, box, flat bed yang kini rata-rata berusia tua dan menurun daya saingnya.

Kadin, katanya, mendukung revitalisasi angkutan darat karena mayoritas truk yang beroperasi di Indonesia berusia tua sehingga tidak efisien dalam menunjang kelancaran arus barang di dalam negeri.

Menurut dia, program revitalisasi itu perlu segera direalisasikan seiring tuntutan untuk menekan biaya logistik nasional menjadi 10% pada 2015. "Sebab, kalau tidak direvitalisasi, biayalogistik sulit ditekan," katanya.

Natsir menambahkan kondisi sektor logistik nasional hingga kini masih menjadi sumber inefisiensi kegiatan barang sehingga memerlukan pembenahan dengan cepat, khususnya di sektor penunjang logistik.

Di sisi lain, untuk percepatan pembenahan di sektor logistik Kadin mendesak perbankan nasional atau lembaga pembiayaan di dalam negeri untuk memangkas suku bunga yang dikucurkan kepada usaha logistik. (Bsi)

Pelayaran siap pasok tongkang batu bara

JAKARTA: Industri pelayaran nasional siap memasok kebutuhan kapal nasional untuk angkutan batu bara proyek percepatan PLTU di Pulau Jawa.

Dirut PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) Ibnu Wibowo mengatakan kegiatan angkutan batu bara dengan menggunakan kapal tongkang di Indonesia masih menjanjikan.

Menurut dia, berapa pun kebutuhan kapal tongkang untuk memasok PLTU proyek percepatan, operator pelayaran nasional siap memasoknya.

"Ketersediaan kapal nasional tidak masalah," katanya, hari ini.

Hingga selesainya proyek percepatan pembangunan PLTU di Pulau Jawa yang mencapai 6.900 mega watt, Indonesia membutuhkan pasokan 26,2 juta ton batu bara.

Jumlah kapal yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 100 set tongkang dengan investasi tidak kurang dari US$360 juta atau rata-rata US$3,6 juta per set.

Selama Januari-Oktober tahun ini, operator pelayaran nasional membeli 150 unit tongkang dari galangan dalam negeri, terutama di Batam guna memperkuat angkutan dalam negeri.

Pembelian kapal itu untuk menopang kegiatan pengangkutan batu bara PLTU dan transhipment pendukung ekspor, terlebih kegiatan ekspor komoditas itu terus meningkat dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, operator pelayaran nasional telah melakukan pengadaan kapal tongkang sebanyak 230 unit, baik dari industri galangan dalam negeri maupun luar negeri. (tw)
 

Pos Indonesia ajukan pendirian regulated agent

JAKARTA: PT Pos Indonesia berencana mendirikan perusahaan regulated agent dan sudah mengajukan permohonan ke Kemenhub. Perusahaan baru ini menargetkan dapat memberi tarif yang kompetitif.

"Kami sudah ajukan proses perizinan pendirian perusahaan regulated agent (RA) kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub sejak sebulan lalu," kata Presiden Direktur PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana saat berkunjung ke redaksi Bisnis Indonesia, sore ini.

Dia menambahkan sebenarnya sudah ada jawaban dari Kemenhub, saat ini tinggal menunggu keluar izinnya. Menurutnya, Pos Indonesia masuk ke bisnis RA sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis perusahaan.

"Pertimbangan kami, ada baiknya kami menjadi perusahaan RA sendiri ketimbang kami menggunakan jasa perusahaan RA yang ada saat ini. Dengan demikian kami bisa menghemat biaya," katanya.

Ketut menjelaskan pihaknya sudah memiliki sejumlah mesin x-ray (pemindai) di beberapa daerah. Begitu juga dengan kantor di Bandara Soekarno-Hatta juga ada. "Dengan prasarana ini, kami hanya tinggal menambah sedikit investasi, hanya ratusan juta rupiah untuk masuki bisnis ini. Hanya tinggal menyesuaikan kantor untuk dijadikan RA sesuai spesifikasinya," kata Ketut.

Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya dapat mengenakan tarif yang kompetitif kepada pemilik barang karena nilai investasi untuk pendirian perusahaan RA baru tidak perlu biaya tinggi. "Kami akan beri tarif kompetitif. Dengan semakin banyaknya perusahaan RA, akan lebih menguntungkan masyarakat karena setiap perusahaan RA akan berusaha memberikan tarif kompetitif dengan pelayanan maksimal," tuturnya.

Selain mendirikan perusahaan RA, Ketut menjelaskan ada beberapa strategi bisnis lainnya sebagai bagian dari pengembangan bisnis seperti memperluas pelayanan paket dan surat. Selain itu, bisnis jasa keuangan juga ditingkatkan dengan menggandeng sejumlah perusahaan.

Dia mengungkapkan perseroan juga berencana mendirikan perusahaan kargo bersama PT Garuda Indonesia Tbk. Perusahaan tersebut akan berbentuk patungan atau joint venture untuk mengoperasikan pesawat kargo khusus yang ditargetkan terbentuk pada pertengahan 2012.

Ketut menjelaskan pengiriman kargo Pos Indonesia melalui pesawat udara setiap harinya sebanyak 50 ton. Angka ini hanya 0,01% dari total kargo di Indonesia.

Ketut mengungkapkan perseroan memiliki tiga lini bisnis yang dikelolanya, yakni pengiriman surat dan parsel jasa keuangan dan logistik. Pembentukan perusahaan khusus kargo dengan Garuda Indonesia akan memperkuat lini logistik tersebut. Di sisi lain, selama ini pengiriman kargo Posindo sebanyak 90% telah dibawa dengan pesawat milik Garuda, sehingga untuk merealisasikan perusahaan patungan khusus kargo adalah hal mudah.

”Paling cepat pertengahan 2012 sudah bisa direalisasikan. Kalau sudah terealisasi, pesawat yang akan digunakan mungkin jenis kecil, nanti akan melayani wilayah barat dan timur, seperti Jakarta-Aceh atau Jakarta-Papua. Potensi kargo di Jayapura itu sangat besar, ini harus dimanfaatkan,” ungkap dia.

Ketut menambahkan pihaknya siap mendedikasikan sebagian areal lahan Kantor Pos Besar Pasar Baru seluas 4 hektare (ha) untuk digunakan untuk kantor bila diperlukan dalam merealisasikan rencana itu. Saat ini, secara umum areal lahan milik Posindo, termasuk Kantor Pos Pasar Baru, belum terutilisasi secara baik. Dengan menggandeng Garuda, diharapkan utilisasi maksimal.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan kerja sama ini merupakan salah satu upaya pengembangan bisnis perseroan untuk mengadakan pesawat khusus kargo atau freighter, setelah sebelumnya  bekerjasama untuk penjualan tiket secara online.

"Selama ini PT Pos Indonesia hanya memanfaatkan pesawat penumpang Garuda untuk mengangkut kargo pos, padahal volume yang diangkut setiap harinya besar," katanya.

Dia menambahkan angkutan kargo Pos Indonesia di Garuda mencapai 90% dari total kargo perusahaan pengiriman nasional itu. Pendapatan Garuda dari total angkutan kargo mencapai 11%, namun dengan adanya pesawat freighter kontribusi bisa mencapai 16%-18%.

”Soal pesawat khusus kargo ini masih ide dari Posindo. Akan dilihat dulu juga pasarnya bagaimana, pesawatnya apa. Kalau untuk freighter itu ada tiga pilihan, dari yang kecil Boeing B737 yang bisa langsung dikonversi ke freighter, yang sedang Airbus A330, atau yang besar Boeing 747,” katanya.(mmh)

Aturan RI Ruwet, Toyota Ogah Pindahkan Pabrik dari Thailand

Jakarta - Meskipun Thailand masih terus dilanda banjir, namun raksasa otomotif Jepang Toyota Motor Corporation tak mau memindahkan pabriknya dari Thailand ke Indonesia karena aturan di Indonesia berbelit.

Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor, Johnny Darmawan aturan di Indonesia sangat ruwet, belum lagi kondisi infrastruktur Indonesia masih kalah jauh dari Thailand.

"Lebih ruwet. Nah sekarang ini mereka (Toyota) pikir potensial. Tapi tergantung pemerintah. Agresifitas kita tergantung pada regulasi dan infrastruktur," jelas Jhonny saat ditemui di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, SCBD, Jakarta, Senin (7/11/2011).

Di tempat yang sama, Managing Officer Toyota Motor Corporation Hiroji Onishi dari Jepang mengatakan Indonesia berpeluang besar menjadi basis produksi Toyota ke depan. Namun itu tergantung apakah Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini.

"(Basis industri) tergantung Indonesia, dalam menjawab pasar lokal untuk membeli produk . Tapi di masa depan, memang banyak yang kami produksi dan lebih banyak ekspor," ungkap Hiroji.

Hiroji menambahkan, alasan Toyota tetap menjadikan Thailand sebagai basis produksi adalah karena pasar di negara gajah putih ini masih lebih besar. Total pasar Indonesia mencapai 800-900 ribu unit, sedangkan Thailand 1 juta unit.

Selain itu, jumlah suplai suku cadang di Thailand lebih banyak dibandingkan Indonesia. Sehingga lebih menguntungkan untuk membuat satu mobil, jika dukungan suku cadang lengkap.

"Kita lihat jumlah suplai part (Thailand) lebih banyak, hingga lebih mudah," imbuhnya.


(wep/dnl)

Lima Negara Terbesar Pembeli LNG Indonesia

Dalam sepuluh tahun terakhir investasi gas bumi di Indonesia lebih dominan dibandingkan investasi minyak bumi. Hal ini membuktikan Indonesia negeri yang kaya sumber daya alam gas bumi.

Salah satu produk gas bumi adalah Liquified Natural Gas (gas alam cair/LNG). Pemanfaatan LNG dapat digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas, bahan bakar kendaraan bermotor, hingga gas kota untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, dan restoran. Dengan harga lebih murah, dan lebih bersih dibandingkan bahan bakar minyak membuat banyak negara berlomba mengimpor LNG.

Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga eksportir LNG setelah Australia dan Qatar. Saat pembangkit listrik Nuklir Fukushima di Jepang rusak diterjang gempa bumi dan tsunami, Jepang menyatakan akan menambah ekspor LNG dari Indonesia.

Berdasarkan data BP Migas, Jepang, Korea, Taiwan, China dan Amerika Serikat adalah lima negara pengekspor terbesar dari Indonesia. Produk LNG diambil dari lapangan Arun, Bontang dan Tangguh.

Pada 2010 lalu, Indonesia mengekspor 427 kargo ke lima negara tersebut. Jepang mengimpor LNG sebanyak 258 kargo dari lapangan Bontang. Korea mengimpor 85 kargo dengan rincian 33 kargo dari Arun, 26 kargo dari Bontang dan 26 kargo dari Tangguh.

Sedangkan Taiwan mengimpor 32 kargo LNG dengan rincian 31 kargo dari Bontang, dan 1 kargo dari Tangguh. Selanjutnya China mengimpor 29 kargo LNG dari Indonesia berasal dari Tangguh.

Amerika Serikat adalah negara kelima terbesar mengimpor LNG dari Indonesia sebanyak 23 kargo yang berasal dari Tangguh.

Sedangkan ekspor LNG pada 2011 terjadi penurunan menjadi 362 kargo. Penurunan ini seiring dengan komitmen pemerintah mengalokasikan gas untuk domestik. Jepang mengimpor LNG sebanyak 172 kargo dengan rincian 2 kargo dari lapangan Arun, 166 kargo dari Bontang dan 4 kargo dari Tangguh.

Korea Selatan mengimpor LNG sebanyak 68 kargo dengan rincian 23 kargo dari Arun, 24 kargo dari Bontang dan 21 kargo dari Tangguh. Taiwan pada 2011 mengimpor 32 kargo LNG dari Bontang.

China mengimpor LNG sebanyak 35 kargo LNG dari Tangguh sedangkan Amerika Serikat mengimpor LNG dari Indonesia sebanyak 55 kargo yang berasal dari lapangan Tangguh.• VIVAnews